BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kukar.membahas pembiayaan bahan bakar minyak (BBM) bus sekolah melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Skema ini disiapkan untuk mendukung biaya operasional layanan transportasi pelajar di Kukar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembiayaan BBM telah dibahas bersama forum TJSL.
Kata Aulia, perusahaan berpeluang mengambil bagian dalam menanggung kebutuhan bahan bakar bus sekolah melalui kontribusi sosial.
“Selain ketersediaannya, pembiayaan juga sudah kita diskusikan. Kemarin kita diskusi dengan forum TJSL, kemungkinan pembiayaan untuk bahan bakarnya akan ditanggung oleh teman-teman di TJSL,” kata Aulia, Senin 26 Oktober 2026.
Dari sisi armada, Dinas Perhubungan Kukar telah membagikan sembilan unit bus sekolah. Selain itu, terdapat satu unit tambahan dari Kementerian Perhubungan yang direncanakan dikirim ke Kecamatan Sangasanga.
Dia menjelaskan, penyediaan bus sekolah tidak bisa dilakukan secara seragam di seluruh kecamatan. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kebutuhan transportasi pelajar di setiap wilayah sebelum menentukan bentuk pelayanan.
“Kalau konteksnya untuk pelayanan kepada masyarakat, itu kembali lagi kepada kebutuhan kita. Apakah sarana prasarana tersebut dibutuhkan di kecamatan kita atau tidak?” ujarnya.
Ia menyebut kebutuhan tersebut akan dianalisis melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Jika bus sekolah diperlukan, pemerintah akan mempertimbangkan penerapannya sesuai kondisi wilayah.
Selain transportasi pelajar, Aulia menyoroti peningkatan mutu pendidikan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah.
Dia bilang, Pemkab Kukar memprioritaskan perbaikan ruang belajar, fasilitas sekolah, toilet, kualitas guru, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kalau konteksnya sekarang, kita menginginkan apa yang kita berikan kepada sekolah itu sesuai dengan kebutuhan dari pihak sekolah,” jelasnya.
Ia juga menyebut Pemkab Kukar telah menjalankan program penyediaan perangkat pembelajaran interaktif atau interactive display sejak masa pemerintahan Bupati Edi Damansyah.
Menurut Aulia, program tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah pusat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
Namun, penggunaan perangkat digital di sekolah perlu didukung infrastruktur yang memadai. Ketersediaan listrik dan akses internet menjadi dua hal yang perlu diperhatikan agar perangkat tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dia mengatakan Pemkab Kukar siap berkomunikasi dengan pemerintah pusat apabila terdapat sekolah penerima bantuan perangkat yang terkendala infrastruktur.
“Kami juga akan komunikasi, komunikasi kami bagus, tidak buntu dengan pemerintah pusat. Kalau misalnya ada lokus yang mendapatkan interactive display ini, tetapi tidak ada listrik dan lain sebagainya, itu coba kita komunikasikan,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Devi Nila Sari
