BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti sekaligus mengkritisi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kaltim, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar).
Menurut Husni, kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kaltim yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya energi terbesar di Indonesia.
Dia menilai masyarakat Kaltim, khususnya Kukar, semestinya mendapatkan jaminan pasokan listrik yang lebih baik karena daerah tersebut menjadi salah satu pemasok sumber energi untuk pembangkit listrik.
“Kita penyuplai batu bara terbesar dan batu bara seperti kita ketahui sebagai tenaga penggerak turbin untuk menghasilkan listrik,” ujar Husni kepada Berita Alternatif, Kamis (20/8/2026).
Karena itu, dia menilai pemadaman listrik di daerah penghasil energi merupakan kondisi yang sulit diterima.
Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak terus dibebani persoalan kelistrikan ketika sumber daya yang dihasilkan dari daerah tersebut turut menopang sistem energi nasional.
“Rasanya sangat tidak wajar kalau Kukar, Kaltim, itu ada pemadaman lampu dan energinya berasal dari kita,” tegasnya.
Ia bahkan menggambarkan kondisi tersebut seperti “ayam mati di lumbung padi”.
Husni menegaskan, persoalan pemadaman listrik mungkin masih dapat dipahami apabila terjadi di wilayah lain yang tidak memiliki sumber energi. Namun, kondisi berbeda seharusnya berlaku bagi Kaltim sebagai salah satu daerah utama penghasil energi.
“Kalau di luar Kaltim itu boleh pemadaman karena kemudian terkendala mungkin di batu bara dan segala macam. Tapi kalau Kukar dan Kaltim kan menjadi aneh, bahwa ada ayam yang mati di lumbung padi,” katanya.
Dia meminta PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas persoalan pemadaman listrik yang terjadi di Kaltim.
Menurutnya, pemerintah daerah dan PLN perlu duduk bersama untuk memastikan persoalan pasokan maupun gangguan teknis tidak terus berulang dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kita meminta kepada PLN, paling tidak ada cara bersinergis antara kita sebagai pemilik sumber daya alam, menghasilkan sumber daya alam batu bara. Tentu saja masyarakatnya harus tidak dibebani dengan problematika mati lampu,” ujarnya.
Ia juga menanggapi penjelasan PLN yang menyebut pemadaman terjadi akibat gangguan teknis atau kesalahan dalam pengoperasian sistem.
Husni menilai alasan tersebut perlu dievaluasi apabila gangguan terjadi berulang dalam waktu yang relatif dekat.
Menurutnya, kerusakan teknis memang dapat terjadi dalam sistem kelistrikan. Namun, apabila gangguan berlangsung berulang kali, persoalannya tidak lagi dapat dilihat sebagai kejadian teknis biasa.
“Kalau seandainya ada kerusakan, menjadi tidak wajar kalau kerusakan itu terjadi satu minggu sekali atau dua hari. Dua hari rusak, kan tidak masuk akal,” katanya.
Karena itu, dia menduga terdapat persoalan yang lebih mendasar dalam sistem penyediaan energi yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. “Ini pasti ada kendala di sumber energi,” ujarnya.
Ia meminta pengelolaan sumber energi di Kaltim dilakukan secara lebih masuk akal dengan mempertimbangkan posisi daerah sebagai salah satu penyumbang energi terbesar.
Husni berpendapat, status Kaltim sebagai daerah penghasil energi seharusnya berbanding lurus dengan kualitas dan keandalan pasokan listrik yang diterima masyarakat.
“Makanya kita meminta bahwa yang masuk akal saja dalam mengelola sumber energi di Kaltim. Karena Kaltim sebagai penyumbang terbesar, masa kemudian masih merasakan mati lampu? Kan aneh,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
