BERITAALTERNATIF.COM – Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini mengecam keras kegagalan operasi kemanusiaan dalam menyalurkan makanan kepada warga sipil yang kelaparan di Jalur Gaza.
Lazzarini mendesak rezim Israel untuk membuka kembali jalur penyeberangan darat yang ditutup menuju Gaza agar truk bantuan dapat melintas tanpa hambatan.
Di tengah kelaparan yang terus merenggut nyawa di wilayah terkepung itu, pada Jumat kemarin dia menulis di platform X (dulu Twitter) bahwa UNRWA seharusnya memimpin pengiriman bantuan, mengingat kapasitas dan pengalaman panjangnya dalam mengelola operasi kemanusiaan secara efisien.
Beberapa hari terakhir, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, dan pihak lainnya melakukan sejumlah pengiriman bantuan melalui udara untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza.
“Pengiriman lewat udara 100 kali lebih mahal daripada truk. Truk dapat membawa dua kali lipat bantuan dibandingkan pesawat,” katanya sebagaimana dilansir dari Mehr News Agency pada Sabtu (2/8/2025).
“Jika ada kemauan politik untuk melakukan pengiriman lewat udara yang mahal, tidak memadai, dan tidak efisien, maka seharusnya ada kemauan politik yang sama untuk membuka jalur darat,” tulisnya.
Lazzarini memperingatkan bahwa warga Gaza sedang sekarat kelaparan, dan “satu-satunya cara merespons kelaparan ini adalah membanjiri Gaza dengan bantuan.”
Dia mengatakan UNRWA adalah badan PBB terbesar di lapangan. “Saat ini, UNRWA memiliki setara 6.000 truk bantuan makanan dan medis yang tertahan di Mesir dan Yordania,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa selama gencatan senjata singkat awal tahun ini, PBB mampu memasukkan 500 hingga 600 truk per hari.
Di bawah pengawasan PBB, bantuan berhasil menjangkau seluruh penduduk Gaza dengan aman dan bermartabat, serta membalikkan krisis kelaparan tanpa ada penyelewengan bantuan.
Menurutnya, tidak ada pengganti UNRWA. “Tidak ada alternatif dari respons yang dikoordinasikan PBB dengan UNRWA sebagai tulang punggung yang mampu menghasilkan hasil serupa,” katanya.
Pejabat PBB itu mendesak pemerintah AS dan rezim Israel untuk mengizinkan UNRWA menjalankan misinya. “Mari kembali pada cara yang terbukti berhasil dan biarkan kami bekerja. Ini yang paling dibutuhkan rakyat Gaza hari ini, bersama dengan gencatan senjata permanen,” terangnya.
Selama gencatan senjata sebelumnya, yang dimulai Januari dan dipatahkan pasukan Israel pada Maret, UNRWA melaporkan berhasil “membalikkan kelaparan yang memburuk” di Gaza. Namun kemajuan itu kini runtuh.
Pada 2 Maret 2025, rezim Israel memerintahkan penutupan jalur penyeberangan utama Gaza, memutus pasokan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan.
Laporan organisasi HAM internasional menyebut langkah itu memperburuk bencana kemanusiaan bagi 2,3 juta penduduk Gaza, banyak di antaranya kini bertahan hidup hanya dengan rumput, pakan ternak, atau bahkan tanpa makanan sama sekali. Mereka menuduh Israel sengaja menggunakan kelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Palestina.
Kini, setelah lebih dari 80 hari blokade total dan meningkatnya kemarahan dunia internasional, hanya bantuan terbatas yang dilaporkan masuk melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organisasi kontroversial yang didukung AS dan Israel.
Kritikus menilai GHF dibuat untuk memotong jalur bantuan PBB yang sudah lama efektif di Gaza, dan kini tersandung tuduhan korupsi serta distribusi bantuan yang dipolitisasi.
Kegagalan mekanisme bantuan yang dijalankan GHF dalam mengatasi kelaparan massal di Gaza membuat UNRWA menyebutnya sebagai “sistem distribusi cacat” yang melanggar prinsip kemanusiaan. Sistem itu hanya menyalurkan bantuan ke Gaza selatan dan tengah, mengharuskan warga berjalan jauh untuk mengambil bantuan, dan hanya memberikan bantuan dalam jumlah terbatas.
Titik distribusi bantuan buatan AS-Israel itu bahkan digambarkan sebagai “perangkap maut massal” dan “tempat pembantaian” bagi warga Gaza yang kelaparan.
“Setiap hari, warga Palestina menghadapi pertumpahan darah ketika mencoba mendapatkan bantuan dari pasokan yang sangat sedikit,” kata Doctors Without Borders (MSF).
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan mekanisme distribusi bantuan yang didukung AS itu “secara inheren tidak aman” dan “membunuh orang.”
“Operasi apa pun yang mengarahkan warga sipil putus asa ke zona militer jelas tidak aman dan mematikan,” kata Guterres.
Dia menambahkan bahwa upaya kemanusiaan yang dipimpin PBB kini “dicekik,” pekerja bantuan ikut kelaparan, dan Israel sebagai kekuatan pendudukan wajib menyetujui serta memfasilitasi pengiriman bantuan ke seluruh Gaza.
“Orang-orang dibunuh hanya karena mencoba memberi makan diri sendiri dan keluarganya. Mencari makanan tidak boleh menjadi vonis mati,” ujar Guterres.
PBB memperkirakan sedikitnya 1.373 warga Palestina tewas ketika mencoba mengakses makanan antara 27 Mei dan 31 Juli 2025.
Kontraktor AS mengaku menyaksikan rekan mereka menembakkan peluru tajam, granat kejut, dan semprotan merica ke arah warga sipil selama distribusi bantuan di lokasi GHF.
Sementara itu, jumlah korban tewas akibat kelaparan dan malnutrisi di Gaza telah mencapai 155 orang, termasuk 89 anak, dan diperkirakan akan meningkat pesat selama pengepungan dan penutupan jalur penyeberangan terus berlanjut.
Pekan ini, Program Pangan Dunia (WFP), UNICEF, dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperingatkan bahwa “waktu hampir habis” dan Gaza berada “di ambang kelaparan skala penuh.”
Sejak Israel melancarkan serangan brutalnya ke Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 60.300 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. (*)
Editor: Ufqil Mubin
