BERITAALTERNATIF.COM – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin mengapresiasi pengelolaan retribusi Pantai Tanah Merah di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, yang mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2026.
Hingga Oktober, pendapatan retribusi kawasan wisata tersebut mencapai sekitar Rp749 juta, meningkat berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Rendi menilai pembenahan pengelolaan retribusi menjadi bagian penting dalam meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga transparansi di kawasan wisata.
“Pengelolaannya sekarang semakin baik. Kami juga mengapresiasi instansi terkait yang membantu meningkatkan transparansi retribusi,” kata Rendi, sebagaimana dikutip media ini dalam unggahan di akun Facebook pribadinya saat meninjau perkembangan Pantai Tanah Merah, Kamis (29/10/2026).
Menurut dia, salah satu perubahan yang dilakukan ialah memperbaiki mekanisme penyetoran retribusi. Jika sebelumnya dana dikumpulkan pengelola dan disetorkan setiap bulan, kini penyetoran dilakukan setiap hari kerja operasional bank.
Ia menjelaskan, sistem tersebut bertujuan mencegah penumpukan dana retribusi di pengelola serta mempermudah pengawasan terhadap penerimaan dari pengunjung.
Rendi juga meminta instansi terkait memastikan pengelolaan kawasan wisata bebas dari pungutan liar (pungli).
Dia ingin setiap pendapatan yang diperoleh dari pengunjung tercatat dengan baik dan digunakan untuk mendukung pengembangan destinasi wisata.
“Kami ingin retribusi yang dibayarkan pengunjung kembali untuk memperbaiki fasilitas wisata agar mereka semakin nyaman,” ujarnya.
Rendi menyebut peningkatan pengelolaan tersebut turut terlihat dari aktivitas kunjungan wisatawan. Saat peninjauan berlangsung, jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Pantai Tanah Merah tercatat lebih dari 100 unit.
Ia berharap pembenahan serupa diterapkan di destinasi wisata lainnya di Kukar. Menurut dia, pengelolaan yang transparan dan peningkatan kunjungan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata.
“Kami ingin destinasi wisata lain juga berkembang. Pengelolaannya harus transparan dan bebas dari pungutan liar,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
