BERITAALTERNATIF.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, transformasi kebijakan, serta penguatan implementasi program di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Dalam sambutannya, Aulia menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan akumulasi dari proses panjang musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Dia berharap seluruh hasil yang dirumuskan dalam forum tersebut benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang ada di lapangan.
“Ini merupakan hasil dari proses panjang musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Harapan kita, apa yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan di tengah masyarakat,” ujarnya di Gedung Bappeda Kukar pada Senin (20/4/2026).
Menurutnya, perencanaan pembangunan ke depan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa.
Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu beradaptasi dengan perubahan global yang memengaruhi berbagai aspek, termasuk kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan.
“Kita dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan kita bertransformasi. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan kondisi dunia yang harus kita respon bersama,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Aulia menyoroti pentingnya efisiensi anggaran sebagai salah satu kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti posisi Indonesia dalam hal efisiensi pengelolaan anggaran.
Ia menyebut, berdasarkan indikator yang disampaikan, tingkat efisiensi Indonesia masih berada di angka 6,4 dalam skala 0 hingga 10, di mana semakin mendekati angka nol menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin baik.
“Artinya kita masih harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan efisiensi. Supaya setiap belanja yang kita keluarkan benar-benar memberikan hasil yang maksimal,” jelasnya.
Aulia kemudian mengilustrasikan bahwa untuk dapat menyamai efisiensi negara lain, Indonesia perlu melakukan penguatan dalam pengelolaan anggaran, termasuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak yang optimal.
“Kalau kita ingin setara dengan negara lain, maka belanja kita harus semakin efisien, sehingga hasil yang didapat juga lebih besar,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi sering kali menimbulkan dampak yang dirasakan langsung oleh berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat.
Namun demikian, langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi keuangan.
“Ketika belanja itu dikurangi atau diefisiensikan, pasti ada yang terasa hilang. Tapi ini harus kita lakukan sebagai bagian dari penyesuaian,” katanya.
Aulia juga menyinggung pengalaman efisiensi anggaran yang pernah dilakukan sebelumnya, termasuk pengurangan signifikan pada belanja perjalanan dinas, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, langkah tersebut bukanlah hal yang mudah, namun menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif.
“Ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita ingin melihat sejauh mana efisiensi yang bisa kita lakukan,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan, dia tetap optimistis bahwa pemerintah daerah mampu melewati tantangan tersebut dengan baik.
Ia mengibaratkan kondisi saat ini sebagai badai yang harus dihadapi dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang tepat.
“Kapal yang kuat adalah kapal yang mampu menerjang badai, dan nahkoda yang baik adalah yang mampu membawa kapal itu melewati badai,” katanya.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah daerah, termasuk para kepala perangkat daerah, memiliki kapasitas untuk membawa Kukar tetap berada pada jalur pembangunan yang baik.
“Kami yakin Kukar ini adalah kapal yang kuat, dan para pemimpinnya adalah nahkoda yang mampu melewati situasi ini,” ujarnya.
Aulia menekankan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran, diperlukan perumusan kebijakan yang tepat sekaligus implementasi teknis yang efektif di lapangan.
Dia menyebut keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan eksekusi dari setiap program yang telah dirumuskan.
“Kalau kebijakan sudah baik tapi implementasinya tidak berjalan, maka masyarakat akan menilai pemerintah tidak maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah sebagai bagian dari eksekutif memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan seluruh kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan secara optimal.
Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lanjutnya, harus diturunkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah yang konkret dan dapat diimplementasikan secara efektif.
“Tugas kita sebagai eksekutif adalah mengeksekusi setiap kebijakan yang sudah dirumuskan, agar benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Aulia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya dari sisi administratif atau serapan anggaran semata.
“Kita ingin pembangunan itu benar-benar sampai ke masyarakat, dirasakan manfaatnya, dan mampu menjawab kebutuhan mereka,” katanya.
Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan persepsi dan komitmen dalam menyusun program pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
“Kita berharap apa yang kita rumuskan hari ini benar-benar bisa kita kerjakan dengan baik, sehingga pembangunan di Kukar bisa berjalan optimal,” Pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
