Search

Nakhoda KAHMI Kukar, Menimbang Figur Ideal untuk Memajukan Organisasi dan Daerah

Oleh: Haidir* Pertanyaan tentang siapa saja yang layak dan kompeten menjadi untuk menjadi figur presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak ideal dijawab dengan pendekatan subyektif. Jika pendekatannya adalah hak keadilan, maka setiap alumni HMI, terutama yang sudah menjadi warga Kukar berhak untuk dicalonkan, mencalonkan, dipilih dan memilih calon presidium KAHMI […]

Usai Aksi Unjuk Rasa, Mahasiswa dan DPRD Kukar Gelar RDP Bahas Penolakan Pilkada lewat Legislatif

BERITAALTERNATIF.COM — Setelah menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) melanjutkan penyampaian aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan DPRD Kukar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui jalur DPRD. Dalam forum tersebut, koordinator aksi sekaligus Menteri Kajian Strategis BEM Unikarta, […]

Pilkada lewat DPRD Dinilai Untungkan Mafia Politik

BERITAALTERNATIF.COM — Wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Isu tersebut dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dan membuka ruang konsolidasi kekuasaan elite politik. Kritik keras itu disampaikan Ketua Umum DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Kukar, Renanda Kusuma, yang menilai Pilkada tidak langsung justru menjauhkan […]

Pengamat Unikarta: Pilkada lewat DPRD Kurangi Sengketa Pemilu, namun Tetap Sarat Transaksi Antarelit Politik

BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berpotensi menekan sengketa hukum, namun tetap menyisakan persoalan serius terkait praktik transaksional politik di kalangan elite partai. Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara, Jamaluddin, menilai secara yuridis mekanisme Pilkada melalui DPRD memungkinkan konflik hukum menjadi jauh lebih minim dibandingkan pemilihan langsung […]

Pengamat: Pilkada lewat DPRD Dinilai Lebih Efisien dan Tekan Konflik Antarmasyarakat

BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai memiliki potensi efisiensi anggaran serta mampu menekan konflik politik. Namun, di sisi lain, mekanisme tersebut menyimpan risiko berkurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Pengamat hukum dari Universitas Kutai Kartanegara, Jamaluddin, menilai bahwa salah satu persoalan utama dalam Pilkada langsung selama ini […]

BEM Unikarta Tolak Pilkada lewat DPRD

BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap mekanisme tersebut karena dinilai berpotensi melemahkan demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat. Ketua BEM Unikarta, Zulkarnain, mengatakan bahwa pihaknya memandang wacana tersebut secara obyektif dengan […]

Ketum HMI Kukar: Pilkada di DPRD Picu Konflik Kepentingan Antarpartai Politik

BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan antarpartai politik di lembaga legislatif. Mekanisme tersebut dikhawatirkan melahirkan tarik-menarik kepentingan politik yang justru melemahkan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, menilai bahwa Pilkada di DPRD akan membuka ruang negosiasi politik yang […]

Pilkada lewat DPRD Dinilai Lemahkan Fungsi Lembaga Legislatif

BERITAALTERNATIF.COM — Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi melemahkan fungsi utama lembaga legislatif di daerah. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara, Zulhansyah, menegaskan mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi serta berisiko menggeser fokus DPRD dari tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Zulhan menyampaikan bahwa gagasan pengalihan kewenangan Pilkada dari rakyat […]

Gerindra Kukar Dukung Penuh Pilkada lewat DPRD, Alif Turiadi: Pemilihan Lebih Efisien dan Mudah Diawasi

BERITAALTERNATIF.COM — Ketua DPC Partai Gerindra Kutai Kartanegara, Alif Turiadi, menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang belakangan kembali mengemuka di ruang publik. Alif menyebut, secara umum Fraksi Gerindra memandang mekanisme Pilkada lewat DPRD memiliki sejumlah kelebihan, terutama dari sisi efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan. Menurutnya, jika Pilkada dilakukan […]

Ahmad Yani Tolak Wacana Pilkada lewat DPRD

BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan sikap DPRD Kukar dan Fraksi PDI Perjuangan yang tetap konsisten mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sikap tersebut disampaikannya menanggapi kembali menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Yani menyampaikan bahwa hingga saat ini mekanisme pemilihan kepala daerah masih mengacu pada ketentuan […]

Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Oleh: Izmil Patola* Perdebatan mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) antara pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap menjadi isu krusial dalam hukum tata negara Indonesia. Studi ini memberikan analisis yuridis kritis mengenai implikasi pengembalian Pilkada ke DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun pemilihan […]

Bawaslu Kukar akan Hadiri Sidang DKPP soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Pilkada 2024

BERITAALTERNATIF.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipanggil untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang yang dijadwalkan di Ruang Sidang KPU Provinsi Kaltim di Kota Samarinda itu akan digelar pada Kamis (25/9/2025). Bawaslu Kukar dilaporkan oleh La Ode Ali Imran atas dugaan pelanggaran sumpah dan janji penyelenggara pemilu, pelanggaran profesionalisme, […]