BERITAALTERNATIF – Melalui pembacaan ulang satu gagasan etis dari Imam Ali bin Abi Thalib (abad ke-7 M), tulisan ini menunjukkan bagaimana keterkaitan antara “keimanan”, “tanggung jawab”, dan “tindakan” dapat menghadirkan sebuah kerangka universal untuk menilai legitimasi para manajer dan pemimpin. Pesan utama teks ini adalah bahwa tidak ada sistem nilai, baik yang bersifat religius maupun sekuler, yang dapat memiliki kredibilitas jangka panjang tanpa perwujudan tanggung jawab dalam praktik nyata.
- Persoalan Global: Krisis Kepercayaan dalam Manajemen
Organisasi internasional, pemerintah, dan media global berulang kali memperingatkan dampak korupsi, inefisiensi, kurangnya transparansi, serta keterputusan antara komitmen yang dideklarasikan dengan kinerja aktual. Berbagai pengalaman global menunjukkan bahwa hukum dan struktur organisasi, jika tidak disertai etika yang berbasis pada tanggung jawab, tidak mampu membangun kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kembali pada prinsip-prinsip dasar etika manajemen—tanpa mempersoalkan asal-usul budaya atau agama—menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
- Prinsip Transhistoris dalam Pemikiran Alawi
Imam Ali (AS) dalam sebuah pernyataan yang singkat namun sangat mendalam, menggambarkan sebuah rangkaian konseptual di mana keimanan yang sejati hanya bermakna jika berujung pada tanggung jawab dan tindakan. Dalam pandangan ini, nilai-nilai hanyalah klaim kosong jika tidak disertai komitmen praktis; tanggung jawab merupakan penghubung antara etika dan kekuasaan; sedangkan tindakan menjadi ukuran akhir dari kejujuran para pemimpin dan manajer. Prinsip ini dengan mudah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kontemporer tata kelola pemerintahan dan manajemen publik.
- Kesesuaian dengan Standar Good Governance
Komponen utama good governance—yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan efektivitas—semuanya berangkat dari satu asumsi yang sama, yaitu bahwa kekuasaan hanya sah jika dapat dipertanggungjawabkan. Pemikiran Alawi, berabad-abad yang lalu, telah mengungkapkan prinsip yang sama dalam bentuk moral dan humanistik, dengan menekankan bahwa tanggung jawab harus didahulukan daripada hak istimewa.
- Manajer sebagai Representasi Nyata Nilai-Nilai
Di era media global, para manajer dan pemimpin bukan sekadar pengambil keputusan, melainkan juga “simbol hidup” dari sistem nilai yang mereka wakili. Perilaku mereka secara langsung memengaruhi penilaian opini publik terhadap integritas institusi, efektivitas sistem, serta hubungan antara moralitas dan kekuasaan. Dari sudut pandang ini, setiap manajer—baik di organisasi internasional, pemerintahan nasional, maupun lembaga sipil—memegang peran kunci dalam memperkuat atau justru merusak modal sosial.
- Tanggung Jawab Manajerial sebagai Kewajiban Kemanusiaan
Dalam kerangka ini, manajemen dipahami sebagai kewajiban moral sebelum menjadi jabatan administratif. Seorang manajer yang menempatkan dirinya untuk tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada pengawasan formal, yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta yang menjadikan nilai-nilai etis sebagai dasar pengambilan keputusan sehari-hari, akan berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan mutakhir dalam Kepemimpinan Etis dan Manajemen Berbasis Nilai.
- Implikasi bagi Pembuat Kebijakan dan Institusi Internasional
Pembacaan ulang prinsip etis ini menyampaikan pesan yang jelas bagi organisasi internasional dan media global. Reformasi tata kelola bukan semata-mata persoalan teknis atau hukum. Tanpa pelembagaan tanggung jawab etis, pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan para manajer perlu difokuskan pada keterkaitan yang nyata antara nilai dan tindakan.
Kesimpulan
Pesan tulisan ini sederhana namun mendasar: legitimasi manajemen tidak bersumber dari kekuasaan, melainkan dari tanggung jawab. Prinsip yang berakar pada gagasan kuno ini justru semakin relevan bagi dunia kontemporer. Di tengah situasi ketika opini publik global semakin kritis terhadap institusi kekuasaan, mendefinisikan ulang manajemen sebagai “pelayanan yang bertanggung jawab” dapat membangun jembatan antara etika, kepercayaan, dan tata kelola yang berkelanjutan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
