BERITAALTERNATIF.COM — Ketua Partai Gerindra Kutai Kartanegara (Kukar), Alif Turiadi, menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di tengah kondisi anggaran yang mengalami pemangkasan pada tahun 2026.
Menurutnya, meskipun anggaran daerah mengalami penurunan signifikan, pemerintah tetap memiliki ruang untuk mengelola keuangan secara efektif dengan menetapkan prioritas pembangunan yang tepat.
“Kuncinya ada pada skala prioritas,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Kamis (19/3/2026).
Alif menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi fokus utama dalam penggunaan anggaran, terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih belum layak.
Alif menyoroti kondisi sejumlah sekolah di Kukar yang masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari bangunan yang rusak hingga fasilitas sanitasi yang tidak memadai.
“Sekolah-sekolah yang tidak layak itu yang harus kita intervensi. Banyak yang perlu direhabilitasi, termasuk WC yang tidak higienis. Itu yang harus didahulukan,” tegasnya.
Dia berpendapat, kualitas proses belajar mengajar tidak akan berjalan optimal jika fasilitas dasar di lingkungan sekolah tidak mendukung.
Ia menilai masih banyak ditemukan kondisi sekolah dengan bangunan yang rusak, atap bocor, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak digunakan oleh siswa.
“Bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan baik kalau bangunannya saja tidak layak, atap bocor, WC-nya kotor dan tidak bisa digunakan,” katanya.
Alif juga mengkritisi kecenderungan penggunaan anggaran untuk program-program yang bersifat seremonial atau kurang mendesak, seperti hiburan dan kegiatan non-prioritas lainnya.
Dia menilai program semacam itu perlu ditinjau kembali, terutama ketika masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Jangan sampai kebutuhan dasar justru terabaikan,” tegasnya.
Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menolak program-program penunjang seperti pengadaan fasilitas digital, namun tetap menekankan bahwa hal tersebut bukan prioritas utama dibandingkan kebutuhan dasar pendidikan.
“Hal seperti videotron atau penunjang lainnya itu boleh saja, tapi jangan sampai menggeser hal yang lebih penting,” tambahnya.
Alif juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan sebesar 20 persen dalam APBD harus dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan yang benar-benar mendasar.
Dia mendorong Pemkab Kukar agar memfokuskan anggaran tersebut untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar.
“Mandatory spending pendidikan 20 persen itu harus benar-benar digunakan untuk hal-hal pokok, seperti perbaikan sekolah, fasilitas belajar, dan kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di wilayah Kukar yang kondisinya memprihatinkan, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Masih banyak sekolah yang atapnya bocor, fasilitasnya tidak layak, dan itu harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Alif berharap pemerintah daerah bisa lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
Dia juga menegaskan akan terus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar lebih fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita akan terus dorong dan ingatkan pemerintah agar lebih konsisten pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: ufqil Mubin
