BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kukar dan dilanjutkan ke Kantor DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, HMI Kukar menyoroti kebijakan pemerintah di tengah kondisi defisit dan efisiensi anggaran, sekaligus memprotes dugaan tindakan represif aparat saat penyampaian aspirasi.
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 Wita di depan Kantor Bupati Kukar. Namun, massa mengaku tidak ditemui oleh pimpinan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Menurut HMI, baik Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah tidak hadir untuk menerima aspirasi mahasiswa.
Dalam aksi di Kantor Bupati itu pula HMI mengaku mengalami tindakan represif dari aparat yang berjaga.
Akibat insiden tersebut, baju yang dikenakan Sekretaris Umum HMI Kukar dilaporkan robek pada bagian dada dan terdapat bekas cakaran di tubuhnya.
Usai menyelesaikan aksi sekitar pukul 11.30 Wita, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kukar untuk kembali menyampaikan tuntutan.
Aksi tersebut diterima Sekretaris DPRD Kukar Lukman, Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, serta Anggota DPRD Kukar Akbar Haka.
Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga di depan kantor DPRD selama aksi berlangsung.
Dalam orasinya, Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengaku pihaknya telah mendapat upaya pendekatan sehari sebelum aksi berlangsung.
Menurutnya, ada seseorang yang menghubungi dan mengajak bertemu dengan alasan ingin “mengamankan gerakan” mahasiswa.
“Sebelum kami melaksanakan aksi, malam tadi kami mendapat telepon dan diminta bertemu oleh seseorang yang mengaku ingin mengamankan gerakan. Itu menjadi pertanyaan bagi kami,” ujarnya.
Zulhansyah juga menyayangkan dugaan tindakan represif yang diterima massa aksi saat menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati.
Dia menyebut mahasiswa datang untuk menyampaikan kondisi masyarakat dan bukan menciptakan keributan.
“Kami hanya menyampaikan aspirasi yang didasari kondisi masyarakat dan kondisi perekonomian kita. Yang kami dapat justru tindakan represif dari aparat. Apakah hal seperti ini menjadi solusi? Kami rasa tidak,” tegasnya.
Selain menyoroti dugaan tindakan represif, HMI Kukar juga mengkritik pengelolaan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi yang dinilai berdampak terhadap pembangunan di Kukar.
Ia menilai daerah penghasil sumber daya alam seperti Kukar seharusnya memperoleh ruang yang lebih besar dalam pembangunan, bukan justru mengalami perlambatan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Zulhansyah bahkan menyinggung besarnya APBD Kukar yang mencapai sekitar Rp 14 triliun, namun belum mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Dengan kondisi efisiensi, pemerintah daerah seolah tunduk kepada pusat. Padahal kita adalah daerah penghasil, sumber daya kita diambil, tetapi daerah justru ikut tertekan,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut memicu stagnasi pembangunan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Dia menilai banyak program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara masyarakat kecil harus menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Ada kekeliruan dalam kebijakan perekonomian yang menyebabkan masyarakat kecil semakin tercekik. Terjadi stagnasi anggaran, banyak kegiatan tidak berjalan. Yang merasakan dampaknya adalah masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Karena itu, HMI Kukar meminta pemerintah daerah dan DPRD lebih serius memperjuangkan kepentingan masyarakat di tengah kondisi fiskal yang sedang dihadapi daerah.
“Mau tidak mau, kondisi ini harus kita sikapi secara bijak dan bersama-sama. Aspirasi yang kami sampaikan adalah suara masyarakat yang hari ini merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut,” tutup Zulhansyah. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
