BERITAALTERNATIF – Sudah lebih dari dua tahun Sudan hancur akibat pertentangan ideologis yang semakin tajam antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Dalam situasi ini, upaya Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan terbukti sangat lemah dan tidak efektif.
Apa yang dimulai pada April 2023 sebagai perebutan kekuasaan antara dua faksi militer kini berubah menjadi perang saudara penuh yang telah memaksa jutaan orang mengungsi dan menewaskan lebih dari 150 ribu jiwa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan kondisi Sudan sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Namun ketika perhatian global terpusat pada Palestina, rakyat Sudan dibiarkan dalam sunyi, dan hari ini penduduk kota El-Fashir menjadi pihak yang membayar harga dari kelalaian internasional tersebut.
RSF terbentuk pada tahun 2013, lahir dari kelompok milisi Janjaweed, yakni kelompok yang di bawah kepemimpinan diktator Omar al-Bashir melakukan operasi brutal di Darfur dan menghadapi tuduhan genosida serta pembersihan etnis terhadap kelompok non-Arab. Setelah Bashir jatuh pada 2019, Mohammad Hamdan Dagalo yang dikenal sebagai “Hemedti” diangkat sebagai wakil Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, komandan tentara Sudan.
Akar Terjadinya Krisis Sudan
Pada tahun 2022 sebuah perjanjian politik ditandatangani untuk mengintegrasikan RSF ke dalam angkatan bersenjata nasional, namun perjanjian ini cepat runtuh akibat perselisihan mengenai struktur komando dan batas kewenangan. Tidak lama berselang, kemitraan rapuh antara dua pemimpin itu pecah dan Sudan meluncur ke dalam kekacauan dan keruntuhan.
Sejak saat itu, kedua pihak berperang untuk menguasai kota-kota strategis. RSF berusaha mengokohkan dominasinya di wilayah barat Sudan. Pada awal Juni, mereka menguasai wilayah di perbatasan Libya dan Mesir dan memperluas kendali atas Darfur. Hingga akhir Oktober, kota El-Fashir—ibu kota Darfur Utara—jatuh setelah berbulan-bulan dikepung.
El-Fashir yang dulunya dihuni lebih dari satu juta penduduk merupakan salah satu benteng terakhir tentara Sudan di wilayah tersebut. Kejatuhan kota ini membuat RSF hampir menguasai seluruh Darfur dan sebagian Kordofan. Kondisi ini sangat mengerikan bagi penduduk Darfur, karena RSF kerap melakukan kekerasan brutal terhadap masyarakat yang dianggap tidak sejalan dengan pandangan etnis mereka tentang Sudan.
Laporan yang muncul dari dalam kota sangat mengejutkan. Gambar-gambar yang telah diverifikasi memperlihatkan individu bersenjata dengan tanda RSF melakukan kekerasan di berbagai titik kota. PBB menerima laporan kredibel tentang eksekusi lapangan oleh kelompok bersenjata tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia juga menyatakan bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak di El-Fashir diserang untuk keempat kalinya dalam satu bulan, dan lebih dari 460 pasien serta sejumlah tenaga medis tewas, sementara beberapa orang diculik—kemungkinan untuk dieksekusi atau dijadikan sandera. Kejadian-kejadian ini sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai “perselisihan politik”, karena yang menjadi korban adalah kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya demi ambisi ideologis kedua kubu.
Kekejaman ini mengingatkan pada pembantaian di Geneina, Darfur Barat, pada 2023, di mana hingga 15 ribu warga sipil—mayoritas dari kelompok non-Arab—dibantai dalam rangka proyek pembersihan etnis yang dilakukan RSF. Kini, kelaparan telah menyebar di berbagai wilayah Darfur, terutama di kamp pengungsi Zamzam di selatan El-Fashir yang sebelumnya menampung hampir setengah juta orang.
Reaksi Internasional terhadap Kejahatan di Sudan
Seperti biasa, kecaman internasional kembali terdengar namun tak membawa hasil, terlambat, dan tanpa tindakan nyata. Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan terhadap El-Fashir dan memperingatkan adanya “risiko besar terjadinya kekejaman massal termasuk kekerasan berbasis etnis.” Pemerintah Inggris mengakui bahwa peralatan militer buatannya ditemukan digunakan dalam pertempuran di Sudan. Legislator Amerika Serikat juga menyerukan agar RSF dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris asing—meski kecil kemungkinan langkah itu akan menghasilkan perubahan nyata.
Memberi label “teroris” kepada RSF tidak akan mengubah situasi. Jika Amerika Serikat ingin berperan dalam penghentian krisis, sebagai kekuatan global mereka dapat membantu pemerintah Sudan atau wilayah yang terdampak, namun sejauh ini hal itu tidak dilakukan. Selain itu, kebijakan luar negeri pemerintahan Trump lebih bersifat simbolis dan retoris dibanding tindakan nyata—seperti yang terlihat di Ukraina maupun Palestina.
Di Inggris, kekhawatiran terbesar adalah alasan mengapa senjata buatan Inggris digunakan RSF untuk melakukan kejahatan ini. Laporan terbaru mengungkap bahwa sistem penargetan senjata ringan dan mesin kendaraan lapis baja buatan Inggris ditemukan di daerah pertempuran dan kemungkinan besar dipindahkan ke RSF melalui Uni Emirat Arab.
Atas hal ini, Inggris seharusnya meninjau kembali perdagangan senjatanya dengan negara-negara bermasalah dalam isu HAM seperti UEA, dan menempatkan etika di atas keuntungan. Selain itu, tindakan tersebut bisa jadi melanggar hukum humaniter internasional karena Inggris memiliki kewajiban mencegah ekspor senjata ke negara-negara yang sedang dilanda konflik internal. Meskipun Menteri Luar Negeri Inggris, Yut Cooper, telah mengeluarkan pernyataan mengenai krisis Sudan, ia belum berbicara tentang peran negaranya dalam pemasokan senjata.
Kelaparan Meluas Sementara Perundingan Damai Terhenti
Di tengah situasi yang semakin memburuk, tindakan internasional yang tegas tetap tidak muncul. RSF kini menguasai sebagian besar wilayah barat Sudan, sementara tentara bertahan di timur laut. Para analis memperingatkan bahwa Sudan dapat kembali terpecah—seperti saat Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011—yang membuat negara itu kehilangan sumber minyaknya. Jika perpecahan kedua terjadi, itu berarti kehancuran politik dan kemanusiaan secara menyeluruh.
Kelaparan telah meluas dan jalur bantuan kemanusiaan tertutup. Jutaan warga kini terjebak di antara dua garis pertempuran. Perundingan damai terhenti, sementara upaya internasional lebih banyak bersifat simbolis daripada solusi nyata. Apa yang dulu berawal dari perselisihan tentang integrasi pasukan paramiliter ke dalam tentara telah berubah menjadi proses kehancuran sistemik sebuah negara.
Diamnya dunia menunjukkan semuanya. Penderitaan rakyat Sudan menjadi korban dari standar ganda moral global, di mana kepedulian internasional kini lebih ditentukan oleh kepentingan geopolitik daripada tingkat bencana kemanusiaan. Ketika para pemimpin Barat terus mengeluarkan pernyataan “keprihatinan mendalam” sambil menolak bertindak, dunia menunjukkan sisi tergelap dari keletihan moralnya—sebuah dunia yang telah terbiasa dengan tragedi.
Kini, ketika El-Fashir terbakar dan jutaan orang berada di ambang kematian akibat kelaparan, krisis Sudan menjadi noda memalukan dalam tatanan global—tatanan yang memungkinkan perang semacam ini menghilang di pinggiran pemberitaan dan memori kolektif dunia. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
