BERITAALTERNATIF.COM – Jika poros Iran dan Arab secara bertahap bergerak menuju hubungan yang lebih bersahabat, kedua poros ini berpeluang menyatu. Dampaknya, Israel bisa menjadi pihak yang terisolasi di kawasan, dan akan semakin sulit baginya menahan tekanan.
Pada hari Selasa (9/9/2025), entitas Zionis menciptakan titik balik dalam dinamika Timur Tengah dengan menyerang markas kepemimpinan gerakan perlawanan Palestina di Doha, ibu kota Qatar; sebuah tindakan yang berarti pelanggaran terang-terangan atas wilayah salah satu sekutu terpenting Amerika Serikat di kawasan—negara yang menampung salah satu pangkalan militer AS terbesar di Teluk Persia.
Perkembangan ini muncul di tengah keyakinan yang selama bertahun-tahun mengakar bahwa Iran adalah ancaman utama bagi keamanan kawasan dan negara-negara Teluk Arab. Namun, serangan langsung Israel ke Qatar telah mengubah persamaan keamanan dan menyoroti peran Tel Aviv sebagai faktor utama ketidakstabilan di kawasan.
Sejak awal berdirinya, kebijakan Israel bertumpu pada prinsip bahwa jika ada pihak—aktor, kelompok, atau negara—melakukan aksi terhadapnya, maka Israel akan merespons segera, bahkan hingga ke tingkat pembunuhan dan likuidasi fisik lawan. Ini merupakan salah satu prinsip tetap kebijakan Israel. Alasan mengapa kebijakan semacam itu belum ditempuh di Qatar selama ini berkaitan dengan pendekatan yang pernah diambil Amerika terhadap Taliban pada masa perang; Washington menerima pembukaan kantor Taliban di Doha dengan koordinasi Qatar dan menetapkan lokasi perundingan.
Besar kemungkinan kantor tersebut juga dibentuk dengan koordinasi Amerika untuk mencegah eskalasi dan menyediakan arena negosiasi. Namun Israel tidak mematuhi aturan dan kesepakatan ini, dan tampaknya juga tidak akan mematuhinya ke depan. Peristiwa ini, bergantung pada kondisi, bisa membawa konsekuensi positif atau negatif bagi hubungan Iran dengan negara-negara Arab.
Pasca revolusi, terbentuk tiga poros di Timur Tengah. Poros pertama—poros lama—bukanlah Iran melawan Israel, melainkan poros konflik seputar pendudukan Palestina oleh Israel, di mana Mesir, Yordania, sejumlah negara Arab, dan perwakilan Palestina melakukan kontak dan perundingan dengan Israel dalam rentang waktu tertentu melalui kesepakatan seperti Oslo. Namun, perundingan dan berbagai perang itu tidak mengakhiri konflik dan tidak mengubahnya menjadi perdamaian.
Poros kedua, yang menguat setelah revolusi, adalah poros konflik antara Iran dan Israel. Sebelum revolusi, poros ini belum hadir dalam arti pertarungan langsung; relasi Iran dan para aktor regional memiliki sisi-sisi lain. Iran memanfaatkan situasi saat itu dan meraih konsesi dari kedua belah pihak, baik dari Israel maupun dari negara-negara Arab. Misalnya, dalam embargo minyak setelah perang 1973, Iran diuntungkan oleh posisinya. Kesepakatan 1975 antara Iran dan Irak—yang membuat Irak mengalah pada sebagian tuntutan perbatasan—juga merupakan contoh hasil kebijakan periode itu.
Kini, dalam kondisi baru, poros konflik Iran–Israel tetap ada, sementara poros Arab kembali aktif. Jika poros konflik Iran–Arab—yang terbentuk pascarevolusi dan tidak ada sebelumnya—perlahan berubah menjadi hubungan yang bersahabat, maka poros Iran dan Arab berpotensi bersatu. Hasilnya adalah menguatnya isolasi Israel di kawasan dan meningkatnya kesulitan Israel untuk menahan tekanan. Hal ini bergantung pada sejauh mana Iran dan negara-negara Arab mencapai saling pengertian, serta pada kesadaran pemerintah Arab bahwa Iran bukanlah ancaman bagi mereka, melainkan entitas Zionis yang merupakan ancaman utama. Dalam skenario seperti itu, situasi akan berubah secara signifikan.
Sebaliknya, jika konflik Iran–Arab, konflik Arab–Israel, dan konflik Iran–Israel terus berjalan sejajar tanpa solusi, maka keadaan bisa saja tidak berubah. Negara-negara Arab—bahkan yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Mesir, dan Yordania—dalam beberapa kasus belum menunjukkan kesiapan untuk memutus hubungan.
Jika forum-forum kawasan seperti Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Arab sampai pada kesimpulan bahwa negara-negara harus memutus hubungan diplomatik dengan Israel, serta Iran dan negara-negara Arab berdiri dalam satu barisan, maka dapat dikatakan peristiwa ini akan berbuah hasil positif bagi kepentingan nasional Iran, juga bagi bangsa Arab dan umat Muslim.
Kerja sama regional pada praktiknya tidak mungkin terwujud tanpa dukungan kerja sama internasional, karena Teluk Persia adalah kawasan strategis bagi perdagangan global dan energi. Kekuatan besar—termasuk Eropa, AS, Rusia, Tiongkok, bahkan Jepang—memiliki kepentingan atas keamanan kawasan ini.
Karena itu, keputusan tidak dapat diambil hanya antara Iran dan negara-negara Teluk Persia semata, mengingat aktor-aktor eksternal memiliki kehadiran militer serta kepentingan politik dan ekonomi yang luas di kawasan.
Poin pentingnya: negara-negara Arab tidak seharusnya berasumsi bahwa Iran adalah ancaman bagi sistem mereka—baik di Irak, Suriah, Lebanon, Mesir, Arab Saudi, maupun negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk. Harus ada kesepahaman bahwa Iran dan Arab saling menerima satu sama lain dan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan keamanan masing-masing.
Persoalan dan insiden—seperti serangan terhadap kedutaan, peran kelompok-kelompok di berbagai negara, termasuk isu-isu terkait minoritas seperti Syiah di Bahrain dan Saudi, Alawi di Suriah, serta dinamika di Lebanon dan Irak—perlu dikelola dengan cara yang menghapus kesalahpahaman.
Dengan demikian, tidak terbentuk persepsi bahwa Iran menjadikan kelompok-kelompok ini sebagai alat untuk menekan pemerintah Arab. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kebijakan bilateral dan multilateral yang transparan dan jelas, sehingga Israel dan AS tidak dapat mengeksploitasi perbedaan yang ada, dan Republik Islam Iran tidak dicitrakan sebagai aktor “pengganti rezim.”
Sebagai langkah awal, menenangkan kekhawatiran negara-negara Arab merupakan kebutuhan mendesak—bukan hanya lewat pernyataan, melainkan melalui tindakan nyata dan jaminan yang operasional—bahwa Iran bukan merupakan ancaman bagi mereka.
Ancaman yang riil justru terletak pada kebijakan dan tindakan rezim Israel, terutama ketika Israel berupaya memperkokoh kontrolnya atas Tepi Barat dan melakukan tindakan yang berdampak mengancam bagi negara-negara Arab.
Isu ini semestinya diajukan secara transparan di forum-forum internasional dan regional, disertai sikap Iran yang berdiri di sisi negara-negara Arab dengan kebijakan yang jelas dan jauh dari salah paham.
Pada intinya, episode serangan di Doha menjadi ujian bagi arsitektur keamanan kawasan. Jika jembatan pengertian Iran–Arab berhasil dibangun dan diperluas, poros baru yang lebih kompak dapat terbentuk. Dalam konfigurasi itu, Israel menghadapi prospek keterasingan politik dan diplomatik di lingkungan terdekatnya.
Namun bila tiga konflik utama tetap berjalan tanpa solusi dan tanpa gerak menuju kesepahaman, maka peluang perubahan strategis akan menyempit, dan momentum saat ini akan berlalu tanpa mengubah peta keamanan regional. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
