BERITAALTERNATIF.COM – Dalam beberapa minggu terakhir, suasana politik rezim Zionis telah menghadapi gelombang baru krisis internal. Krisis kali ini muncul bukan dari rudal perlawanan Palestina, tetapi dari dalam lingkaran orang-orang dekat Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim tersebut.
Kasus yang disebut Qatargate, yang telah diselidiki selama berbulan-bulan, kini telah mencapai klimaksnya, mengungkap jaringan kompleks koneksi keuangan, kolusi media, dan pengaruh aktor asing.
Kasus ini tidak hanya mempertanyakan citra Netanyahu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang peran mediator regional dalam persamaan keamanan Gaza.
Kasus Qatargate berpusat di sekitar tuduhan terhadap dua penasihat senior Netanyahu, Yonatan Orich (mantan direktur media Partai Likud) dan Eli Feldstein (penasihat media senior perdana menteri). Kedua orang tersebut dituduh menerima dana keuangan dari pemerintah Qatar, mempromosikan kepentingan Doha di media Israel, memperkuat citra positif peran Qatar dalam mediasi Gaza baru-baru ini, dan meremehkan peran Mesir sebagai mediator netral.
Menurut dokumen yang dibocorkan oleh badan keamanan Israel, para terdakwa menerima sejumlah besar uang melalui jaringan kompleks pelobi Amerika dan pengusaha Zionis yang aktif di Teluk Persia dan, menggunakan pengaruh media mereka, menerbitkan artikel yang bersimpati terhadap posisi Qatar di media berbahasa Ibrani.
Hal yang penting adalah waktu terungkapnya hal ini. Sidang korupsi Netanyahu diadakan sementara rezim Israel masih terlibat dalam perang Gaza dan negosiasi rumit untuk pembebasan tahanannya. Kasus ini, yang awalnya dibatasi pada perintah penahanan, menjadi menarik perhatian publik karena adanya tekanan dari lembaga peradilan dan outlet media yang menentang Netanyahu.
Polisi Israel dan Shin Bet (badan keamanan internal) telah mengajukan sejumlah tuntutan terhadap para terdakwa, dengan mengutip hukum ketat rezim tersebut:
Pertama, kontak dengan agen asing (Pasal 114 KUHP). Pasal ini mengkriminalisasi setiap kontak langsung atau tidak langsung dengan entitas asing yang memusuhi atau memiliki kepentingan yang bertentangan dengan Israel, bahkan jika tidak ada kerusakan nyata yang ditimbulkan pada keamanan dalam negeri. Hukuman untuk kejahatan ini adalah hingga 15 tahun penjara, dan dalam kasus seperti spionase, hukuman penjara seumur hidup.
Kedua, pencucian uang (UU Anti Pencucian Uang). Menerima uang dari sumber luar negeri tanpa melaporkannya kepada otoritas yang berwenang merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang ini.
Ketiga, mempengaruhi keputusan pemerintah. Jika terbukti bahwa pembayaran tersebut terkait dengan perubahan posisi Tel Aviv terhadap Qatar, kasusnya akan ditingkatkan ke dimensi keamanan-politik.
Kesaksian Gil Birger, seorang pengusaha Zionis yang aktif di Teluk Persia, adalah salah satu pilar utama kasus ini. Dia mengaku membayar jutaan dolar kepada Feldstein atas permintaan Jay Fotlik (pelobi Amerika-Qatar dan mantan penasihat Bill Clinton).
Meskipun pengacara Feldstein mengonfirmasi penerimaan uang tersebut, mereka mengklaim bahwa dana ini semata-mata untuk layanan strategis dan komunikasi ke Kantor Perdana Menteri dan tidak ada hubungannya dengan Qatar.
Netanyahu, yang tidak menjadi pusat tuduhan tersebut, telah mengeluarkan pernyataan keras yang menuduh polisi dan Shin Bet “menyandera penasihatnya untuk tekanan politik.” Dalam kesaksiannya baru-baru ini di pengadilan, ia menekankan, “Meskipun Qatar tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel, Qatar tidak dianggap sebagai negara musuh.” Klaim ini muncul saat Tel Aviv sebelumnya mengidentifikasi Qatar sebagai sponsor keuangan Hamas.
Perdana Menteri Israel bahkan mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membendung pengungkapan tersebut. Bulan lalu, dengan dukungan kabinet, ia memecat kepala Shin Bet Ronen Bar, tetapi Mahkamah Agung Israel mengeluarkan putusan darurat, menghentikan pemecatannya hingga penyelidikan Qatargate selesai. Konfrontasi antara cabang eksekutif dan yudikatif ini menunjukkan kedalaman krisis dalam struktur kekuasaan rezim Zionis.
Dalam tanggapan resminya, pemerintah Qatar menyebut semua tuduhan itu “salah dan tidak berdasar” dan menegaskan dalam sebuah pernyataan, “Pemerintah Qatar tidak pernah membayar sejumlah uang untuk menggagalkan upaya saudara-saudara Mesir atau mediator lainnya.”
Klaim-klaim ini melayani agenda yang bertujuan untuk menyabotase upaya mediasi dan melemahkan hubungan antara negara-negara persaudaraan. Qatar tetap berkomitmen pada peran kemanusiaan dan diplomatiknya dalam mengakhiri perang dan terus bekerja sama dengan Mesir untuk mencapai gencatan senjata permanen. Mediasi harus bebas dari permainan politik apa pun.
“Prioritasnya adalah meringankan penderitaan rakyat Palestina, melindungi warga sipil, dan mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan solusi dua negara.”
Pernyataan tersebut, yang dikeluarkan dengan nada diplomatis namun tegas, menunjukkan bahwa Doha berupaya mempertahankan posisinya sebagai pemain kunci dalam persamaan regional.
Kasus ini, seperti gempa bumi politik, telah menimbulkan konsekuensi yang luas bagi rezim Zionis dan para aktor regional. Di dalam negeri, terungkapnya korupsi keuangan dalam lingkaran perdana menteri telah memperburuk krisis legitimasi kabinet Netanyahu, dan pihak oposisi telah menyerukan agar perdana menteri segera mengundurkan diri.
Di sisi lain, skandal ini telah mengungkap akses aktor asing ke pusat-pusat pengambilan keputusan Tel Aviv dan telah meningkatkan kekhawatiran tentang kerentanan keamanan rezim tersebut.
Dalam dimensi regional, meskipun Qatar berusaha mempertahankan posisinya sebagai mediator netral dengan mengeluarkan pernyataan diplomatik, berlanjutnya kontroversi dapat mengurangi kepercayaan pihak-pihak yang terlibat terhadap peran Doha.
Isu ini khususnya sensitif dalam situasi di mana negosiasi pembebasan tahanan Palestina diselimuti ketidakpastian dan ketidakstabilan apa pun dapat berujung pada perang yang berkepanjangan. Di sisi lain, persaingan historis antara Qatar dan Mesir atas peran di Gaza mungkin berkobar di bawah bayang-bayang tuduhan ini. Meskipun kedua negara secara lahiriah menekankan kerja sama bilateral.
Kasus Qatargate, lebih dari sekadar skandal keuangan, telah membuka jendela terhadap keretakan yang dalam pada sistem pemerintahan rezim Israel. Insiden ini secara bersamaan melibatkan tiga bidang hukum, politik, dan keamanan, dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi lembaga Zionis dan peran lobi asing dalam pembuatan kebijakan utama.
Sementara rezim Israel belum pulih dari keterkejutan serangan 7 Oktober, Qatargate dapat menjadi faktor yang semakin melemahkan otoritas kabinet sayap kanan. Di sisi lain, reaksi Qatar menunjukkan bahwa Doha sedang mencoba mengonsolidasikan posisinya sebagai aktor diplomatik di kawasan tersebut dengan menjaga hubungan dengan Mesir dan menekankan prioritas kemanusiaan. Namun, pengungkapan lanjutan tentang kasus ini dapat mendorong persamaan rumit di kawasan itu ke fase baru. (*)
Sumber: Mehrnews.com
