BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti kondisi Taman Replika di kawasan Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, yang dilaporkan tidak terawat dan tidak lagi berfungsi optimal meski telah menelan anggaran sekitar Rp 20 miliar.
Yani menegaskan bahwa setiap fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah harus memiliki asas manfaat yang jelas bagi masyarakat, serta dikelola dan dirawat secara berkelanjutan oleh organisasi perangkat daerah terkait.
“Karena itu dibangun menggunakan uang daerah, maka pemerintah harus merawat dan memanfaatkannya. Jangan sampai sudah dibangun, tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, kondisi taman yang terbengkalai tidak hanya merugikan daerah dari segi anggaran, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial di lingkungan sekitar.
Dia mengingatkan bahwa fasilitas publik yang tidak terkelola dengan baik dapat disalahgunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya. “Ini yang tentu harus dihindari,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab pengelolaan tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif antar-instansi.
Yani menyinggung belum adanya kejelasan serah terima antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata Kukar sebagai bentuk lemahnya koordinasi.
“Itu urusan internal pemerintah. Tidak boleh saling menyalahkan. Siapa yang membangun, harus menuntaskan. Setelah itu baru diserahkan dan dimanfaatkan,” katanya.
Dia berpendapat, apabila pembangunan belum sepenuhnya rampung atau masih terdapat kekurangan, maka pemerintah harus segera mengalokasikan anggaran tambahan untuk menyempurnakan fasilitas tersebut agar layak digunakan.
“Kalau masih ada yang belum selesai, ya harus dilengkapi. Jangan dibiarkan setengah jadi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kukar akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi Taman Replika tersebut.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Kami akan lihat langsung ke lokasi, bagaimana kondisinya, bagaimana pengelolaannya. Nanti akan kita tindaklanjuti,” katanya.
Yani juga memastikan bahwa DPRD Kukar tidak akan tinggal diam terhadap aset daerah yang terbengkalai, terlebih jika pembangunan tersebut menggunakan anggaran yang besar.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Jadi harus kembali manfaatnya ke masyarakat,” tegasnya.
Dia berharap tidak ada lagi fasilitas publik yang terbengkalai tanpa pemanfaatan yang jelas.
Ia mendorong agar setiap pembangunan benar-benar direncanakan secara matang, termasuk aspek pengelolaan pasca pembangunan.
“Tidak boleh ada gedung atau fasilitas pemerintah yang mangkrak. Harus dimanfaatkan, kalau perlu dikerjasamakan atau disewakan supaya produktif,” ujarnya.
Yani menambahkan, DPRD Kukar akan segera memanggil pihak terkait setelah melakukan peninjauan lapangan guna mencari solusi konkret agar taman tersebut dapat difungsikan kembali.
“Kita akan cari solusi terbaik supaya fasilitas itu bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
