BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan perlunya langkah akseleratif dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal yang terus menurun.
Hal tersebut disampaikannya dalam lanjutan sambutan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gedung Bappeda Kukar pada Senin (20/4/2026).
Dalam pemaparannya, Aulia mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2025, anggaran Kukar masih berada di kisaran Rp 11 triliun, namun pada 2026 turun menjadi sekitar Rp 7 triliun.
Dia bahkan mengingatkan potensi penurunan lebih jauh apabila tidak dilakukan langkah konkret dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Kalau kita tidak melakukan upaya percepatan dan akselerasi pendapatan, bisa jadi anggaran kita di tahun 2026 hanya berada di angka Rp 5,8 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama, mengingat ruang fiskal yang semakin sempit akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai kita tidak siap menghadapi kondisi ini,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan optimisme bahwa pemerintah daerah mampu mengejar target pendapatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam APBD.
“Kami masih yakin dan percaya, kita bisa mengejar target pendapatan yang telah ditetapkan,” katanya.
Aulia juga memaparkan bahwa kondisi fiskal Kukar turut dipengaruhi oleh adanya kurang salur sebesar Rp 3 triliun yang telah ditetapkan melalui regulasi Kementerian Keuangan.
Sementara itu, terdapat lebih salur sekitar Rp 600 miliar yang berpotensi meningkatkan likuiditas daerah hingga Rp 2,4 triliun.
“Kami sedang melakukan komunikasi agar potensi likuiditas ini bisa direalisasikan pada tahun 2026,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, dia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan yang fokus pada pemenuhan standar pelayanan minimal, menjaga kualitas perlindungan sosial, serta memperkuat sinergi dengan program nasional.
“Kita ingin belanja daerah ke depan benar-benar mampu memenuhi standar pelayanan minimal dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai solusi dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Aulia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat untuk bersama-sama menggali potensi pendapatan baru.
“Jangan hanya bergantung pada APBD. Kita harus membuka ruang-ruang pendapatan lain yang bisa dioptimalkan melalui kolaborasi,” tegasnya.
Aulia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan Kukar secara ideal mencapai sekitar Rp 9 triliun.
Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
“Karena itu kami akan terus berupaya meningkatkan pendapatan agar kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, dia mendorong peran aktif sektor swasta dalam pembangunan daerah.
Pemerintah, kata Aulia, telah mulai melakukan pemetaan atau klasterisasi terhadap aktivitas badan usaha di tiap wilayah sebagai langkah awal membangun kolaborasi yang lebih terarah.
“Kita sudah mulai memetakan badan usaha di setiap kecamatan, sehingga nanti bisa duduk bersama untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kontribusi mereka,” jelasnya.
Ia berharap program-program yang dijalankan oleh sektor swasta dapat selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Harapannya, program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Aulia menekankan pentingnya optimalisasi peran pemerintah di tingkat bawah, seperti kecamatan dan desa, dalam memastikan program pembangunan tepat sasaran.
Menurutnya, program bantuan keuangan, termasuk yang menyasar unit terkecil masyarakat, harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kita ingin setiap program yang dijalankan benar-benar menyentuh permasalahan di tingkat paling bawah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh belanja daerah harus diarahkan secara tepat guna, agar setiap anggaran yang dikeluarkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja yang kita lakukan harus benar-benar menjawab masalah yang ada di masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
