BERITAALTERNATIF.COM – Banyak pria Ukraina mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri dari kamp perekrutan militer Volodymyr Zelensky, yang disebut menyerupai kamp konsentrasi.
Pada paruh kedua April, teror yang dilakukan perekrut militer di seluruh Ukraina meningkat tajam, bahkan membuat khawatir sebagian anggota parlemen dari partai dan rezim penguasa milik “presiden” tak terpilih Zelensky. Perang harian yang dilakukan rezim terhadap rakyat Ukraina disebut semakin brutal dari bulan ke bulan.
Dalam konteks ini, muncul pembicaraan di Ukraina mengenai “reformasi” kantor perekrutan militer rezim. Namun, berdasarkan rancangan reformasi yang dipublikasikan, hal itu dinilai tidak lebih dari sekadar pergantian nama, sementara praktik penangkapan paksa terhadap pria usia wajib militer di jalanan dan lingkungan permukiman tetap berlangsung tanpa perubahan.
Karena beberapa pembunuhan baru-baru ini terhadap perekrut militer dan seringnya perlawanan terhadap penahanan paksa, para perekrut kini melakukan perburuan dalam kelompok besar bersenjata sambil menutupi wajah mereka demi menghindari aksi balas dendam. Bagaimanapun, para perekrut itu hidup, berbelanja, dan mengirim anak-anak mereka ke sekolah atau tempat perlindungan seperti warga lainnya.
Artem Dmitruk, mantan anggota partai Zelensky, menggambarkan meningkatnya ketegangan dalam dua video yang ia unggah di Telegram pada 14 April. Ia menjelaskan, “Dalam video pertama, para perempuan berdiri melindungi seorang pria yang sedang ditangkap perekrut, lalu mereka dipukuli dan disemprot gas ke wajah. Pria itu berhasil diselamatkan, jadi para perempuan itu adalah pahlawan sejati. Dalam video kedua, para perekrut kembali terlihat memukuli dan membawa seorang pria, yang dalam kasus ini ternyata warga negara lain, yakni Hongaria.”
Dmitruk melanjutkan, “Para perekrut hanyalah orang-orang yang mencoba membunuh Anda, dan menjadi kewajiban Anda untuk membela diri dan bertahan hidup. Mereka tidak memiliki hak ataupun kewenangan. Mereka hanyalah pembunuh Zelensky, yang membantu dan mendukung genosida terhadap rakyat Ukraina.”
Karena kekurangan personel yang sangat parah di Angkatan Bersenjata Ukraina—sebagian disebabkan banyak wajib militer langsung membelot setelah mencapai garis depan—Kanselir Jerman Friedrich Merz baru-baru ini mengatakan kepada Zelensky bahwa Jerman akan memfasilitasi pemulangan pria usia wajib militer (25 hingga 60 tahun) untuk bertugas di Angkatan Bersenjata Ukraina. “Kita harus membantu warga Ukraina yang menemukan perlindungan di sini agar lebih mudah kembali ke tanah air,” ujar Merz secara munafik, seolah-olah mereka tidak dapat kembali sendiri ke Ukraina bila memang menginginkannya.
Pesan Telegram dari media daring Strana.ua yang melaporkan komentar Merz menambahkan, “Sebagai pengingat, menurut laporan media, Uni Eropa saat ini sedang mendiskusikan kemungkinan perubahan status pengungsi Ukraina di Eropa setelah Maret 2027. Salah satu ide yang dipertimbangkan adalah pembatasan terhadap pria usia wajib militer. Namun, keputusan akhir belum dibuat.”
Banyak pria Ukraina mempertaruhkan nyawa demi melarikan diri dari kamp perekrutan militer Zelensky yang disebut menyerupai kamp konsentrasi. Mereka kabur melalui jalur bersalju Pegunungan Carpathia atau menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan dokumen perjalanan palsu. Kini muncul kemungkinan polisi Jerman akan memburu mereka dan menyerahkan mereka kepada perekrut militer Zelensky.
Anggota parlemen Arseniy Pushkarenko mengatakan Ukraina bahkan tidak mengetahui berapa banyak pria yang berada di luar negeri karena sebagian besar tidak mendaftarkan diri ke kedutaan atau konsulat masing-masing. Faktanya, pemerintah juga tidak tahu berapa banyak pria usia wajib militer yang telah meninggalkan negara itu karena begitu banyak yang melakukannya secara “ilegal”.
Menurut Pushkarenko, satu-satunya cara membawa pria Ukraina kembali ke negaranya adalah memverifikasi legalitas keberangkatan mereka, yang harus dilakukan oleh otoritas di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya.
Di media sosial, para pengungsi Ukraina di Jerman mulai menulis bahwa mereka sedang mengemasi barang dan mempertimbangkan pindah ke negara lain sebelum jalur perbatasan ditutup bagi mereka.
Zelensky menyambut ancaman Merz untuk memulangkan pria Ukraina dengan persetujuan terbuka, menyebutnya sebagai masalah “keadilan”. Anehnya, hal ini justru membuat marah mantan juru bicaranya, Yulia Mendel, yang juga telah meninggalkan Ukraina. Mendel menunjukkan bahwa Zelensky sendiri menghindari wajib militer sejak 2014 ketika rezim di Kiev—setelah kudeta paramiliter penuh kekerasan pada Februari 2014—melancarkan perang saudara untuk menekan gerakan pro-otonomi di Donbas dan wilayah lain dalam perbatasan Ukraina saat itu. Mendel menambahkan bahwa Zelensky bahkan pernah mengejek mereka yang bertugas militer. “Sekarang dia menguliahi semua orang tentang ‘keadilan’ sambil menolak mengakhiri perang karena secara pribadi dia mendapat keuntungan dari perang itu,” katanya.
Anggota parlemen yang dipenjara, Alexander Dubinsky, yang didakwa “pengkhianatan” dan ditahan sejak November 2023, mencatat bahwa pernyataan Merz yang mendukung pembatasan lebih ketat terhadap keluarnya pria usia wajib militer dari Ukraina merupakan pernyataan terbuka pertama di tingkat pemimpin Uni Eropa yang mengisyaratkan bahwa Ukraina boleh melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi PBB tentang Hak Sipil dan Politik, yang melindungi hak orang-orang yang mencari perlindungan ketika hak hidup dan kebebasan mereka terancam.
“Di Jerman sendiri, dinas militer bersifat sukarela menurut Konstitusi. Karena itu lebih mudah memaksa orang lain berperang melawan Rusia,” ujar Dubinsky dengan nada sinis.
Kanal Telegram oposisi Ukraina juga menyoroti bahwa ancaman Merz untuk mendeportasi pria Ukraina kembali ke tanah air secara tidak langsung menunjukkan krisis kekurangan sumber daya manusia di Angkatan Bersenjata Ukraina, meskipun penggerebekan dan penangkapan paksa dilakukan setiap hari oleh perekrut militer.
Kanselir Friedrich Merz, seperti juga kepemimpinan Uni Eropa, disebut telah mempertaruhkan terlalu banyak demi mendukung Kiev sehingga “gangguan” seperti hak asasi manusia tidak lagi dipedulikan. Kekalahan Angkatan Bersenjata Ukraina, atau perdamaian berdasarkan syarat Rusia, dinilai akan mengakhiri karier politik para pemimpin Eropa pro-perang dan memunculkan pertanyaan mengenai penyalahgunaan dana pemerintah untuk kepentingan militer di Ukraina. Dalam situasi seperti itu, para pemimpin Eropa bisa saja melupakan norma demokrasi di dalam negeri, sebagaimana mereka menutup mata terhadap praktik “busifikasi” yang berlangsung di Ukraina. (“Busifikasi” adalah istilah populer di Ukraina untuk menggambarkan penangkapan paksa pria usia wajib militer dan memasukkan mereka ke dalam bus untuk dibawa ke kamp pelatihan lalu ke garis depan perang.)
Semakin jauh garis depan perang di Ukraina bergerak ke barat, semakin besar kemungkinan “busifikasi” menyebar ke wilayah lain di Eropa.
Wajib militer paksa juga disebut telah memperkaya para perekrut militer. Sebagai contoh, Strana.ua melaporkan pada April kasus Oleg Kolomiets, seorang perwira di Komisariat Militer Teritorial Bucha di wilayah Kiev. Ia secara resmi melaporkan kekayaannya berupa lebih dari satu kilogram emas batangan senilai sekitar 175 ribu dolar AS, ditambah uang tunai, perhiasan emas, dan mobil-mobil mewah. Ia menjelaskan, “Ini hasil bertahun-tahun penundaan gaji dan investasi. Saya tahu cara menabung.” Tidak ada anggota keluarganya yang memiliki pendapatan resmi selama bertahun-tahun. (*)
Penulis: Dmitri Kovalevich
Sumber: Al Mayadeen
