BERITAALTERNATIF.COM – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih posisi pertama dalam penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat Pulau Kalimantan. Prestasi tersebut dipertahankan selama empat tahun berturut-turut.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyebut capaian itu merupakan hasil kerja tim yang secara rutin memantau pergerakan harga dan menyusun langkah pengendalian inflasi di daerah.
“Kukar sudah empat tahun berturut-turut menjadi juara pertama untuk wilayah Kalimantan. Pada penilaian terakhir, kita kembali mendapatkan posisi itu,” ungkap Aulia di Pendopo Odah Etam Tenggarong belum lama ini.
Menurut dia, Pemkab Kukar menjalankan dua tim untuk menjaga pergerakan ekonomi, yakni TPID dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPID berfokus pada kestabilan harga, sedangkan TPAKD mendorong masyarakat memperoleh akses pembiayaan.
“Kita punya dua tim dengan tugas berbeda. TPID menjaga kestabilan harga, sedangkan TPAKD membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan,” jelasnya.
Salah satu program yang didorong melalui TPAKD adalah Kredit Kukar Idaman Terbaik. Ia bilang, melalui program ini, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga pinjaman perbankan bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan skema tersebut, bunga pinjaman ditanggung pemerintah daerah, sementara penerima kredit mengembalikan pokok pinjamannya sesuai ketentuan.
“Misalnya pinjam Rp50 juta, yang dikembalikan pokoknya Rp50 juta. Bunganya ditanggung pemerintah daerah sesuai ketentuan program,” katanya.
Aulia menjelaskan, upaya menjaga perekonomian juga dilakukan dengan memantau kondisi perputaran uang di masyarakat.
Dia mencontohkan kondisi pada awal Februari ketika Kukar mengalami deflasi sekitar 1,2 persen, yang menurut penjelasannya menjadi salah satu sinyal perlunya perhatian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita melihat kondisi ekonomi secara berkala. Kalau perputaran uang rendah, kita perlu memikirkan langkah agar kegiatan ekonomi masyarakat kembali bergerak,” ujarnya.
Ia juga menyebut pemerintah daerah meminjam Rp820 miliar dari Bankaltimtara. Dana tersebut disalurkan ke masyarakat melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong peredaran uang.
“Dana itu kita salurkan melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, supaya uangnya beredar di masyarakat,” jelasnya.
Aulia membeberkan, untuk menjaga hasil yang telah dicapai, Pemkab Kukar menggelar rapat rutin setiap minggu untuk membahas perkembangan inflasi dan langkah yang perlu dilakukan.
“Tim terus memantau pergerakan harga. Kita juga rutin rapat setiap minggu untuk melihat kondisi inflasi dan menentukan langkah berikutnya,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
