Search

Bagaimana Konsep “Keistimewaan Amerika” Melahirkan Bencana?

Selama lebih dari dua abad, berbagai pemerintahan di Amerika Serikat terus berupaya mewujudkan tiga tujuan utama: keamanan, penyebaran nilai-nilai Amerika, dan pencapaian kepentingan ekonomi berbasis kapitalisme. (Tasnim News)

BERITAALTERNATIF – Menurut laporan desk internasional Tasnim, konsep “keistimewaan Amerika” sebagai unsur identitas paling penting dari Amerika Serikat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1831 oleh Alexis de Tocqueville dalam analisisnya terhadap masyarakat Amerika. Keistimewaan Amerika pada intinya mengandung keyakinan bahwa negara tersebut berbeda secara mendasar dari negara-negara lain.

Keistimewaan Amerika pada hakikatnya adalah sebuah gagasan yang didasarkan pada ilusi bahwa masyarakat Amerika lebih unggul dari bangsa lain dan bahwa mereka adalah contoh bagi seluruh masyarakat dunia. John Winthrop, gubernur Massachusetts pada tahun 1630, pernah mengatakan kepada para pengikutnya, “Perjanjian ini berada antara kita dan Tuhan. Kita harus memandang diri kita sebagai ‘kota di atas bukit’ yang menjadi pusat perhatian semua orang.”

Michael Mandelbaum, seorang analis Amerika, menulis bahwa Amerika bagi orang Amerika sendiri identik dengan gagasan keistimewaan. Doktrin tentang keistimewaan Amerika di dunia sudah tampak sejak masa awal penemuan dan pendudukan wilayah tersebut, kemudian semakin kuat pada perang kemerdekaan, dan akhirnya tercermin dalam simbol-simbol kekuasaan Amerika sebagai sebuah negara adidaya.

Pandangan ini, yang sering berkaitan dengan ideologi dasar kapitalisme dan superioritas budaya Barat, membuat kebijakan luar negeri Amerika cenderung mengarah pada intervensi demi memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya, tetapi dengan mengorbankan banyak bangsa lain yang menderita akibat tindakan tersebut.

Superioritas Barat, yang berakar dari imperialisme Eropa pada abad ke-19, memandang dunia non-Barat sebagai ruang untuk memaksakan ideologi Barat. Kapitalisme—sebagai motor penggerak utama pandangan tersebut—dengan penekanannya pada akumulasi kekayaan dan kontrol sumber daya, menjadikan keistimewaan sebagai alat untuk membenarkan eksploitasi global.

Dalam lebih dari dua abad terakhir, pemerintah Amerika selalu bergerak untuk mencapai “segitiga keamanan” yang terdiri dari keamanan fisik atau keamanan teritorial, penyebaran nilai-nilai (Amerikanisasi), dan pencapaian kepentingan ekonomi (kapitalisme).

Para pengkritik gagasan ini menyebutnya sebagai wujud rasisme Amerika, dan sebagian lainnya menilai konsep ini merupakan tanda arogansi serta ambisi imperial Amerika Serikat. Gagasan tersebut memainkan peran besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika di berbagai periode.

Godfrey Hodgson, penulis dan analis Inggris, dalam bukunya The Myth of American Exceptionalism menulis: “Keyakinan bahwa Amerika ditakdirkan untuk menyebarkan hadiah uniknya—yakni demokrasi dan kapitalisme—ke negara-negara lain adalah hal yang sangat berbahaya, baik bagi Amerika maupun bagi dunia.”

Ia menekankan bahwa Amerika tidak se-istimewa seperti yang ingin diyakini oleh dirinya sendiri. Ketidakmampuan Amerika melihat sejarahnya dengan jernih telah mendorong lahirnya nasionalisme egois dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Dengan kata lain, gagasan keistimewaan Amerika telah membuat negara itu terpisah dan terasing dari masyarakat internasional.

Thomas Bender, dalam bukunya A Nation Among Nations: America’s Place in World History, menulis: “Fakta bahwa Amerika mempercayai keistimewaannya sendiri telah menghalangi negara ini untuk memahami posisi yang sebenarnya dalam sejarah dunia.”

Keistimewaan, misi penyelamatan dunia, dan sikap membesarkan diri bangsa Amerika tidak hanya mempengaruhi politik domestik, tetapi juga kebijakan luar negerinya. Dampaknya tampak jelas dalam beberapa area berikut:

  1. Intervensi Militer dan Perang

Melihat Amerika sebagai negara yang berbeda dari semua negara lain, sekaligus mempromosikan keyakinan bahwa mereka memiliki tugas global untuk menyebarkan nilai-nilai Barat dan menahan ideologi pesaing, telah mengubah perang menjadi alat untuk memaksakan model Barat.

Melalui sudut pandang itu, Amerika memposisikan dirinya sebagai “polisi dunia.” Misalnya, perang Meksiko–Amerika (1846–1848) dilancarkan dengan dalih manifest destiny, yaitu keyakinan bahwa Amerika adalah bangsa terpilih yang harus memperluas wilayahnya. Perang tersebut—yang bertujuan merebut lahan pertanian dan sumber daya—menewaskan lebih dari 50.000 warga dan tentara Meksiko serta mengakibatkan pengungsian massal.

Pada abad ke-20, perang Vietnam (1955–1975) menjadi contoh lain. Berdasarkan dokumen Pentagon Papers yang dirilis tahun 1971, Amerika memulai perang dengan keyakinan bahwa mereka harus menyebarkan model pemerintahannya ke Asia Tenggara. Keyakinan ini juga sejalan dengan kepentingan perusahaan Amerika di wilayah tersebut, seperti perusahaan minyak dan karet. Akibatnya, lebih dari 2 juta warga sipil Vietnam terbunuh, 3 juta orang mengungsi, dan penggunaan Agent Orange menyebabkan lebih dari 1,5 juta orang mengalami penyakit kronis dan cacat lahir.

Setelah tragedi 11 September 2001, keistimewaan Amerika semakin diperkuat dengan gagasan “dunia unipolar” dan apa yang disebut sebagai “perang melawan teror.” Menurut laporan Costs of War dari Universitas Brown, invasi ke Afghanistan (2001) yang dibenarkan sebagai upaya “membersihkan dunia dari kejahatan” menewaskan lebih dari 170.000 orang—termasuk 46.000 warga sipil—dan memaksa lebih dari 5,9 juta orang mengungsi hingga 2021.

Di Irak, klaim palsu soal senjata pemusnah massal menyebabkan lebih dari 655.000 warga sipil tewas hingga 2006 dan lebih dari 4,7 juta orang mengungsi, menurut laporan UNHCR. Perusahaan minyak dan industri pertahanan seperti Halliburton mendukung perang ini, menunjukkan keterkaitan langsung antara keistimewaan Amerika dengan kapitalisme yang menghancurkan stabilitas negara lain.

  1. Kudeta dan Penggulingan Pemerintah

Gagasan keistimewaan yang menganggap Amerika berhak mengarahkan dunia menuju sistem politik dan ekonomi pilihannya telah menjadikan kudeta sebagai alat politik untuk menyingkirkan pemerintahan yang dianggap “tidak patuh.”

Menurut dokumen CIA yang dirilis pada 2013, kudeta tahun 1953 di Iran terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadegh—yang menasionalisasi minyak—dilakukan demi menjaga kepentingan ekonomi Barat. Kudeta tersebut memperkuat kediktatoran Shah dan menjadi awal dari puluhan tahun represi.

Di Guatemala, menurut Komisi Kebenaran Guatemala, kudeta 1954 terhadap Presiden Jacobo Árbenz dipicu oleh kepentingan perusahaan buah Amerika, United Fruit Company. Kudeta itu memicu perang saudara selama 30 tahun yang menewaskan lebih dari 200.000 orang.

Di Chile tahun 1973, kudeta terhadap Salvador Allende dilakukan dengan dukungan CIA demi memastikan pasar negara itu tetap terbuka untuk perusahaan-perusahaan Amerika. Ribuan orang tewas, hilang, atau disiksa.

Operasi Condor (1975–1989) di Amerika Latin, yang didukung oleh Amerika, menyebabkan 100.000 orang terbunuh dengan dalih melindungi dunia dari komunisme dan menjaga pasar kapitalis.

  1. Intervensi Pemilu: Rekayasa Demokrasi

Keistimewaan Amerika—yang menempatkan negara itu sebagai penjaga demokrasi global—mendorongnya untuk ikut campur dalam pemilu negara lain demi memastikan pemerintah yang terpilih sejalan dengan kepentingannya.

Penelitian Dov Levin dari Carnegie Mellon mencatat bahwa Amerika telah campur tangan dalam 81 pemilu dari tahun 1946 hingga 2000.

Di Italia tahun 1948, CIA menggelontorkan jutaan dolar untuk mencegah kemenangan partai kiri. Di Brazil tahun 1964, pendanaan CIA sebesar 8 juta dolar membantu terjadinya kudeta terhadap João Goulart. Di Serbia tahun 2000, Amerika mendanai kelompok oposisi untuk menggulingkan Slobodan Milošević.

Intervensi-intervensi ini sering menghasilkan instabilitas, represi terhadap oposisi, dan penguatan rezim otoriter.

  1. Sanksi Ekonomi: Hukuman Kolektif

Keistimewaan Amerika menjadikan sanksi sebagai alat untuk menghukum negara-negara yang dianggap “tidak patuh.” Sanksi-sanksi tersebut biasanya memengaruhi rakyat sipil lebih besar daripada pemerintah.

Menurut Oxfam, sanksi terhadap Kuba sejak 1960 menyebabkan kelangkaan makanan dan obat-obatan. Di Iran, sanksi panjang atas nama isu nuklir telah memukul rakyat dalam berbagai sektor. Di Venezuela, sanksi menyebabkan migrasi besar-besaran lebih dari 4 juta orang. Di Irak (1990–2003), sanksi menyebabkan 500.000 anak tewas akibat kelaparan dan penyakit.

  1. Imperialisme Budaya dan Media

Selain itu, Amerika menerapkan imperialisme budaya melalui media global. Menurut studi Dal Yong Jin (2015), Hollywood, Facebook, dan Google menciptakan arus satu arah yang melemahkan budaya lokal.

Kajian Herbert Schiller (1976) menunjukkan bahwa sejak Perang Dunia II, media Amerika telah menggantikan nilai-nilai lokal di Amerika Latin dengan budaya konsumtif barat.

  1. Dukungan terhadap Rezim Otoriter

Gagasan bahwa Amerika wajib menjaga “tatanan dunia” digunakan untuk membenarkan dukungan kepada rezim-rezim otoriter selama rezim tersebut membuka pasar bagi modal Barat. Menurut Truthout (2017), Amerika memberikan dukungan militer kepada 73% dari seluruh rezim diktator di dunia.

Contoh paling jelas adalah Arab Saudi, di mana pelanggaran HAM ekstrem tidak menghalangi dukungan Amerika karena kepentingan minyak dan keamanan regional.

  1. Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Keistimewaan Amerika juga digunakan untuk membenarkan eksploitasi sumber daya negara lain. Di Nikaragua, intervensi pada 1910–1930 untuk mendukung perusahaan buah seperti United Fruit menyebabkan pengungsian massal dan kehancuran lahan pertanian.

Di Timur Tengah, dukungan terhadap rezim minyak berkontribusi pada polusi besar-besaran dan krisis iklim.

Laporan CEPR tahun 2025 memperkirakan bahwa dampak global dari sanksi-sanksi Amerika mempengaruhi 29% dari PDB dunia dan meningkatkan ketimpangan ekonomi.

Semua contoh ini—yang dibuktikan oleh laporan PBB, penelitian akademik, serta proyek Costs of War—menunjukkan bahwa arogansi Barat telah menyebabkan kematian, pengungsian, kemiskinan, dan kehancuran budaya bagi jutaan orang.

Sejarah panjang ini memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis superioritas harus diganti dengan kerja sama yang setara dan penghormatan terhadap martabat manusia agar dunia tidak terus jatuh dalam siklus bencana yang sama. (*)

Sumber: Tasnim News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf

 

Bagikan

Kunjungi Berita Alternatif di :

BACA JUGA

POPULER BULAN INI
INDEKS BERITA