BERITAALTERNATIF.COM – Baru-baru ini, Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan Kaltim guna mengevaluasi kondisi infrastruktur jalan dan drainase yang menjadi isu krusial.
Fokus utama rapat yang diselenggarakan di Gedung E DPRD Kaltim ini membahas kondisi jalan yang berlubang atau retak serta sistem drainase yang mempercepat kerusakan jalan, terutama saat musim hujan tiba.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah perwakilan dari Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah I dan II. Mereka menyampaikan gambaran teknis sekaligus menjawab pertanyaan anggota dewan yang selama ini menerima banyak keluhan masyarakat.
Kepala Bidang Bina Marga, Hariadi, dalam pemaparannya menyebut bahwa beberapa ruas jalan utama sudah menunjukkan kemajuan, termasuk jalur strategis Samarinda Seberang hingga Sanga-Sanga.
“Pemantauan rutin terus dilakukan untuk memastikan keamanan pengguna jalan,” ujarnya.
Meski begitu, Hariadi mengakui bahwa sejumlah titik masih terdapat lubang kecil dan ancaman banjir yang berpotensi merusak badan jalan.
Dia menilai penanganan drainase harus lebih serius agar kondisi jalan yang telah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
Salah satu masukan datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiono, yang menilai pembangunan jalan sudah berjalan cukup baik, tetapi tidak diimbangi sistem drainase yang layak.
“Seharusnya ada perencanaan teknis, seperti membuat crossing di area tanah tinggi untuk mengalirkan air,” katanya.
Dia juga menyoroti perencanaan pembuangan air di titik-titik rawan genangan.
Ia menyebut bahwa gorong-gorong serta jembatan harus dibangun dengan kualitas dan ukuran yang sesuai, bukan asal jadi.
“Titik-titik rawan banjir harus direncanakan sistem pembuangannya. Selain itu, gorong-gorong dan jembatan perlu diperhatikan mutu serta panjangnya agar tidak asal dibangun,” tambahnya.
Sugiono memperingatkan pemerintah daerah agar kebijakan pengadaan proyek tak memangkas harga terlalu banyak dari standar yang telah ditetapkan.
Dia khawatir potongan harga hingga di bawah 10% akan berdampak buruk terhadap mutu pekerjaan di lapangan.
Hasil akhir rapat menyepakati sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan koordinasi teknis antarbidang, percepatan perbaikan sistem drainase, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan material.
DPRD Kaltim berharap keluhan masyarakat terkait jalan rusak dan banjir bisa segera diatasi oleh Pemprov Kaltim.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan bisa menjaga kualitas infrastruktur yang berhubungan langsung dengan aktivitas dan keselamatan warga Kaltim. (adv/ai)
Editor: Ufqil Mubin
