BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyiapkan permohonan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana Pemkab Kukar agar tidak hanya mengandalkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam.
“Kita tidak ingin hanya mengandalkan royalti. Kita ingin ikut menjadi pelaku langsung dalam kegiatan ekonomi yang ada di Kukar,” kata Aulia saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, Kukar memiliki potensi besar di sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, serta minyak dan gas bumi.
Dia menyebut, potensi itu perlu dikelola dengan kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi.
Ia mengatakan Pemkab Kukar saat ini tengah menyiapkan permohonan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah pusat.
“Kita sedang menyiapkan permohonan konsesi tambang dan perkebunan sawit. Harapannya, daerah bisa punya peran lebih besar dalam mengelola potensi yang kita miliki,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah sedang menyiapkan permintaan alokasi gas dari ENI yang akan dialirkan melalui wilayah Muara Badak dan Marang Kayu hingga Bontang. Gas tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan fasilitas compressed natural gas (CNG).
Aulia menyebut fasilitas itu nantinya dapat mendukung kebutuhan nelayan dan pelaku industri, termasuk kawasan industri yang direncanakan di Marang Kayu.
“Kita ingin gas itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan nelayan dan industri. Ini juga bisa mendukung rencana pengembangan kawasan industri di Marang Kayu,” jelasnya.
Tak hanya melalui pengelolaan langsung, dia juga mendorong adanya kebijakan yang membuka peluang kepemilikan saham bagi pemerintah daerah pada perusahaan yang beroperasi di Kukar.
Ia mencontohkan perusahaan seperti PT Bayan, RMB, MHU, MKH, dan PMM. Menurutnya, daerah perlu memperoleh bagian yang lebih besar dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kukar.
“Kalau memungkinkan, kita ingin ada bagian saham untuk daerah. Jadi, manfaat dari kegiatan perusahaan yang beroperasi di Kukar bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.
Aulia menilai keterlibatan pemerintah daerah penting karena pemerintah dan masyarakat setempat ikut menghadapi dampak sosial dari kegiatan usaha, termasuk ketika muncul persoalan di lapangan.
“Kalau ada masalah di lapangan, pemerintah daerah dan masyarakat juga ikut menghadapi dampaknya. Karena itu, daerah perlu punya peran dan manfaat ekonomi yang lebih besar,” tuturnya.
Dia menilai gagasan kemandirian daerah sejalan dengan semangat membangun Kukar agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
“Kita ingin Kukar menjadi daerah yang kuat dan bisa menyejahterakan masyarakatnya dengan potensi yang kita punya,” tutup Aulia. (Adv)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Devi Nila Sari
