BERITAALTERNATIF.COM – Pada hari Senin (4/5/2026), Amerika Serikat mencoba menerapkan apa yang disebutnya “Project Freedom” untuk membuka Selat Hormuz. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan bahwa sekitar 15.000 personel militer Amerika, kapal perusak berpeluru kendali, dan lebih dari 100 pesawat terlibat dalam operasi tersebut, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump sehari sebelumnya.
Militer AS mengklaim bahwa kapal-kapal niaga berhasil melintasi Selat Hormuz pada hari Senin di bawah perlindungan kapal perusak Amerika. Washington menggambarkan operasi ini sebagai bagian dari “Project Freedom,” sebuah inisiatif yang bertujuan mengamankan navigasi maritim dan memastikan jalur pelayaran komersial melalui jalur air strategis tersebut.
Klaim “Tanpa Dasar”
Namun Iran menolak versi AS, menyebut klaim tersebut “tanpa dasar” dan “kebohongan terang-terangan,” serta membantah bahwa ada kapal niaga atau tanker minyak yang melintas dalam kondisi seperti itu.
Sumber militer Iran juga menolak tuduhan AS terkait serangan terhadap kapal Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Media Iran melaporkan bahwa pasukan AS menargetkan dua kapal kargo sipil yang berlayar dari pantai Oman menuju pesisir Iran, yang mengakibatkan korban jiwa.
Di tengah meningkatnya ketegangan di Teluk Persia, Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Selasa (5/5/2026) menyatakan bahwa sistem pertahanannya “secara aktif menghadapi” ancaman rudal dan drone yang diduga berasal dari Iran.
Pada hari Senin, UEA mengklaim telah mencegat 15 rudal dan empat drone yang ditembakkan dari Iran. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di fasilitas minyak di Fujairah setelah dugaan serangan drone. Ini menandai pertama kalinya UEA menjadi target sejak gencatan senjata AS-Iran pada 8 April. Gencatan senjata tersebut menghentikan perang AS-Israel yang awalnya dimulai pada 28 Februari.
Iran belum secara resmi mengonfirmasi keterlibatan apa pun. Namun, seorang pejabat militer yang dikutip media Iran menyatakan tidak ada rencana untuk menargetkan UEA, dan menyalahkan “petualangan militer” AS atas meningkatnya ketegangan.
Meski demikian, penasihat presiden UEA Anwar Gargash menuduh Iran melakukan “eskalasi berbahaya.”
Hak Iran untuk Membela Diri
Iran mengecam UEA karena mengizinkan AS menggunakan infrastruktur dan pangkalan militernya dalam operasi yang terkait dengan perang yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran. Sebagai tanggapan, Iran menargetkan Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk Persia selama 39 hari perang.
Iran menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara tersebut memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan bersenjata, termasuk kemungkinan merespons aksi militer bermusuhan yang berasal dari atau didukung oleh fasilitas militer asing di kawasan.
Peringatan Iran kepada UEA
Pejabat Iran juga menyalahkan UEA karena mempertahankan hubungan keamanan dan politik yang erat dengan Israel. Israel disebut berupaya menarik UEA lebih jauh ke dalam keselarasan strategis regionalnya untuk mendorong kebijakan penahanan terhadap Iran.
Pejabat Iran telah mengeluarkan peringatan terkait peran UEA dalam memungkinkan perang AS–Israel terhadap Iran.
Dalam unggahan di platform X pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan AS dan UEA supaya “waspada agar tidak kembali terseret ke dalam kubangan oleh pihak-pihak yang berniat buruk.”
Dalam konferensi pers hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei juga mengkritik perilaku regional UEA dengan mengatakan: “Kami telah menyaksikan perilaku tidak pantas UEA, yang telah menciptakan banyak masalah bagi kawasan.”
Warga Iran di UEA
Media Iran dan berbagai laporan menunjukkan bahwa warga negara Iran di UEA menghadapi pembatasan yang semakin meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sebagian warga dan pelaku bisnis Iran menghadapi pembatasan visa, pengawasan keuangan yang lebih ketat, pembatasan perbankan, dan dalam beberapa kasus pembekuan aset.
Menurut laporan tersebut, perusahaan milik Iran juga menghadapi pengawasan regulasi yang lebih ketat dalam transaksi perbankan dan perdagangan, terutama di sektor yang terkait dengan aktivitas re-ekspor dan aliran keuangan regional.
Hubungan UEA–Israel
Kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan UEA yang semakin luas dengan Israel, yang diformalkan melalui Abraham Accords, telah secara signifikan mengubah keseimbangan regional di Timur Tengah. Meski kerja sama ini secara resmi dipresentasikan sebagai kerangka untuk perdamaian, pembangunan ekonomi, dan integrasi regional, pejabat Iran berpendapat bahwa hal itu justru memperdalam ketidakpercayaan dan meningkatkan ketegangan di Teluk Persia.
Pejabat Iran memandang normalisasi hubungan UEA dengan Israel sebagai bagian dari penataan ulang kawasan yang lebih luas, termasuk koordinasi yang lebih erat dengan tujuan strategis AS. Mereka berargumen bahwa keselarasan ini memungkinkan Israel memperluas pengaruh regional dan jejak keamanannya dengan konsekuensi yang tidak stabil.
Iran juga menegaskan bahwa kebijakan regional Israel, termasuk aksi militer dan operasi intelijennya di seluruh Timur Tengah, telah berkontribusi besar terhadap ketidakamanan kawasan dan dinamika eskalasi.
Dari perspektif Teheran, konvergensi kerja sama UEA–Israel dan kehadiran militer AS di Teluk Persia menciptakan arsitektur keamanan baru yang meningkatkan tekanan terhadap Iran dan merusak stabilitas kawasan. Pejabat Iran berulang kali memperingatkan bahwa keselarasan berkelanjutan dengan “aktor regional yang agresif” berisiko memicu eskalasi lebih lanjut dan ketidakstabilan jangka panjang di Teluk Persia. (*)
Sumber: Mehr News
