BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat dan praktisi ekonomi Indonesia, Haidir, mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berdampak serius terhadap stabilitas energi dan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat perekonomian nasional sangat rentan jika terjadi gangguan distribusi minyak dunia.
Dia menilai konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat-Israel berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur pelayaran minyak paling penting di dunia.
“Jika konflik meningkat, Iran hampir pasti akan memainkan posisi strategis Selat Hormuz untuk membatasi distribusi energi bagi negara-negara yang terlibat konflik dengan mereka. Dampaknya tidak hanya pada negara-negara yang bertikai, tetapi juga pada ekonomi global, termasuk Indonesia,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Jumat (6/3/2026) malam.
Ketergantungan Impor Energi Dinilai Berbahaya
Ia berpendapat, selama ini Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, baik minyak maupun gas. Sebagian pasokan tersebut berasal dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain, yang jalur pengirimannya banyak melewati Selat Hormuz.
Jika jalur tersebut terganggu akibat konflik, maka pasokan energi dunia akan mengalami tekanan besar.
“Negara-negara di Timur Tengah sendiri akan mengalami keterbatasan energi jika distribusi di Selat Hormuz terganggu. Apalagi negara seperti Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada impor minyak dari luar negeri,” katanya.
Haidir juga menyinggung informasi yang pernah disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa cadangan migas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar satu bulan jika terjadi gangguan pasokan.
“Kalau benar cadangan kita hanya sekitar satu bulan, itu menunjukkan ketergantungan kita pada impor energi sangat tinggi,” ujarnya.
Infrastruktur Energi Nasional belum Siap
Padahal, menurut dia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber daya energi yang cukup besar. Namun eksploitasi dan eksplorasi sumber daya tersebut dinilai belum maksimal.
Selain itu, kemampuan pengolahan minyak dalam negeri juga masih terbatas. Banyak kilang minyak nasional belum mampu mengolah minyak mentah secara optimal sehingga Indonesia tetap bergantung pada impor bahan bakar.
“Masalahnya bukan kita tidak punya sumber daya, tetapi eksploitasi dan kesiapan infrastruktur kita belum maksimal. Kilang-kilang minyak kita juga belum siap mengolah produksi sendiri secara mandiri,” katanya.
Ia juga menyinggung wacana revitalisasi kilang minyak yang sempat dibahas ketika Basuki Tjahaja Purnama berada di jajaran pimpinan Pertamina pada masa pemerintahan Joko Widodo. Namun, hingga kini belum terlihat progres signifikan untuk memperkuat kapasitas kilang minyak nasional.
Pembatasan Produksi Batu Bara Dinilai Tidak Tepat
Selain persoalan migas, Haidir juga mengkritik kebijakan pembatasan produksi batu bara melalui mekanisme yang dinilai dapat memengaruhi pasokan energi domestik.
Menurutnya, sejumlah perusahaan yang memasok kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk pembangkit listrik milik PLN serta industri smelter, kini mengalami pengurangan kuota produksi.
“Kebijakan ini berdampak pada penurunan produksi, kenaikan harga batu bara, dan bahkan bisa memicu peningkatan pengangguran. Kebijakan seperti ini menurut saya tidak ideal, apalagi di tengah situasi konflik global,” katanya.
Ia juga menyinggung laporan yang menyebut cadangan batu bara di pembangkit PLN sempat berada di kisaran 25 persen.
“Kalau situasi ini tidak segera diatasi, kita bisa menghadapi kelangkaan energi dalam waktu dekat,” ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Haidir menilai krisis energi akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi nasional. Jika pasokan energi terganggu, biaya produksi industri akan meningkat dan pada akhirnya harga barang serta jasa ikut naik.
Dia mencontohkan perubahan kebijakan bahan bakar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari penghapusan premium hingga peralihan ke bahan bakar lain dengan harga lebih tinggi.
“Setiap perubahan jenis bahan bakar biasanya diikuti kenaikan harga. Dampaknya pasti dirasakan oleh masyarakat karena biaya produksi dan distribusi barang ikut meningkat,” katanya.
Tantangan Energi Alternatif
Dalam jangka panjang, Haidir menilai Indonesia perlu mengembangkan energi alternatif seperti bioetanol yang berasal dari tanaman. Namun dia mengingatkan bahwa transisi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Menurutnya, saat ini sebagian besar kendaraan, mesin produksi, dan infrastruktur industri di Indonesia masih dirancang untuk menggunakan energi berbasis fosil.
“Kalau bicara substitusi energi sekarang ini masih sebatas wacana. Infrastruktur kita belum siap, kendaraan kita juga belum mendukung penggunaan energi alternatif,” ujarnya.
Ia memperkirakan proses transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi alternatif membutuhkan waktu sekitar lima hingga sepuluh tahun dengan perencanaan yang matang.
Perang Berpotensi Berlangsung Panjang
Haidir juga menilai konflik yang terjadi saat ini berpotensi berlangsung lama karena strategi perang yang digunakan bersifat asimetris.
Dia menjelaskan, Iran tidak akan menghadapi lawannya secara konvensional karena menyadari keunggulan teknologi militer negara-negara Barat.
Sebaliknya, Iran cenderung menggunakan strategi perang jangka panjang yang dapat melemahkan lawan secara bertahap, termasuk melalui tekanan terhadap jalur distribusi energi dunia.
“Perang ini tidak akan cepat selesai. Selama konflik berlangsung, distribusi energi global akan terus terancam. Dan Indonesia pasti akan terkena efek domino dari situasi tersebut,” katanya.
Indonesia Diminta Bersiap
Haidir menegaskan bahwa Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Pasalnya, dia menyebut energi merupakan faktor vital dalam pembangunan ekonomi modern.
“Tidak ada negara yang bisa membangun ekonominya tanpa energi. Semua sektor produksi membutuhkan energi. Kalau kita tidak segera memperkuat ketahanan energi, maka risiko krisis energi akan semakin besar,” ujarnya.
Ia pun memperingatkan bahwa jika konflik global semakin meluas, kelangkaan bensin, elpiji, dan gas bukanlah hal yang mustahil terjadi di Indonesia.
“Sekitar 40 persen distribusi energi dunia melewati Selat Hormuz. Jadi kalau jalur itu terganggu, dampaknya akan dirasakan hampir oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
