BERITAALTERNATIF.COM – Gagasan Kementerian Sosial RI mengenai Program Sekolah Rakyat dianggap sebagai terobosan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, terutama mereka yang belum tersentuh layanan pendidikan formal secara memadai.
Sayangnya, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim), baru Pemerintah Kota Samarinda yang menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan program ini.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi tersebut.
Dia menilai fakta ini merupakan indikator respons yang lemah dari pemerintah kabupaten/kota lain terhadap program yang memiliki manfaat langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sembilan daerah lainnya belum memenuhi persyaratan. Ini yang kami soroti dan minta perhatian dari Pemerintah Provinsi,” ujarnya saat ditemui awak media di Samarinda pada Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, sekolah rakyat tak sekadar solusi atas persoalan pendidikan di daerah-daerah terpencil, tapi juga menunjukkan kehadiran nyata negara dalam memenuhi hak dasar warga negara.
Dengan berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis yang berat, Kaltim membutuhkan alternatif pendidikan yang menjangkau seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok.
Darlis pun meminta Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, tak bersikap pasif.
Dia mendorong Disdikbud Kaltim mengambil langkah konkret dan inisiatif untuk membantu pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan diri menerima dan menjalankan program tersebut.
Langkah tersebut tak hanya soal gedung dan lokasi, tapi juga komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
Ia pun menyebut Kementerian Sosial sudah membuka pintu lewat program ini. Pemerintah daerah bertuhas menjemput peluang tersebut.
“Harus ada peran aktif dari Pemprov, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi, untuk turun ke daerah dan memotivasi pemda kabupaten/kota lain agar segera memenuhi persyaratan,” tambahnya.
Darlis menegaskan pentingnya semangat kolaboratif serta keberpihakan terhadap masyarakat terpinggirkan untuk menyukseskan Program Sekolah Rakyat.
Jika daerah-daerah di Kaltim terus bersikap pasif, lanjutnya, maka kesempatan untuk mengurangi kesenjangan di sektor pendidikan bisa kembali hilang.
“Jangan sampai kesempatan seperti ini (Sekolah Rakyat) hilang begitu saja,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Ali
Editor: Ufqil Mubin
