BERITAALTERNATIF.COM – Tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di sejumlah desa di Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluhkan pembayaran gaji atau insentif yang kembali mengalami keterlambatan.
Di wilayah Tenggarong Seberang, salah seorang nakes menyebut pembayaran hak mereka saat ini telah tertunggak selama empat bulan.
Kondisi tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pembayaran juga sempat tertunggak selama dua bulan sebelum akhirnya dicairkan, namun setelah itu kembali mengalami keterlambatan.
“Masalah pembayaran gaji ini sudah terlambat empat bulan, dan yang sebelumnya itu juga sudah ada keterlambatan,” kata seorang nakes asal Tenggarong Seberang yang meminta namanya tidak disebutkan kepada Berita Alternatif pada Jumat (2/10/2026).
Dia mengungkapkan, para nakes telah menanyakan persoalan tersebut kepada pemerintah desa. Namun, pihak desa disebut belum dapat memberikan kepastian karena masih menunggu pencairan anggaran.
“Mereka juga bingung mau jawabnya gimana. Soalnya dari mereka juga enggak ada dapat info kejelasan. Mereka sudah mengajukan, cuma dana juga belum ada cair,” ujarnya.
Nakes tersebut menjelaskan, persoalan keterlambatan pembayaran telah terjadi berulang dalam satu tahun terakhir.
Pada periode sebelumnya, pembayaran sempat tertunggak selama dua bulan. Setelah dibayarkan, pembayaran kembali berjalan, tetapi kemudian tertunggak lagi hingga empat bulan. “Baru di bulan Mei dibayarkan lagi. Setelah itu nunggak lagi,” jelasnya.
Ia menyebut pembayaran terakhir diterima pada Juli. Artinya, setelah pembayaran sebelumnya diselesaikan, hak nakes kembali belum dibayarkan selama empat bulan berikutnya.
Dengan besaran yang diterima sekitar Rp 2,9 juta per bulan, empat bulan tunggakan berarti terdapat sekitar Rp 11,6 juta hak yang belum diterima seorang nakes, dengan catatan besaran tersebut merupakan nominal yang diterima per bulan.
Keterlambatan tersebut dinilai cukup membebani, terutama karena para nakes tetap menjalankan pekerjaan dan memiliki kebutuhan sehari-hari.
“Harapannya bisa secepatnya dicairkan hak kami ini karena mau gimana pun kami bekerja,” katanya.
Aspirasi tersebut muncul di tengah meningkatnya pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Yang sudah berkeluarga, banyak kebutuhan,” sambungnya.
Persoalan tersebut menurutnya tidak hanya terjadi di satu atau dua desa di Tenggarong Seberang.
Berdasarkan komunikasi dengan sesama nakes yang bertugas di desa lain, keterlambatan pembayaran disebut terjadi secara luas di Kukar. “Hampir satu Kukar,” ungkapnya.
Ia menyebut, setidaknya terdapat sekitar dua tenaga kesehatan di masing-masing desa yang mengalami persoalan pembayaran tersebut.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 193 desa di Kukar dengan hampir 400 nakes yang terdiri dari bidan dan perawat.
Besaran insentif yang diterima para nakes berbeda-beda berdasarkan lokasi penugasan. Tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan terisolasi memperoleh insentif lebih tinggi.
Pembayaran insentif tersebut dilakukan melalui mekanisme penyaluran ke desa. Setelah dokumen penagihan dari desa dinyatakan lengkap, dana disalurkan melalui transfer ke desa. Selanjutnya, pemerintah desa meneruskan pembayaran kepada masing-masing nakes.
Karena mekanisme tersebut melibatkan proses pengajuan dan penyaluran melalui pemerintah desa, keterlambatan pencairan kemudian berdampak pada pembayaran hak nakes di tingkat desa.
Nakes yang diwawancarai mengatakan pihak desa sebenarnya telah mengajukan pembayaran. Namun, mereka juga belum memperoleh kepastian mengenai kapan dana tersebut akan dicairkan. “Mereka mau ngejanjiin juga enggak berani,” ujarnya.
Berulangnya keterlambatan pembayaran membuat nakes mempertanyakan kepastian mekanisme pembayaran tersebut.
Ia mengaku cukup kecewa karena dalam satu tahun persoalan serupa telah terjadi dua kali.
“Kalau dari penunggakan yang ada ini lumayan cukup kecewa karena sudah dua kali dalam satu tahun ini,” katanya.
Menurutnya, para nakes seharusnya tidak perlu berulang kali menyampaikan keluhan agar hak mereka dibayarkan. “Masa harus ditegur-tegur terus?” ucapnya.
Selain menjalankan tugas pelayanan kesehatan di desa, nakes juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, keterlambatan pembayaran dinilai semakin terasa ketika hak tersebut tertunda selama berbulan-bulan.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kukar segera memberikan kepastian sekaligus mencairkan hak para nakes yang masih tertunggak.
“Jangan sampai keringat para nakes ini kering baru digaji,” tuturnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
