BERITAALTERNATIF – Menurut laporan al jazeera, Provinsi Hadramaut mencakup 36 persen dari seluruh wilayah Yaman dan memiliki 70 persen dari sumber minyak negara tersebut. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Ma’rib, Shabwah, dan al-Mahrah, serta memiliki perbatasan internasional dengan Kesultanan Oman dan Arab Saudi. Hadramaut juga menghadap ke Laut Arab dan jalur perairan internasional. Potensi sumber daya alam, posisi geografis, dan kekayaan energinya menjadikan Hadramaut pusat persaingan internasional, terutama antara dua negara agresor terhadap Yaman, yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sementara AS dan Inggris ikut menatap sumber daya provinsi ini.
Sejalan dengan itu, ketegangan keamanan dan militer di provinsi terkaya Yaman ini terus meningkat, di tengah konflik alat perang proxy antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang dimulai sejak sepuluh hari lalu. Ketegangan tersebut terjadi di Provinsi Hadramaut di timur Yaman, yang merupakan provinsi terbesar sekaligus terkaya dari segi sumber minyak.
Salah satu pihak utama dalam konflik ini adalah Dewan Transisi Selatan, yang dibentuk oleh Uni Emirat Arab pada 2017 dan mengusung agenda pemisahan Yaman Selatan dari Yaman Utara. Dewan ini berupaya membentuk “negara independen di Yaman Selatan” dan mengembalikan kondisi seperti sebelum penyatuan Yaman pada tahun 1990.
Di pihak lain, terdapat “Koalisi Suku Hadramaut” yang berdiri pada 2013. Koalisi ini terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh dari kalangan suku, masyarakat, akademisi, dan tokoh agama yang dipengaruhi oleh Arab Saudi. Mereka memiliki pasukan bernama “Pasukan Perlindungan Hadramaut” dan bertujuan memperjuangkan otonomi provinsi demi menjaga kedaulatan dan kekayaannya.
Di antara kedua pihak, terdapat kelompok ketiga yang mencakup pasukan dari Wilayah Militer Pertama dan Kedua. Pasukan ini berada di bawah pemerintah boneka Aden. Kehadiran tiga kubu ini membuat situasi keamanan di Hadramaut semakin kompleks.
Beberapa hari terakhir, bentrokan besar pecah di Hadramaut. Ketegangan meningkat setelah Dewan Transisi Selatan mengirimkan pasukan tambahan menuju provinsi tersebut. Komando pasukan itu berada di bawah Brigjen Saleh Ali bin al-Sheikh Abu Bakr, yang dikenal dengan nama “Abu Ali al-Hadhrami”.
Amr bin Habreesh, Ketua Koalisi Suku Hadramaut, mengecam tindakan Dewan Transisi Selatan yang memasukkan pasukan dari luar provinsi. Saat ini pasukan yang didukung Uni Emirat Arab melalui Dewan Transisi Selatan bergerak menuju wilayah yang berada di bawah kendali Koalisi Suku Hadramaut yang didukung Arab Saudi di provinsi kaya minyak Hadramaut.
Sumber lokal di Hadramaut melaporkan bahwa sejumlah besar pasukan Dewan Transisi telah bergerak menuju pinggiran Kota Seiyun, ibu kota Wadi Hadramaut, serta Kota Tarim yang berdekatan. Elemen dari brigade pendukung Dewan Transisi juga berhasil menguasai wilayah “Wadi Sah” di Wadi Hadramaut. Sumber lapangan menyebutkan bahwa pasukan Brigade “Pertahanan Shabwah” yang didukung Uni Emirat Arab bergerak maju di poros Doan.
Harian al akhbar (Lebanon) merangkum kelompok-kelompok militer yang berpengaruh terhadap keamanan di provinsi ini ke dalam empat poros utama.
Amerika Serikat: Poros pertama, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi keamanan dan stabilitas Yaman, adalah kehadiran militer AS di Bandara al-Rayyan dan lokasi strategis lainnya, serta kunjungan rutin pejabat militer, politik, dan diplomatik AS ke Hadramaut. AS dianggap sebagai salah satu ancaman paling serius di provinsi tersebut.
Uni Emirat Arab: UAE berupaya memperluas pengaruhnya dengan membentuk Dewan Transisi Selatan untuk mengontrol wilayah ini secara militer, politik, dan demografis. Melalui Dewan ini, UAE ingin menguasai pelabuhan, bandara, dan pulau strategis di provinsi-provinsi selatan dan timur Yaman.
Arab Saudi: Ancaman Saudi terlihat dari ambisi mereka untuk menguasai Hadramaut, baik dengan mencaplok wilayah tersebut atau sedikitnya membentuk “Federasi Hadramaut”. Saudi juga berupaya menempatkan figur-figur berpaham Wahhabi dari kalangan warga Hadramaut yang telah diberi kewarganegaraan Saudi agar dapat melayani kepentingan Riyadh.
Ansarullah: Poros keempat adalah Ansarullah Yaman. Ansarullah mengupayakan kehadiran tokoh-tokoh nasional di Hadramaut demi memperluas kekuasaan negara karena provinsi ini dianggap sebagai bagian integral dari wilayah Yaman.
Jika melihat kondisi lapangan, kecil kemungkinan Arab Saudi dan sekutunya di Hadramaut akan berkonfrontasi dengan AS. Riyadh, selain berhadapan dengan Sana’a dalam kondisi gencatan senjata, saat ini memandang Uni Emirat Arab dan kelompok-kelompok bayarannya di selatan sebagai ancaman nyata terhadap kepentingan dan ambisinya.
Perbedaan dan rivalitas antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terkait “pembagian kue Yaman” sudah bukan rahasia di mata pengamat politik Yaman. Hanya sebulan setelah apa yang disebut “pertemuan konsultatif” di Aden, “Dewan Nasional Hadramaut” dibentuk dengan rekayasa jelas Saudi. Meskipun berpenampilan nasionalis, struktur, tujuan, dan waktu pembentukannya menunjukkan bahwa dewan ini dibuat untuk melayani ambisi geopolitik Arab Saudi—khususnya untuk mengukuhkan kekuasaan dan memperluas pengaruhnya atas provinsi terbesar dan terkaya Yaman dari segi minyak dan mineral. Selain itu, Riyadh juga ingin membangun jalur pipa impiannya menuju Laut Arab guna menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz.
Upaya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk memisahkan Hadramaut atau memaksakan realitas baru di provinsi tersebut tidak selaras dengan klaim mereka soal upaya perdamaian dan perundingan dengan Sana’a. Sebab langkah-langkah separatis itu justru mengancam persatuan Yaman dan masa depan politiknya. Sana’a tidak mungkin menerima kenyataan bahwa Saudi, UAE, AS, dan Inggris berusaha menguasai provinsi-provinsi penghasil minyak di Yaman. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
