BERITAALTERNATIF – Sudan adalah negara dengan sejarah penuh ketegangan sejak masa kolonial hingga Revolusi 2019, dan kini berada dalam krisis besar dan kompleks. Pertempuran antara militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah membagi negara tersebut ke dalam dua kubu militer yang saling berhadapan, hingga meruntuhkan tatanan sosial dan politik. Namun kenyataannya, krisis ini tidak hanya soal perseteruan dua komandan militer; di bawah permukaan konflik, ada banyak aktor domestik yang berakar pada etnis, ideologi, ekonomi, serta sejarah panjang ketimpangan struktural Sudan.
Mulai dari militer dan kelompok bersenjata hingga organisasi pemberontak, kelompok Islamis, lembaga sipil, dan suku-suku lokal, masing-masing memiliki peran khusus dalam krisis ini. Akibat persaingan tersebut, lebih dari 11 juta orang telah mengungsi, dan ancaman kelaparan serta keruntuhan total negara semakin menguat. Baru-baru ini, pembantaian dan tragedi kemanusiaan di Kota Fasher oleh Pasukan Dukungan Cepat kembali menarik perhatian dunia ke Sudan. Namun, siapa saja kelompok domestik yang kini berperan dalam krisis ini?
Angkatan Bersenjata Sudan; Militer Resmi dan Penjaga Tatanan Tradisional
Militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan merupakan warisan struktur militer kolonial Inggris-Mesir pada awal abad ke-20. Setelah merdeka pada 1956, militer menjadi tulang punggung pemerintahan pusat, dan hampir seluruh rezim militer serta kudeta politik terbentuk di bawah pengaruhnya. Militer memainkan peran penting dalam Revolusi 2019—awalnya bekerja sama dengan kelompok sipil untuk menggulingkan Omar al-Bashir, tetapi kemudian bersekutu dengan Pasukan Dukungan Cepat demi membatasi transisi sipil dan mempertahankan kekuasaan.
Tujuan militer dalam krisis saat ini adalah mempertahankan monopoli kekuasaan politik-militer, mengintegrasikan RSF ke dalam struktur militer, serta mengembalikan proses transisi secara terkendali. Militer memiliki sekitar 130 ribu pasukan dan menguasai wilayah utara serta timur negara, namun pengaruhnya lebih kecil di Darfur dan ibu kota. Pendukung utamanya termasuk kelompok Islamis yang dekat dengan rezim lama Bashir dan suku-suku di Sudan Timur. Bagi militer, RSF dianggap sebagai “pemberontak ilegal” dan pemulihan otoritas pusat merupakan satu-satunya jalan keluar dari krisis.
Pasukan Dukungan Cepat; Dari Janjaweed hingga Ambisi Politik
Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo, atau Hamidti, lahir dari kelompok milisi Janjaweed di Darfur—kelompok yang digunakan pada awal 2000-an untuk menumpas pemberontakan etnis dan kemudian menjadi penyebab tragedi kemanusiaan di wilayah barat Sudan. Hamidti, yang berasal dari keluarga pedagang di Darfur, berhasil menjadikan kelompok ini sebagai kekuatan resmi dan berpengaruh sejak 2013.
Tujuan Hamidti dalam krisis ini meliputi mempertahankan otonomi militer, memperoleh porsi kekuasaan politik yang setara, dan menguasai tambang-tambang emas—sumber utama pendanaan RSF. Dengan sekitar 100 ribu pasukan yang mayoritas berasal dari suku-suku Arab Darfur, RSF kini menguasai sebagian ibu kota, Darfur, dan Kordofan. Meski menghadapi banyak tuduhan, termasuk kejahatan perang di Fasher serta penyelundupan emas, RSF tetap mendapat dukungan finansial dan persenjataan dari beberapa negara di kawasan. Secara formal, Hamidti mengklaim ingin terlibat dalam pemerintahan masa depan, tetapi pada praktiknya ia berupaya menggantikan peran militer dan menjadi kekuatan dominan dalam politik Sudan.
Kelompok Pemberontak Darfur; Keadilan Etnis dan Otonomi
Selain dua kekuatan utama itu, kelompok pemberontak Darfur juga merupakan aktor berpengaruh. Kelompok seperti Gerakan Pembebasan Sudan yang dipimpin Minni Minnawi dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan yang dipimpin Jibril Ibrahim berakar pada pemberontakan tahun 2003 yang menentang diskriminasi etnis dan sentralisasi kekuasaan di Khartoum. Setelah Perjanjian Damai Juba tahun 2020, mereka sempat berpartisipasi dalam pemerintahan transisi, namun kembali mengangkat senjata ketika perang baru pecah untuk melawan RSF.
Tujuan mereka adalah keadilan etnis, otonomi relatif di Darfur, serta keterlibatan nyata dalam kekuasaan politik. Mereka juga menuntut penanganan korban genosida Darfur dan rekonstruksi wilayah yang hancur. Di medan tempur, mereka menguasai bagian utara Darfur dan bekerja sama dengan militer dalam sebuah koalisi bernama “Pasukan Gabungan Darfur”. Meski demikian, perpecahan internal antarfraksi seperti faksi Abdulwahid Noor masih menghambat persatuan mereka.
Islamis dan Kekuatan Sipil; Dua Ujung Ideologi
Kelompok Islamis Sudan, yang berakar pada Partai Kongres Nasional era Bashir, kehilangan pengaruh setelah 2019 namun kembali aktif beberapa tahun terakhir mendukung militer. Tujuan mereka adalah mengembalikan struktur negara dengan identitas Islam dan melawan kelompok sekuler serta liberal. Bagi mereka, militurlah mitra alami untuk mempertahankan tatanan tradisional. Mereka mendorong penerapan hukum syariah dan keterlibatan dalam pemerintahan transisi.
Sebaliknya, kekuatan sipil yang menjadi tulang punggung Revolusi 2019—seperti Koalisi Kebebasan dan Perubahan—mewakili tuntutan rakyat untuk demokrasi dan pemerintahan sipil. Mereka menginginkan pemilu bebas, pemisahan militer dari politik, serta akuntabilitas atas kekerasan. Namun, gerakan sipil juga terpecah: sebagian mendukung militer demi mencegah dominasi RSF, sementara yang lain menolak kedua belah pihak dan menyerukan pemerintahan sipil independen. Kelompok seperti Komite Perlawanan dan Serikat Profesional masih memiliki basis massa kuat, tetapi pengaruh politik formal mereka terbatas.
Suku dan Kekuatan Lokal; Loyalitas Etnis
Struktur sosial Sudan terdiri dari puluhan suku dan klan yang menentukan sikap berdasarkan loyalitas etnis, geografis, dan sejarah. Suku-suku seperti Masalit di Darfur barat dan Zaghawa di utara telah lama menjadi korban diskriminasi oleh pemerintah pusat. Kini banyak dari mereka bergabung dalam kelompok bersenjata lokal untuk melindungi wilayah dan komunitas mereka. Tujuan mereka bukan merebut kekuasaan nasional, melainkan menjaga tanah, sumber daya, dan keselamatan masyarakatnya.
Sebaliknya, suku-suku Arab Darfur sebagian besar mendukung RSF karena hubungan historis dengan para pemimpin pasukan tersebut. Namun kompetisi internal di antara suku-suku Arab juga membuat aliansi menjadi rapuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok baru seperti “Perisai Sudan” muncul untuk melindungi komunitas pusat dan utara, kadang bekerja sama dengan militer, kadang bergerak independen. Hal ini menunjukkan bahwa krisis Sudan telah berkembang menjadi konflik berlapis yang melibatkan banyak aktor lokal.
Akar Sejarah Krisis; Sentralisasi Kekuasaan dan Ketimpangan
Untuk memahami kompleksitas konflik saat ini, perlu melihat sejarah struktur politik Sudan. Sejak kemerdekaan, kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi di Khartoum dan wilayah utara, sementara daerah-daerah seperti Darfur, Kordofan, dan Sudan Timur terpinggirkan dari pembangunan, layanan publik, dan representasi politik.
Ketimpangan tersebut, ditambah perpecahan etnis dan agama, memicu pemberontakan, munculnya kelompok bersenjata, dan rasa ketidakadilan. Krisis saat ini merupakan kelanjutan dari pola lama dominasi pusat dan perlawanan daerah pinggiran. Di sisi lain, militer selalu melihat dirinya sebagai penjaga persatuan negara, sehingga memandang setiap upaya sipil untuk membagi kekuasaan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.
Kesimpulan
Krisis Sudan saat ini merupakan hasil dari kompetisi panjang antara militer dan pasukan bersenjata, represi terhadap gerakan sipil, serta kegagalan dalam mewujudkan keadilan etnis. Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika seluruh pihak—khususnya militer dan RSF—kembali pada dialog nasional yang nyata, serta jika Perjanjian Juba dihidupkan kembali sebagai kerangka rekonstruksi politik dan sosial. Tanpa itu, siklus kekerasan, kelaparan, dan keruntuhan negara akan terus berlanjut, menjadikan Sudan arena konflik permanen antara kelompok domestik dan kepentingan asing. (*)
Sumber: Mehr News
Editor: Ali Hadi Assegaf
