BERITAALTERNATIF – Satu tahun setelah berakhirnya perang Lebanon ketiga, peta politik negara ini berubah menjadi arena pertempuran diplomatik yang penuh risiko. Kesepakatan gencatan senjata yang awalnya dirancang untuk menciptakan stabilitas kini justru menjadi medan pertarungan antara kehendak politik dan kepentingan strategis. Di satu sisi, blok Amerika Serikat dan rezim Israel menetapkan tenggat waktu yang tegas, menyatakan bahwa perdamaian hanya mungkin jika Hizbullah melucuti seluruh persenjataannya—sebuah syarat yang mereka sebut “tidak bisa ditawar” dan satu-satunya jalan untuk mencegah perang besar berikutnya.
Di sisi lain, Hizbullah tetap teguh pada pendiriannya. Kelompok itu memandang senjata mereka bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai jaminan bagi kelangsungan Lebanon dan satu-satunya alat pertahanan efektif terhadap agresi luar. Sikap ini menciptakan situasi “menggantung” yang membuat stabilitas Lebanon semakin rapuh. Para pengamat menilai, upaya keras utusan Amerika—seperti Morgan Ortagus dan Ehud Barak—untuk mengontrol keputusan politik Beirut justru memperburuk kondisi tersebut.
Akar Ketegangan dan Ketidakstabilan di Selatan Lebanon
Sumber utama meningkatnya ketegangan di perbatasan selatan Lebanon dapat ditelusuri dari dua faktor utama: pertama, keberlanjutan pendudukan Israel atas lima titik strategis di wilayah Lebanon; dan kedua, pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata yang dibuat untuk menjaga perdamaian di kawasan. Pelanggaran-pelanggaran ini kini menjadi rutinitas, menciptakan suasana tegang dan tak terduga yang bisa memicu ledakan konflik kapan saja.
Dampaknya tidak hanya terbatas pada dimensi militer, tetapi juga menghantam kehidupan warga sipil secara langsung. Contoh tragisnya terjadi pada hari Senin lalu di desa Al-Bayyad, wilayah Tyre, ketika serangan mematikan menewaskan warga sipil tak berdosa. Peristiwa ini hanyalah bagian kecil dari pola kekerasan yang lebih luas, termasuk provokasi berbahaya terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL). Semua ini menggambarkan meningkatnya risiko konflik dan pengabaian total terhadap hukum internasional serta nyawa manusia di wilayah tersebut.
Antara Perdamaian yang Rapuh dan Ancaman Perang Baru
Dalam suasana penuh ketegangan dan ketidakpercayaan, upaya diplomatik untuk mencegah runtuhnya perdamaian di Lebanon kini berada di titik kritis. Kunjungan yang akan datang dari Morgan Ortagus (utusan khusus AS untuk Lebanon), Pangeran Yazeed bin Farhan (penasihat Menteri Luar Negeri Arab Saudi untuk urusan Lebanon), dan Hassan Rashad (kepala intelijen Mesir) mencerminkan usaha putus asa untuk menjaga keseimbangan tipis antara diplomasi dan ancaman perang.
Pokok utama dari negosiasi ini adalah pelaksanaan salah satu poin paling sensitif dari gencatan senjata November 2024—yaitu perlucutan senjata Hizbullah dan penempatan eksklusif pasukan militer Lebanon bersama UNIFIL di wilayah selatan. Namun, upaya ini disertai peringatan keras dari Washington bahwa jika Lebanon tidak mengambil langkah tegas, konfrontasi militer baru dengan Israel akan tak terhindarkan.
Tekanan diplomatik ini datang bersamaan dengan penolakan tegas Hizbullah terhadap setiap bentuk perlucutan senjata. Kelompok tersebut menegaskan siap bertahan dan melawan jika diserang, yang justru membuat kalkulasi politik dan keamanan di Lebanon semakin rumit.
Situasi ini menempatkan pemerintahan Aoun–Salam di posisi sulit: menyerah pada tekanan internasional dengan risiko konflik internal, atau bertahan dan menghadapi kemungkinan perang besar yang kali ini bisa jauh lebih menghancurkan. Banyak pengamat menilai, jika pemerintah teknokrat Lebanon mau jujur menilai realitas lapangan, mereka akan memahami bahwa wacana perlucutan senjata Hizbullah hanyalah ilusi yang berpotensi menyeret negara ke dalam perang saudara baru.
Pelanggaran Gencatan Senjata dan Bahaya Konflik Baru
Gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 kini nyaris tinggal nama. Di lapangan, perjanjian itu terus terkikis oleh rentetan serangan udara Israel di wilayah selatan dan timur Lebanon. Tel Aviv mengklaim serangan tersebut ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan mencegah Hizbullah memperkuat kemampuan militernya. Namun dalam praktiknya, serangan-serangan itu telah menjadi rutinitas berdarah yang hanya dalam beberapa hari menewaskan lebih dari 13 orang, termasuk dua bersaudara sipil yang bekerja di pabrik kayu dan satu komandan senior Hizbullah.
Yang lebih mengkhawatirkan, spiral kekerasan ini juga menyeret pasukan penjaga perdamaian PBB. Insiden seperti penerbangan ofensif drone Israel, tembakan tank, dan ledakan granat di dekat kapal UNIFIL membuat situasi semakin berbahaya. PBB dan Prancis mengecam keras insiden ini, menyebutnya sebagai tindakan yang “sangat berbahaya.”
Peningkatan ketegangan ini menunjukkan bahwa pasukan internasional yang seharusnya menjaga perdamaian justru kini menjadi target dalam konflik yang semakin kompleks—situasi yang mengancam lenyapnya sisa-sisa harapan akan stabilitas di kawasan tersebut.
Penutup: Paradoks dan Ketidakadilan
Kondisi Lebanon hari ini mencerminkan sebuah paradoks menyakitkan dan standar ganda yang nyata. Sementara satu pihak—Israel bebas melanggar gencatan senjata, tetap menduduki tanah Lebanon, dan menumpahkan darah warga sipil tanpa konsekuensi, justru pihak lain yang mempertahankan diri mendapat tekanan dan ancaman dari dunia internasional.
Tuntutan untuk melucuti senjata Hizbullah sejatinya bukan demi perdamaian, melainkan upaya untuk mencabut satu-satunya perisai pertahanan Lebanon dari agresi yang berulang. Barat, dengan sengaja menutup mata terhadap kejahatan harian Israel, menekan Beirut agar menyerah dan mengorbankan hak dasarnya untuk membela diri.
Ini bukan perdamaian, melainkan diktat ketidakadilan—sebuah kesepakatan yang menjual ketenangan dengan harga kehinaan dan kerentanan abadi. Lebanon kini bukan sedang memilih antara perang dan damai, melainkan sedang berjuang dalam babak terakhir dari sejarah panjang penindasan dan perlawanan.
Selama setahun terakhir, Sheikh Naim Qassem—wakil sekretaris jenderal Hizbullah—menunjukkan sikap yang hati-hati dan strategis, menolak terjebak dalam provokasi keamanan Israel dan fokus memperkuat struktur pertahanan nasional serta memperbaiki keretakan pascaperang. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf.
