BERITAALTERNATIF.COM – Klaim tidak logis Uni Eropa dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri Dewan Kerja Sama Teluk Persia dan dukungannya terhadap posisi tidak berdasar Uni Emirat Arab mengenai pulau-pulau Iran—Abu Musa, Greater Tunb, dan Lesser Tunb—sekali lagi menunjukkan bahwa karena pengaruh Inggris, Prancis, dan Jerman, Uni Eropa tidak memiliki pendekatan bersahabat terhadap Iran dan justru menjadi salah satu faktor utama di balik langkah-langkah bermusuhan terhadap Republik Islam Iran.
Dalam hal ini, ada beberapa poin yang patut diperhatikan: Pertama, di antara negara anggota Uni Eropa, Inggris adalah pihak yang paling mengetahui bahwa ketiga pulau tersebut adalah milik Iran, dan hal itu telah berulang kali dinyatakan selama era Pahlavi. (Lihat buku Emarat Ma’mur, memoar Manouchehr Behnam, duta besar pertama Iran untuk Uni Emirat Arab).
Berdasarkan bukti sejarah dan geografis, ketiga pulau tersebut telah berada di bawah kekuasaan Iran selama 2.500 tahun, sejak masa Kekaisaran Achaemenid, Parthia, dan Sassania.
Pada masa Dinasti Qajar, Inggris memanfaatkan konflik Iran dalam Perang Herat untuk melancarkan ekspedisi ke Teluk Persia, yang mengakibatkan pendudukan terhadap ketiga pulau tersebut.
Padahal London sendiri telah mengakui kedaulatan Iran atas Teluk Persia dan pulau-pulaunya dalam perjanjian resmi yang rinci pada tahun 1808 dan 1812.
Pada masa Pahlavi, setelah negosiasi antara Iran dan Inggris terkait kepemilikan tiga pulau tersebut, dan setelah Shah setuju atas pemisahan Bahrain dari Iran, pasukan Inggris ditarik dan tentara Iran memasuki ketiga pulau itu, menegakkan kembali kedaulatan penuh atas wilayah tersebut.
Peristiwa ini terjadi dua hari sebelum berdirinya Uni Emirat Arab, dan menjadi alasan kuat untuk menolak klaim UEA atas pulau-pulau tersebut. Kini, dengan mendukung klaim palsu UEA, Uni Eropa tidak hanya melanjutkan sikap bermusuhannya terhadap Iran, tetapi juga mengabaikan dokumen-dokumen sejarah yang sah, sehingga merusak kredibilitasnya sendiri.
Kedua, Uni Eropa, sebagai pihak yang paling merugi dalam perang Ukraina, kini berusaha mengalihkan perhatian rakyat Eropa dari kegagalannya dengan mengangkat isu-isu menyimpang seperti aktivasi snapback dan dukungan terhadap klaim palsu UEA.
Upaya mengalihkan opini publik dari keterlibatan mereka bersama rezim Zionis dalam genosida terhadap rakyat Gaza juga menjadi salah satu alasan permusuhan Uni Eropa terhadap Iran.
Faktanya, meskipun Inggris, Prancis, dan Jerman memiliki pendekatan bermusuhan terhadap Iran, banyak pejabat dari negara anggota Uni Eropa lainnya yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut dan justru berupaya memperbaiki serta melanjutkan hubungan dengan Iran.
Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap “kediktatoran politik” tiga negara besar itu di dalam Uni Eropa dan telah menyampaikan ketidakpuasan tersebut dalam pertemuan politik dengan para pejabat Iran.
Sebagian dari mereka bahkan percaya bahwa Eropa, meskipun mengklaim independen dari Amerika Serikat, pada kenyataannya mengikuti pendekatan yang sama dengan AS, hanya dalam bentuk misi yang lebih halus terhadap Iran.
Ketiga, pendekatan semacam ini dengan jelas menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak dapat dipercaya dan tidak bisa dianggap sebagai sahabat Iran. Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei juga telah berulang kali menegaskan bahwa Eropa tidak bisa dipercaya.
Meskipun Inggris, Prancis, dan Jerman memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Iran, ketiga negara tersebut juga menjadi tempat aman dan pusat aktivitas bagi kelompok teroris yang menentang Iran.
Ketika Saddam menyerang Iran dan memaksakan perang, ketiga negara ini mendukungnya dengan bantuan senjata, bahkan menjual senjata kimia—sebuah aib sejarah yang akan selalu melekat pada mereka, terutama pada pemerintah Jerman.
Selama perang yang dipaksakan itu, Uni Eropa, bersama dengan AS, memberlakukan embargo ekonomi yang keras terhadap Iran. Setelah dikeluarkannya Resolusi 598 dan berakhirnya perang, Eropa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki hubungan politik dengan Iran.
Sikap buruk Eropa terhadap Iran terus berlanjut di bidang lain, seperti isu hak asasi manusia, di mana para pejabat Eropa berkali-kali menyerukan penghentian program nuklir damai Iran.
Setelah pelanggaran perjanjian oleh Donald Trump dan penarikan diri AS dari JCPOA, negara-negara Eropa juga gagal memenuhi kewajiban mereka dan justru, melalui pembagian peran dengan Amerika, melakukan tindakan ilegal. Dengan mengaktifkan mekanisme snapback, mereka menunjukkan tingkat tertinggi permusuhan terhadap Iran.
Poin terakhir yang penting adalah bahwa Uni Eropa tidak memiliki tempat dalam kebijakan luar negeri independen Republik Islam Iran kecuali jika ia memperbaiki pendekatan bermusuhannya terhadap bangsa Iran.
Perbedaan antara kebijakan Uni Eropa dan AS terhadap Iran harus ditunjukkan secara nyata melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, dan harus terlihat dalam proses membangun kepercayaan rakyat Iran. Jika hal itu tidak terjadi, maka anggota Uni Eropa akan terus kehilangan kesempatan untuk menjadi sahabat bangsa Iran. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
