BERITAALTERNATIF.COM – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menanggapi wacana pembangunan taman di setiap kecamatan yang direncanakan mencapai 20 titik di seluruh wilayah Kukar.
Yani menilai rencana tersebut perlu dikaji secara matang, terutama dalam konteks skala prioritas pembangunan daerah dan kondisi pengelolaan fasilitas yang sudah ada saat ini.
Menurutnya, pembangunan taman bukanlah kebutuhan utama masyarakat apabila dibandingkan dengan sektor lain yang lebih mendasar, seperti infrastruktur jalan, jembatan, hingga pelayanan dasar.
“Pada prinsipnya, itu bukan urusan wajib. Ada taman atau tidak, itu bukan prioritas utama. Yang utama itu infrastruktur dasar dulu diselesaikan,” ujarnya kepada awak media Berita Alternatif pada Sabtu (11/4/2026).
Dia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik seperti taman seharusnya dilakukan setelah kebutuhan primer masyarakat terpenuhi secara menyeluruh.
Ia menyebut taman lebih bersifat sekunder, sehingga tidak tepat jika didahulukan di tengah masih adanya persoalan mendasar di berbagai wilayah.
“Kalau semua sudah beres, jalan sudah bagus, jembatan sudah layak, baru kita bicara taman atau wisata. Itu sifatnya sekunder,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kondisi sejumlah taman yang telah dibangun sebelumnya namun tidak dikelola secara optimal.
Yani menegaskan bahwa hal ini menjadi catatan penting sebelum pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas serupa di lokasi lain.
“Kita lihat banyak taman yang sudah dibangun, tapi tidak ada pengelolanya, tidak dirawat, bahkan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.
Dia menilai persoalan utama bukan pada jumlah taman, melainkan pada aspek pengelolaan dan keberlanjutan pemanfaatannya.
Tanpa manajemen yang jelas, sambungnya, pembangunan taman justru berpotensi menjadi beban anggaran daerah.
“Tidak ada pemeliharaan, tidak ada pemasukan, bahkan tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Ini yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada sebelum merencanakan pembangunan baru.
“Manfaatkan dulu yang sudah ada, aktifkan dulu semua, baru berpikir untuk membangun yang baru,” tegasnya.
Yani juga mengingatkan bahwa setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan aspek strategis, termasuk lokasi dan potensi pemanfaatannya, apakah benar-benar mendukung pengembangan daerah atau tidak.
“Kalau mau membangun, harus dipikirkan juga strategisnya di mana, apakah itu bisa menunjang pariwisata atau hanya sekadar ada tanpa manfaat,” katanya.
Dia menegaskan bahwa DPRD Kukar akan terus mengawal setiap kebijakan pembangunan agar tetap berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
“Kita ingin pembangunan itu benar-benar berdampak, bukan hanya sekadar proyek tanpa manfaat yang jelas,” pungkas Yani. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
