Oleh: Abdul Karim*
“Tak satu pun dari opsi yang kita miliki terhadap program nuklir Iran adalah pilihan yang mudah. Semua adalah taruhan dengan risiko besar, dan yang tersisa hanya kemungkinan terburuk: perang atau penahanan.” Kenneth M. Pollack, Unthinkable: Iran, the Bomb, and American Strategy
Dalam perdebatan panjang seputar nuklir Iran, satu hal tampaknya tak pernah benar-benar mendapat ruang adil: perspektif Iran sendiri. Dunia, khususnya Barat, kerap memandang program nuklir Iran sebagai ancaman laten yang menggoyahkan stabilitas global, seolah-olah kekuatan teknologi atom hanya halal dimiliki oleh klub eksklusif pemenang sejarah. Padahal jika ditilik dari sudut pandang Iran, proyek ini bukan sekadar usaha saintifik atau alat diplomasi, tetapi juga ekspresi sah dari kedaulatan bangsa, simbol perlawanan terhadap ketimpangan global, dan jalan sunyi menuju martabat dalam sistem internasional yang timpang.
Dalam The Twilight War, David Crist menyusuri sejarah panjang ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran pasca-revolusi 1979. Bagi Iran, program nuklir tidak tumbuh dalam ruang kosong. Ia adalah reaksi atas trauma kolektif, terutama setelah perang delapan tahun melawan Irak yang didukung Barat dan penggunaan senjata kimia yang dibiarkan begitu saja. Dalam konteks ini, upaya Iran mengembangkan teknologi nuklir tidak lahir dari keinginan agresi, melainkan dari pengalaman dilukai dan kebutuhan akan deterrence. Seperti yang Crist paparkan, Iran telah lama hidup dalam kondisi “twilight”—di antara perang dan damai, isolasi dan dialog, ketakutan dan harapan. Dunia, terutama AS, lebih sering melihat Iran sebagai momok, bukan sebagai negara yang berusaha berdiri tegak di tengah tekanan geopolitik.
Farhad Rezaei dalam Iran’s Nuclear Program: A Study in Proliferation and Rollback menyuguhkan argumentasi mendalam mengapa negara seperti Iran justru merasa rasional untuk mengembangkan teknologi nuklir. Teori-teori neorealis seperti yang dikemukakan Kenneth Waltz menilai bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara tidak punya pilihan selain mencari jaminan keamanan sendiri. Iran membaca dunia pasca-invasi Irak dan Afghanistan dengan jernih: ketiadaan senjata pemusnah massal justru menjadi alasan invasi, bukan pelindung dari agresi. Maka logikanya terbalik: hanya negara yang memiliki kemampuan nuklir—atau setidaknya latency—yang tidak disentuh oleh militerisme Barat. Dalam atmosfer demikian, langkah Iran untuk mempertahankan dan mengembangkan kapabilitas nuklirnya menjadi bentuk pertahanan eksistensial.
Thérèse Delpech dalam Iran and the Bomb: The Abdication of International Responsibility menggugat kegagalan komunitas internasional dalam mendesain sistem non-proliferasi yang adil. Dunia, katanya, bukan saja gagal membatasi proliferasi, tetapi juga gagal membangun kepercayaan di antara negara-negara yang merasa terpinggirkan. Eropa, yang pernah memulai diplomasi awal dengan Iran, kehilangan otoritas moralnya ketika tekanan Amerika menggiring proses menjadi sebuah teater sanksi dan isolasi. Rusia dan China, alih-alih menjadi penyeimbang, lebih sering memanfaatkan Iran sebagai alat tawar dalam negosiasi global mereka. Dalam peta kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika Iran menarik kesimpulan bahwa bertahan sendiri jauh lebih realistis ketimbang berharap pada konsensus yang tak pernah utuh.
Dennis C. Jett dalam The Iran Nuclear Deal: Bombs, Bureaucrats, and Billionaires memaparkan dengan terang bagaimana kepentingan domestik Amerika lebih berperan dalam menggagalkan perjanjian nuklir Iran (JCPOA) ketimbang fakta-fakta teknis. Bagi Jett, keberhasilan diplomasi Obama dalam JCPOA bukan hanya pencapaian teknis, tetapi juga momen langka ketika dialog, bukan dogma, memimpin kebijakan luar negeri. Namun kesepakatan itu dengan cepat dikorbankan di era Trump, bukan karena Iran melanggarnya—karena IAEA berkali-kali menyatakan Iran patuh—melainkan karena politik domestik Amerika yang tunduk pada tekanan lobi dan populisme. Uang, kata Jett, lebih menentukan arah kebijakan nuklir dibanding argumen rasionalitas dan stabilitas global.
Dalam Unthinkable, Kenneth M. Pollack tidak menafikan bahwa Iran memiliki hak atas teknologi nuklir, selama tetap dalam kerangka damai. Namun ia juga jujur bahwa selama ini AS tidak benar-benar bersedia menerima skenario itu. Dalam bab-babnya yang sangat jernih, Pollack menguraikan berbagai kemungkinan strategi terhadap Iran: dari diplomasi, sanksi, hingga opsi militer. Dan pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa containment—bukan perang—adalah pilihan yang paling masuk akal, walaupun tetap mengandung risiko besar. Namun bahkan dalam opsi containment, logika hegemonik tetap hidup: siapa yang berhak menahan siapa? Apakah negara-negara dengan ribuan hulu ledak nuklir punya legitimasi moral untuk membatasi negara lain?
Pertanyaan inilah yang seharusnya mengguncang nurani komunitas internasional. Mengapa hak Iran atas teknologi nuklir damai terus digugat, padahal negara tersebut telah menandatangani dan patuh pada Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT)? Mengapa negara seperti Israel, yang secara de facto memiliki arsenal nuklir dan tidak menjadi anggota NPT, tidak pernah mendapat tekanan sebanding? Di sinilah letak hipokrisi sistem internasional yang terus mendorong Iran merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan posisi tawar global adalah dengan terus memperkuat ketahanan strategisnya.
Seluruh arsitektur retorika tentang “ancaman nuklir Iran” dalam banyak hal lebih merupakan narasi ketakutan yang dibangun oleh elite-elite tertentu demi tujuan-tujuan domestik dan geopolitik. Dalam analisis Rezaei, proyek nuklir Iran bahkan bukan semata proyek militer, melainkan simbol nasionalisme ilmiah. Iran mencurahkan energi besar untuk membangun kapasitas teknologi dalam negeri—baik di bidang rekayasa nuklir, pengayaan uranium, maupun tenaga nuklir sipil—sebagai bagian dari proyek jangka panjang menuju kemandirian teknologi. Ini adalah strategi jangka panjang yang diambil negara yang merasa terkepung oleh sistem internasional yang diskriminatif.
Namun, perlu ditegaskan bahwa Iran bukan tanpa kompromi. JCPOA adalah bukti paling nyata bahwa Iran bersedia duduk di meja perundingan, mengorbankan sebagian besar programnya, membuka situs-situs sensitifnya kepada IAEA, dan bahkan membatasi cadangan uranium serta jumlah sentrifugal aktifnya. Komunitas internasional, melalui kesepakatan itu, mengakui bahwa program Iran bisa dikendalikan dan diverifikasi. Masalahnya adalah bukan pada Iran, tetapi pada kegagalan pihak-pihak lain untuk memelihara kesepakatan yang telah dibangun susah payah.
Ketika JCPOA ditinggalkan secara sepihak oleh pemerintahan Trump, dan sanksi kembali diberlakukan dengan brutal, Iran merespons bukan dengan agresi militer, tetapi dengan langkah-langkah diplomatik dan retorsif yang tetap berada dalam batas hukum internasional. Ketika dunia terus bicara tentang “ancaman”, Iran justru berkali-kali menyatakan bahwa senjata nuklir bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan fatwa pemimpin tertingginya melarang pembuatan senjata pemusnah massal. Namun, sebagaimana banyak fatwa dan deklarasi damai dari dunia Islam lainnya, dunia lebih memilih untuk tidak mendengar.
Program nuklir Iran bukanlah ancaman, kecuali bagi tatanan hegemonik yang ingin memonopoli definisi keamanan global. Ia adalah ekspresi resistensi terhadap standar ganda, suara tegas dari sebuah bangsa yang menolak dipaksa memilih antara ketundukan atau kehancuran. Sebagaimana ditulis Pollack, “semua opsi yang tersisa hanyalah taruhan berisiko tinggi”. Tapi justru karena itu, dunia harus mulai membuka diri pada logika baru: bahwa keamanan tidak datang dari dominasi, melainkan dari pengakuan yang setara terhadap hak-hak negara lain.
Jika dunia sungguh menginginkan stabilitas, maka jalan damai tak bisa lagi dibangun di atas ancaman. Iran tidak sedang menantang tatanan dunia demi kehancuran, tetapi sedang menagih janji: janji bahwa dalam komunitas bangsa-bangsa, tidak boleh ada yang lebih berhak dari yang lain untuk bermartabat, berdaulat, dan maju secara ilmiah. Program nuklir Iran—dengan segala pro-kontranya—adalah potret paling jujur dari dunia yang masih belum siap memperlakukan negara dunia ketiga sebagai subjek, bukan objek. Dan mungkin, sampai dunia bersedia belajar dari sejarah ini, bayang-bayang bom akan tetap ada—bukan di tangan mereka yang ingin menyerang, tapi di tangan mereka yang ingin didengar. (*Pengamat Timur Tengah)
Daftar Pustaka:
Crist, David. The Twilight War: The Secret History of America’s Thirty-Year Conflict with Iran. Penguin Press, 2012.
Delpech, Thérèse. Iran and the Bomb: The Abdication of International Responsibility. Columbia University Press, 2007.
Jett, Dennis C. The Iran Nuclear Deal: Bombs, Bureaucrats, and Billionaires. Palgrave Macmillan, 2018.
Pollack, Kenneth M. Unthinkable: Iran, the Bomb, and American Strategy. Simon & Schuster, 2013.
Rezaei, Farhad. Iran’s Nuclear Program: A Study in Proliferation and Rollback. Palgrave Macmillan, 2017.
