BERITAALTERNATIF.COM – Kabut asap yang melanda Kutai Kartanegara (Kukar) tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar Zulhansyah mengatakan pembatasan aktivitas akibat kondisi kabut asap dapat memberikan dampak terhadap UMKM yang bergantung pada aktivitas masyarakat secara langsung.
“Kalau dilihat dari banyaknya pembatasan yang terjadi sekarang, ya pasti berdampak. Salah satunya UMKM,” katanya kepada awak media Berita Alternatif pada Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, pekerja di sektor pemerintahan, pendidikan, maupun sebagian sektor swasta relatif memiliki perlindungan kelembagaan ketika aktivitas dilakukan dari rumah.
Kondisi tersebut berbeda dengan UMKM yang harus menanggung sendiri risiko penurunan aktivitas ekonomi.
Karena itu, dia menilai penanganan dampak kabut asap terhadap UMKM membutuhkan kerja sama antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah.
“UMKM, masyarakat, dan seluruh elemen di pemerintahan harus bekerja sama untuk bagaimana menanggulangi masalah-masalah seperti ini,” ujarnya.
Di luar dampak ekonomi jangka pendek, ia menyoroti nilai ekonomi lahan gambut di Kukar.
Zulhansyah mengaitkan persoalan tersebut dengan kerja sama Pemerintah Kabupaten Kukar dan PT Tirta Carbon Indonesia (TCI) terkait perdagangan karbon.
Dia menjelaskan, apabila lahan gambut memiliki nilai dalam skema perdagangan karbon, kawasan tersebut semestinya mendapat perhatian serius agar tidak rusak akibat kebakaran.
“Kalau bicara kontrak Tirta Carbon Indonesia dengan Pemda Kukar, seharusnya lahan gambut tidak mungkin menjadi objek, tidak mungkin menjadi salah satu lahan yang terjadi bencana,” katanya.
Ia menilai keberadaan lahan gambut perlu dijaga agar potensi ekonomi dari perdagangan karbon tidak terganggu oleh kebakaran dan kerusakan lingkungan.
“Lahan gambut harus dijaga dan harus digunakan. Bagaimana caranya? Itu dibuat oleh Pemerintah Kabupaten,” ujarnya.
Zulhansyah kemudian meminta agar pelaksanaan perdagangan karbon tidak berjalan terpisah dari upaya pencegahan kebakaran lahan.
“Bagaimana carbon trade ini bisa berjalan dan tidak dipengaruhi oleh bencana yang saat ini terjadi. Itu harus dijaga dan bersama-sama dengan masyarakat bagaimana caranya masalah seperti ini bisa terselesaikan dan diminimalisir dengan cepat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Devi Nila Sari
