BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya pemanfaatan data hasil Sensus Ekonomi 2026 untuk memperkuat kebijakan publik dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi secara tepat.
Hal tersebut disampaikan Hetifah setelah menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS dalam Penyelenggaraan Statistik Nasional yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Senin (14/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, dia menilai diskusi mengenai pelaksanaan sensus ekonomi memiliki momentum yang sangat tepat.
Menurutnya, pendataan ekonomi yang baru saja dilaksanakan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi dan struktur perekonomian di Kaltim.
“Menurut saya, (diskusi kita hari ini) sangat penting dan menarik karena momentumnya sangat tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu mendata seluruh aktivitas usaha yang ada di masyarakat. Pendataan tersebut tidak hanya menyasar usaha berskala besar, tetapi juga mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain usaha yang memiliki tempat usaha secara fisik, pendataan juga mencakup aktivitas ekonomi berbasis digital dan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga.
Hetifah menegaskan, cakupan pendataan yang luas tersebut penting untuk menghasilkan data yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh, termasuk aktivitas usaha yang selama ini mungkin belum tercatat secara optimal.
Meskipun pelaksanaan sensus ekonomi telah selesai, dia menyampaikan bahwa masih terdapat sekitar 2 persen data di Kaltim yang perlu dilakukan kunjungan ulang atau revisit.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyempurnakan data yang telah dikumpulkan. Proses penyempurnaan ditargetkan berlangsung hingga akhir September 2026.
Ia berharap, setelah seluruh proses pendataan dan penyempurnaan selesai, data tersebut dapat segera dianalisis sehingga menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian di Kaltim.
“Kita tentunya akan mendapatkan satu potret yang lebih utuh tentang kondisi dan struktur ekonomi baik masyarakat di seluruh Provinsi Kaltim maupun juga di tingkat kabupaten dan kota,” lanjutnya.
Hetifah menegaskan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya ditentukan oleh proses pendataan. Pemanfaatan data hasil sensus untuk kepentingan masyarakat merupakan momentum penting yang tidak kalah strategis dari pelaksanaan sensus itu sendiri.
Dia berharap data yang telah diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik, merumuskan kebijakan, serta menentukan bentuk fasilitas, bantuan, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, data yang akurat dan dimanfaatkan secara tepat dapat membantu pemerintah memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang lebih terarah.
“Ini yang menjadi mungkin momentum yang tidak kalah penting dari pelaksanaan sensusnya itu sendiri,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta juga mengangkat persoalan yang berkaitan dengan desil serta pemanfaatan data dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Hetifah menyebut persoalan tersebut merupakan isu yang aktual dan penting untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan kemungkinan adanya kelompok masyarakat yang merasa tidak terakomodasi dalam sistem pendataan maupun penetapan sasaran bantuan.
“Bagaimana data-data ini kemudian bisa mungkin membuat sekelompok masyarakat merasa ter-exclude dari satu kemungkinan untuk memperoleh bantuan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pembahasan dalam FGD turut mengupas bagaimana desil ditetapkan, apa yang dimaksud dengan desil, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan perbaikan atau pembaruan data.
Ia menekankan pentingnya memastikan agar masyarakat yang membutuhkan bantuan tidak dirugikan akibat persoalan data. Pembaruan data menjadi salah satu langkah penting agar kebijakan dan bantuan pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang tepat.
“Supaya mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan ataupun tidak tersentuh oleh kebijakan dan bantuan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Hetifah berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan bagi penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik sekaligus mendorong pemanfaatan data yang lebih baik dalam penyelenggaraan statistik nasional.
Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak berhenti sebagai dokumen statistik, tetapi dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kaltim. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
