BERITALTERNATIF.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari program nasional pemerintah.
Rasid menilai program tersebut sangat positif dan perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat Kukar.
“Supaya masyarakat mengetahui dan memahami manfaat dari program MBG ini,” ujar Rasid seusai menghadiri kegiatan Sosialisasi MBG yang digelar oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kukar, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, program MBG merupakan langkah luar biasa karena menyentuh langsung kebutuhan anak-anak di tingkat SD, SMP, dan SMA.
Dia berharap program tersebut dapat mendukung tumbuh kembang generasi muda agar memiliki kesehatan dan gizi yang cukup untuk menunjang kegiatan belajar mereka.
Program MBG juga diharapakannya dapat berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi generasi muda, khususnya di Kukar.
“Anak-anak yang sehat dan bergizi cukup tentu akan lebih fokus dalam menuntut ilmu,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program ini, mulai dari penyusunan menu hingga standar kesehatan makanan yang disajikan.
Hal ini disebutnya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus keracunan atau penyimpangan kualitas bahan pangan.
“Program ini harus dijalankan dengan baik dan dikontrol. Pemerintah, DPRD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan perlu berkoordinasi dan mengawasi pelaksanaannya agar berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Meski tidak mengetahui secara pasti besaran anggaran yang dialokasikan, Rasid optimistis bahwa program tersebut dapat membantu menekan angka stunting di Kukar.
“Dengan adanya program makan bergizi gratis, angka stunting bisa berkuranglah bahkan dihilangkan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama semua pihak.
Karena itu, Rasid mengajak masyarakat untuk bersama-sama bersinergi menyukseskan dan mengawasi program MBG yang digagas oleh pemerintah pusat.
“Kalau seluruh elemen ikut mengawasi, pihak penyelenggara pasti akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” tutup Rasid. (*)
Penulis: Ahmad Rifa’i
Editor: Ufqil Mubin
