BERITAALTERNATIF.COM – Pertikaian ini berawal dari penolakan para senator Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang yang diajukan Partai Republik. RUU itu bertujuan memperpanjang pendanaan sementara, tetapi gagal mencapai kesepakatan. Akibatnya, pemerintah federal harus menutup sebagian besar layanannya.
Isu utama yang memicu kebuntuan kali ini adalah program layanan kesehatan. Namun, dampaknya jauh lebih luas: hampir semua layanan federal yang dianggap tidak esensial langsung berhenti total hingga ada kompromi politik yang tercapai.
Penutupan pemerintah federal berarti semua aktivitas non-esensial dihentikan. Dampaknya terasa di berbagai bidang: jaminan sosial, akses ke taman nasional, bahkan perjalanan udara bisa ikut terganggu.
Hal ini terjadi karena lembaga federal bergantung pada anggaran yang harus disahkan Kongres dan kemudian ditandatangani Presiden. Tanpa pengesahan itu, lembaga-lembaga negara tidak punya dasar hukum untuk menggunakan anggaran dan terpaksa menghentikan operasi.
Dalam situasi politik yang semakin terpecah, ketidakmampuan kedua partai besar mencapai kesepakatan membuat ribuan pegawai negeri terpaksa berhenti bekerja sementara, tanpa gaji hingga ada kesepakatan baru.
Meskipun banyak layanan berhenti, beberapa lembaga vital tetap beroperasi. Laporan Sky News menegaskan bahwa FBI, CIA, serta pengendalian lalu lintas udara tidak akan ditutup.
Garda Nasional dan pasukan penjaga perbatasan juga tetap bertugas, begitu pula jaringan listrik nasional yang harus berfungsi demi kebutuhan publik.
Pembayaran jaminan sosial masih berjalan. Layanan kesehatan untuk para veteran perang serta program Medicare bagi warga lanjut usia juga tidak dihentikan. Bahkan kantor pos tetap mengirimkan surat dan paket seperti biasa, agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh total.
Dampak terbesar biasanya menimpa pegawai pemerintah. Pada penutupan terakhir di tahun 2018, dari 800 ribu pegawai federal, 340 ribu orang terpaksa cuti paksa.
Mereka memang menerima gaji tertunggak setelah kembali bekerja, tetapi penundaan itu membuat banyak keluarga menghadapi kesulitan keuangan, terutama di tengah biaya hidup yang semakin tinggi.
Keputusan siapa yang cuti dan siapa yang tetap bekerja berada di tangan masing-masing lembaga. Namun kali ini, Kantor Anggaran Gedung Putih dan Presiden bahkan telah mengisyaratkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja yang lebih besar.
Jika benar terjadi, hal ini akan memperburuk kondisi lembaga-lembaga yang sejak awal tahun sudah terkena dampak program efisiensi. Program itu sendiri dipimpin oleh miliarder terkenal, Elon Musk, yang sebelumnya diminta mengawasi restrukturisasi birokrasi.
Fenomena ini bukanlah yang pertama kali. Sejak pertengahan 1970-an, AS telah mengalami sekitar 20 kali penutupan atau kekosongan anggaran.
Contoh paling mencolok terjadi pada 1995, ketika Presiden Bill Clinton dan Kongres yang dikuasai Partai Republik berselisih soal tingkat belanja pemerintah. Kebuntuan itu membuat pemerintah tutup hampir satu bulan.
Sementara penutupan paling panjang terjadi pada 2018, ketika Presiden Donald Trump gagal meloloskan anggaran untuk membiayai pembangunan tembok perbatasan selatan. Kebuntuan itu berlangsung 35 hari penuh, menjadi penutupan terlama dalam sejarah AS.
Sebagian besar penutupan lainnya relatif lebih singkat, biasanya hanya beberapa hari hingga satu minggu. Meski begitu, setiap kali terjadi, dampaknya tetap menimbulkan keresahan publik dan kerugian besar secara ekonomi.
Penutupan pemerintah tidak hanya soal pegawai yang kehilangan gaji sementara, tetapi juga soal stabilitas politik dan ekonomi. Investor, pelaku pasar, hingga masyarakat luas memandang hal ini sebagai tanda lemahnya konsensus di Washington.
Bagi sebagian warga Amerika, penutupan ini juga memperlihatkan jurang politik yang semakin melebar antara dua partai besar. Bagi dunia internasional, penutupan pemerintah AS dianggap sebagai sinyal ketidakstabilan yang bisa memengaruhi ekonomi global. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
