BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang dinilai belum memberikan respons memadai terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan dalam sejumlah aksi unjuk rasa beberapa waktu terakhir.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhansyah, mengatakan aksi yang kembali digelar pihaknya merupakan lanjutan dari upaya meminta kejelasan dan transparansi terkait sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian publik di Kukar.
Menurutnya, aksi tersebut dilatarbelakangi sejumlah isu, mulai dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), utang pemerintah daerah, hingga program Kredit Kukar Idaman dan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami bersama sejumlah pengurus dan kader HMI melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta keterangan dan transparansi. Aksi ini dilatarbelakangi oleh temuan BPK, kemudian utang yang dilakukan oleh Pemda, kemudian Kredit Kukar Idaman, kemudian sejumlah isu yang bersangkutan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Zulhansyah menjelaskan, sebelum aksi tersebut digelar, HMI Kukar telah dua kali melakukan aksi penyampaian aspirasi kepada Pemkab dan DPRD Kukar. Namun, kehadiran pihaknya tidak mendapatkan respons yang serius dari pemerintah.
Ia menyebut aksi pertama digelar di Kantor Bupati Kukar dan DPRD Kukar. Saat itu, HMI berharap dapat ditanggapi secara langsung dengan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, seperti bupati, wakil bupati, maupun pimpinan DPRD. Namun harapan tersebut tidak terwujud.
“Di aksi pertama itu tidak ada pejabat yang memegang kebijakan yang menghadap menemui kami di lapangan. Itu merupakan aksi pertama yang menjadi kekecewaan kami,” katanya.
Menurut Zulhansyah, di lingkungan Pemkab Kukar pihaknya hanya diterima oleh asisten pemerintah daerah. Sementara di DPRD Kukar, HMI hanya bertemu dengan salah satu unsur pimpinan DPRD.
“Harapan kami di situ Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Ketua DPR, Sekretaris DPR, Wakil Ketua DPR bisa menemui. Cuman di situ kami hanya dapat bertemu dengan asisten di Pemkab Kukar, sedangkan di DPRD kami mendapatkan sambutan dari Wakil Ketua DPRD,” jelasnya.
Kekecewaan serupa kembali dirasakan HMI pada aksi kedua yang digelar di Kantor Bupati Kukar dan Pendopo Bupati.
Zulhansyah mengaku pihaknya kembali tidak mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Bupati Kukar untuk menyampaikan berbagai tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut.
“Di Pemkab juga kami tidak mendapatkan pertemuan dengan Bupati Kutai Kartanegara. Yang jelas selama dua kali aksi unjuk rasa, kami merasa kecewa dengan Pemkab Kukar,” tegasnya.
Ia menilai berbagai tuntutan yang telah disampaikan HMI sejauh ini belum mendapatkan respons yang signifikan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, substansi tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut telah disampaikan secara terbuka kepada pemerintah daerah.
Namun hingga kini belum terlihat adanya langkah konkret yang menjawab berbagai pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Semua tuntutan itu sudah kami sampaikan, namun respons sampai hari ini masih belum ada kami lihat yang begitu signifikan atas tuntutan-tuntutan itu,” pungkasnya. (*)
Penulis & Editor : Ulwan Murtadho
