BERITAALTERNATIF – Perang saudara Sudan yang dimulai pada April 2023 telah berubah menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling parah di abad ke-21. Di satu sisi ada Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan di sisi lain ada kelompok pemberontak yang dikenal sebagai Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo atau Hamidti. Menurut laporan PBB, lebih dari 14 juta orang di negara ini telah mengungsi, menjadikannya perpindahan penduduk terbesar di dunia saat ini.
Penguasaan kota Fasher, ibu kota Darfur Utara, oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada 26 Oktober 2025 setelah 18 bulan pengepungan bukan hanya sebuah kemenangan militer penting bagi Hamidti, tetapi juga simbol kemungkinan terpecahnya Sudan menjadi beberapa wilayah independen. Hal ini, bersamaan dengan mundurnya Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), telah mengubah garis pertempuran dan menempatkan Sudan di ambang dua pilihan: stabilisasi atau eskalasi krisis. Untuk memahami dalamnya krisis ini, tidak cukup hanya melihat peristiwa militer. Pemeriksaan terhadap akar sejarah, ekonomi, dan sosial Sudan sangat diperlukan.
Akar Sejarah Krisis Sudan Saat Ini
Sudan merupakan salah satu negara paling kompleks di Afrika, dengan struktur politik dan sosial yang berakar sejak masa kolonial dan bahkan sebelumnya. Invasi Muhammad Ali Pasha pada 1821 menghancurkan kerajaan lokal seperti Kerajaan Funj atau Kerajaan Sennar dan membentuk dasar bagi sebuah negara pusat yang terpusat. Pada masa Mahdiyyah (1885–1899), ada upaya terbatas untuk membangun struktur pemerintahan lokal, tetapi setelah wafatnya Muhammad Ahmad, pemimpin gerakan Mahdi, dimulailah pendudukan Inggris–Mesir (1899–1956). Pada masa itulah kebijakan “zona tertutup” memisahkan wilayah utara yang Arab–Islam dengan wilayah selatan yang Kristen–Afrika, menanamkan benih konflik etnis yang berlangsung hingga hari ini.
Sudan setelah meraih kemerdekaan pada 1956 memasuki siklus kudeta dan pemerintahan yang tidak stabil. Pemberontakan di selatan sejak 1955 dan perang saudara berikutnya (1955–1972 dan 1983–2005) diperparah dengan pemisahan Sudan Selatan pada 2011 yang menyebabkan hilangnya 75 persen sumber minyak negara. Perang Darfur pada 2003 dan konflik di Kordofan serta Blue Nile (2011–2020) memperkuat daerah-daerah pinggiran untuk melawan pemerintah pusat. Pemusatan kekuasaan dan sumber daya di Khartoum dan wilayah Jazirah menciptakan pola pusat–pinggiran yang menjadikan daerah pinggiran sebagai titik api pemberontakan dan ketidakstabilan.
Pendudukan Fasher dan Potensi Perpecahan Sudan
Pendudukan Fasher oleh Pasukan Dukungan Cepat membuat sekitar 25 persen wilayah Sudan (Darfur) berada dalam kontrol mereka. Kemenangan ini, yang disertai pembantaian warga sipil, terjadi akibat fokus militer Sudan pada Khartoum dan wilayah strategis lainnya. Meski militer berhasil merebut kembali Khartoum pada Maret 2025 dan meningkatkan legitimasi politiknya, konsentrasi kekuatan di pusat memberi kesempatan bagi RSF untuk memantapkan pengaruhnya di Darfur dengan bantuan basis etnis, jalur logistik eksternal, dan pendapatan emas dari Jabal Amer.
Kemenangan ini memiliki dua sisi: RSF telah berubah menjadi kekuatan paralel di Sudan dan berencana membentuk “pemerintahan perdamaian dan persatuan”, mencetak uang, mengeluarkan paspor, dan membentuk catatan kependudukan. Di sisi lain, kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis di Darfur semakin meningkat dan sekitar 50.000 orang telah mengungsi. Tindakan ini bukan hanya mengubah komposisi demografi, tetapi juga memperkuat dukungan eksternal bagi RSF.
Ekonomi Sudan juga mengalami kerusakan besar. Kerugian perang diperkirakan mencapai 200 miliar dolar, dengan penurunan 70 persen sektor industri, 49 persen sektor jasa, dan 21 persen sektor pertanian. Lebih dari 8 juta pengungsi internal dan lebih dari 2 juta pengungsi eksternal serta ribuan korban jiwa membuat krisis semakin dalam.
Faktor Struktural Krisis
Sudan dengan populasi lebih dari 45 juta jiwa memiliki sumber daya alam dan pertanian yang sangat besar: cadangan emas, perak, krom, platinum, minyak dan gas, 84 juta hektare lahan subur, serta populasi ternak yang besar. Namun pemusatan sumber daya di pusat membuat wilayah pinggiran terabaikan dan memicu lingkaran kekerasan. Dalam kondisi seperti ini, RSF memanfaatkan milisi etnis Darfur untuk membangun kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan.
Saat perang dimulai, RSF menguasai sebagian wilayah Khartoum dan fasilitas vital, tetapi militer Sudan dengan keunggulan udara berhasil merebut kembali pusat kota. Namun RSF, dengan dukungan eksternal dan strategi pengepungan, mampu menguasai Darfur. Ini adalah contoh nyata pola pusat–pinggiran: militer memprioritaskan perlindungan wilayah strategis, sementara RSF memanfaatkan pinggiran untuk melemahkan pusat.
Skenario Masa Depan Krisis Sudan
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pertempuran di Kordofan menjadi titik penentu dalam perang antara militer Sudan dan RSF. Kedua pihak memandang wilayah ini sebagai kunci masa depan negara, meski dengan visi dan strategi berbeda. Bagi militer Sudan, Kordofan adalah garis pertahanan terakhir Khartoum dan pusat kekuatan politik serta militer negara. Jika wilayah ini jatuh, keseimbangan kekuatan bisa berbalik sepenuhnya untuk keuntungan Hamidti.
Karena itu militer berencana memperkuat konsentrasi pasukan, mengerahkan unit baru, dan menggunakan keunggulan udara untuk mempertahankan Kordofan sejauh mungkin. Sebaliknya, RSF melihat Kordofan sebagai peluang strategis untuk melengkapi kontrol mereka atas Sudan barat dan memperkuat capaian mereka di Darfur. Kemenangan di wilayah ini bagi Hamidti dapat menjadi langkah awal menuju penguasaan wilayah lebih luas.
Skenario pertama: Kemenangan militer di Kordofan
Analisis menunjukkan bahwa skenario paling mungkin adalah militer mempertahankan Kordofan. Meski RSF berhasil mencetak kemenangan lokal di Darfur, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengepung Al-Ubayyid dalam waktu lama dan secara efektif. Kondisi geografis yang terbuka, jalur logistik yang panjang, dan kerentanan terhadap serangan udara membuat mereka sulit mempertahankan posisi. Sementara itu militer memiliki beberapa pangkalan udara dan jalur komunikasi yang aman untuk memperkuat pertahanannya. Jika ini terjadi, garis pertempuran akan mengarah pada status quo: militer tetap menguasai timur dan pusat Sudan, sementara RSF mempertahankan Darfur. Situasi ini mirip dengan skenario Libya timur di bawah Khalifa Haftar, yakni pembagian negara secara de facto antara dua kekuatan militer.
Skenario kedua: Kemajuan Hamidti di Kordofan
Kemungkinan RSF berhasil menguasai Kordofan sepenuhnya sangat kecil. Hal ini membutuhkan penambahan besar jumlah pasukan, biaya manusia yang tinggi, serta risiko kehilangan Darfur. Jika Hamidti tetap memaksa maju, militer dipastikan akan meningkatkan intensitas pertempuran dan memusatkan seluruh kekuatan untuk merebut kembali wilayah itu, karena kehilangan Kordofan berarti terbukanya jalan menuju Sungai Nil dan ancaman langsung terhadap Khartoum.
Skenario ketiga: Militer merebut kembali Darfur
Kemungkinan militer merebut kembali Darfur sebelum pertempuran Kordofan tidak besar. Kekurangan personel, tantangan logistik, dan keterbatasan kemampuan operasional membuat opsi ini sulit dicapai. Karena itu, militer diperkirakan akan tetap memprioritaskan pertahanan Kordofan sambil menjadikannya basis untuk operasi masa depan menuju Darfur.
Secara keseluruhan, keseimbangan kekuatan di Sudan menuju kebuntuan militer. Militer Sudan unggul dalam mempertahankan pusat dan wilayah strategis, tetapi RSF telah membangun basis sosial dan geografis yang kuat di barat. Jika tidak ada perubahan dalam struktur politik dan distribusi kekuasaan yang nyata, Sudan akan semakin mendekati skenario “Libyaisasi”—yakni pembagian negara secara tidak resmi antara dua pusat kekuasaan militer dengan basis etnis dan dukungan eksternal yang berbeda.
Kesimpulan
Krisis di Sudan kini bukan lagi sekadar perang internal, tetapi cerminan runtuhnya struktur politik, sosial, dan ekonomi negara tersebut. Akar panjang diskriminasi, konsentrasi kekuasaan di Khartoum, dan kebijakan pemerintah yang terpusat telah menjadi jalan bagi munculnya kekuatan seperti RSF yang kini perilakunya menyerupai entitas negara. Penguasaan Darfur dan potensi perluasan pertempuran ke Kordofan membuat Sudan bergerak menuju pola “Libyaisasi”, yaitu pembagian negara secara de facto antara dua kekuatan militer dengan dukungan eksternal dan basis etnis yang berbeda. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
