Oleh: Haidir*
Pertanyaan tentang siapa saja yang layak dan kompeten menjadi untuk menjadi figur presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak ideal dijawab dengan pendekatan subyektif. Jika pendekatannya adalah hak keadilan, maka setiap alumni HMI, terutama yang sudah menjadi warga Kukar berhak untuk dicalonkan, mencalonkan, dipilih dan memilih calon presidium KAHMI Kukar.
Kelayakan dan kompetensi setiap alumni HMI akan sangat ditentukan oleh persyaratan yang akan diputuskan oleh forum Musyawarah Daerah KAHMI Kukar. Keterpilihan presidium akan ditentukan oleh mekanisme tata tertib pemilihan presidium dalam Musda KAHMI Kukar, bisa melalui musyawarah mufakat, atau bisa pula melalui mekanisme votting suara terbanyak satu, dua, tiga dan seterusnya mengacu pada keputusan musyawarah tentang penentuan jumlah presidium yang disepakati oleh forum musyawarah KAHMI Kukar nanti.
Dasar forum musyawarah mufakat atau setiap peserta—apabila dipilih dalam mekanisme votting—memilih calon presidium akan kembali kepada pertimbangan pribadi setiap peserta. Pada posisi ini, pertimbangan subyektif tidak dapat dihindari. Namun diharapkan adanya dinamika dan opini yang berkembang di dalam forum atau rekam jejak setiap calon presidium akan mampu memberi pengaruh obyektivitas peserta dalam menentukan calon presidium mana yang layak dan kompeten untuk dipilih. Dan lebih jauh, bicara figur kompeten, akan sangat ditentukan oleh arah program kerja dan rekomendasi KAHMI Kukar yang akan diputuskan oleh forum musyawarah.
Sebenarnya tidak ada atau tidak boleh ada dikotomi antara alumni tua atau alumni muda. Alumni HMI tidak boleh memberi kualifikasi tua atau muda, karena hal itu dapat bermakna diskriminatif dan menjadi kelas sosial dalam tubuh KAHMI. Oleh karena itu, kesempatan dan hak untuk menjadi presidium KAHMI Kukar dimiliki oleh seluruh alumni HMI yang bertempat tinggal di Kukar. Syarat harus bertempat tinggal di Kukar itu pun perlu dikedepankan sebagai pertimbangan karena tiap-tiap daerah juga memiliki cabang kepengurusan masing-masing sehingga alumni HMI yang bermukim dan menjadi warga daerah lain secara moril diharapkan beraktivitas dan terlibat dalam KAHMI di daerahnya masing-masing.
Kembali kepada posisi alumni tua atau muda. Jika pun akan tetap menjadi pertimbangan forum Musda KAHMI Kukar dalam menentukan presidium ke depan, maka melibatkan dua unsur tua dan muda tetap harus dilakukan agar keyakinan bahwa kalangan tua yang berpikir lebih bijaksana dan progresif kalangan muda tetap diperlukan agar terjadi keseimbangan antara kebijaksanaan pemikiran kalangan tua dan gerak cepat dan progresif kalangan muda dalam periodesasi organisasi KAHMI Kukar, sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan program kerja dan rekomendasi Musda KAHMI.
Sebagai bagian umat dan bangsa, terutama menghadapi kondisi perkembangan daerah Kukar, maka isu-isu strategis daerah menjadi tantangan bagi MD KAHMI Kukar. Dinamika politik daerah, kondisi ekonomi masyarakat daerah, perkembangan sosial budaya sampai kepada urusan perpindahan Ibu Kota Negara, harus mendapat perhatian dan sedapat mungkin KAHMI secara kelembagaan dan alumni HMI secara personal terlibat aktif dalam berbagai isu-isu strategis tersebut.
Wacana politik pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus disikapi oleh KAHMI Kukar dalam peran aktif prakondisi, baik menyiapkan kader internal atau eksternal yang layak berkompetisi melalui mekanisme pemilihan sistem perwakilan (anggota DPRD) yang tentunya sangat berbeda dengan mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.
Kondisi ekonomi masyarakat, baik hal itu terkait dengan angka kemiskinan, pendapatan masyarakat, angka ketersediaan pekerjaan, sampai urusan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi perhatian serius dari KAHMI yang dapat dituangkan dalam program kerja dan rekomendasi organisasi KAHMI untuk dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga kontribusi pemikiran dan kerja nyata untuk mewujudkan misi HMI tetap menjadi spirit alumni HMI atau KAHMI.
Perpindahan IKN misalnya, pasti akan berdampak positif dan negatif bagi Kukar. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar sebagai akibat perpindahan ASN yang mengikuti perpindahan IKN akan membawa banyak dampak, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Benturan-benturan kepentingan, pergesekan urusan sosial dan budaya, dan bakan kepadatan jumlah penduduk akan dapat membuat dikotomi antara masyarakat lokal dan pendatang. ASN dari Ibu Kota Jakarta dengan seluruh latar belakang yang mereka miliki, ditopang oleh fasilitas negara, sangat mungkin akan membuat warga lokal menjadi termarginalkan dalam banyak aspek.
Kesiapan mental masyarakat asli, peningkatan SDM lokal dan kekuatan-kekuatan lain sebagai modal untuk menghadapi persaingan dari pendatang baru harus dapat disiapkan sedini mungkin, dan KAHMI harus berada digarda terdepan dalam misi tersebut.
Terkait tantangan dan pekerjaan organisasi KAHMI Kukar periode mendatang, akan sangat banyak dan tidak cukup ruang untuk dibahas di sini. Namun, yang paling penting bagi KAHMI bahwa kajian-kajian isu-isu strategis daerah harus selalu menjadi bahasan di ruang-ruang diskusi KAHMI agar dapat memahami serta merumuskan sikap, tindakan, dan aktivitas yang tepat bagi organisasi dan alumni HMI dalam menghadapi tantangan yang kompleks tersebut.
Oleh karena itu, kita berharap agar Musda KAHMI Kukar dalam membuat keputusan-keputusan startegis, memilih presidium yang kompeten untuk menahkhodai kepemimpinan organisasi dalam satu periode ke depan.
Program kerja atau rekomendasi yang berkualitas dan koordinasi yang kuat antara sesama alumni HMI adalah salah satu bagian penting untuk KAHMI dapat memajukan masyarakat Kukar. Posisi-posisi penting dan stategis alumni HMI di banyak tempat diyakini akan memberi ruang yang ideal bagi KAHMI untuk berperan maksimal di masyarakat. Pengalaman organisasi di HMI dan pengalaman di aktivitas lainnya yang juga tidak boleh dianggap kecil, menjadi kekuatan bagi KAHMI bisa berbuat optimal untuk kemajuan daerah. (*Presidium MD KAHMI Kukar)
