BERITAALTERNATIF.COM – Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza terus mengalami kemerosotan signifikan seiring dengan penolakan otoritas Israel terhadap sebagian besar permintaan koordinasi bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam konferensi pers terbaru yang digelar di Hamilton, Kanada, juru bicara PBB Farhan Haq mengungkapkan bahwa Israel telah menolak 11 dari 18 permintaan koordinasi bantuan yang diajukan untuk wilayah Gaza, yang saat ini tengah menghadapi kondisi darurat kemanusiaan akibat operasi militer yang masih berlangsung.
Penolakan ini mencakup berbagai misi penting, mulai dari pengangkutan air bersih, pengambilan bahan bakar, hingga pelaksanaan misi penyelamatan di kawasan Khan Younis serta perbaikan infrastruktur jalan. Haq mengutip data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang memperingatkan bahwa lebih dari dua juta penduduk Gaza saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Di wilayah Gaza utara, intensitas operasi militer Israel dalam beberapa hari terakhir dilaporkan meningkat tajam. Hal ini menyebabkan lonjakan jumlah korban jiwa, termasuk di antaranya warga sipil yang terlantar dan kelaparan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa banyak warga tewas ketika berusaha mengakses bantuan makanan di pusat distribusi yang dijaga ketat oleh militer, menunjukkan semakin terdesaknya ruang hidup bagi penduduk sipil di tengah blokade dan serangan.
Israel sejak 2 Maret diketahui telah menutup jalur penyeberangan utama ke Gaza, dan hanya mengizinkan masuknya sebagian kecil truk bantuan. Padahal, menurut berbagai lembaga kemanusiaan, wilayah tersebut setidaknya membutuhkan 500 truk bantuan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduknya. Upaya distribusi bantuan yang dilakukan di luar koordinasi PBB pun mulai dilakukan Israel melalui program baru bernama “Yayasan Bantuan Gaza”, yang didukung Amerika Serikat. Namun, banyak pihak menilai inisiatif ini sebagai upaya terselubung untuk memindahkan paksa penduduk dari Gaza utara ke selatan.
Sejak dimulainya agresi militer Israel pada Oktober 2023, lebih dari 55.000 warga Palestina dilaporkan tewas, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Seruan global untuk gencatan senjata terus diabaikan oleh Tel Aviv. Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, Israel juga sedang menghadapi gugatan atas dugaan genosida di Jalur Gaza yang diajukan ke ICC, menyusul eskalasi kekerasan yang dinilai telah melampaui batas hukum internasional. Kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan meningkatkan kekhawatiran komunitas internasional terhadap nasib jutaan warga sipil yang terjebak dalam konflik berkepanjangan tersebut. (*)
Sumber : ANTARA
Editor : M.Anshori
