BERITAALTERNATIF.COM – Sejak dimulainya agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, tidak hanya tujuan-tujuan yang mereka nyatakan tidak terealisasi, tetapi tanda-tanda kegagalan di lapangan dan politik bagi pihak penyerang semakin terlihat.
Perang yang dimulai dengan serangan besar-besaran dan pembunuhan warga sipil, termasuk para pelajar yang tidak bersalah, dengan cepat berkembang menjadi krisis kemanusiaan, keamanan, dan ekonomi yang luas serta memicu berbagai reaksi dari media internasional.
Meskipun gencatan senjata selama dua minggu telah tercapai dan kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump, jalan menuju berakhirnya agresi ini secara nyata masih panjang dan penuh kerumitan.
Media dunia dengan pendekatan masing-masing berusaha membentuk narasi mengenai perang ini. Analisis terhadap pemberitaan tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi perang dan masa depannya.
Media Barat
BBC melaporkan adanya pernyataan yang bertentangan dari Trump. Di satu sisi Presiden AS itu mengklaim telah mencapai “kesepakatan besar” dengan Iran dan menyebut akan ada upacara penandatanganan segera di Eropa. Namun Teheran menegaskan bahwa “belum ada sesuatu pun yang final”.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut laporan mengenai kesepakatan tersebut sebagai “spekulasi” dan mengatakan AS telah mengajukan “permintaan baru dan tuntutan berlebihan”, tetapi Iran “tidak akan melewati garis merahnya”.
Menurut laporan BBC, hanya beberapa jam setelah Trump mengancam akan melakukan serangan “sangat keras” terhadap Iran dan merebut Pulau Kharg, ia justru mengumumkan pembatalan serangan tersebut dan mengklaim para perunding telah mencapai “kesepakatan besar” yang menjamin “Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir”.
Perubahan sikap mendadak ini menyebabkan harga minyak Brent turun 4,4 persen menjadi sekitar 89 dolar per barel.
BBC menambahkan bahwa pola perubahan sikap Trump seperti ini sebelumnya juga terlihat pada 20 April dan 27 Mei.
Dalam perkembangan militer, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan serangan ke wilayah selatan Iran, sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyerang pangkalan Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.
Militer Iran juga memperingatkan bahwa “atau ekspor minyak dan gas akan berlaku untuk semua pihak, atau tidak ada satu pun yang mendapatkannya.”
Perunding utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan para pemimpin Amerika agar tidak mengambil “strategi keliru dan keputusan terburu-buru”, karena langkah tersebut akan menciptakan “rawa tanpa akhir”.
Sementara itu, PBB serta Pakistan, Rusia, China, Turki, India, dan Arab Saudi menyerukan segera dilakukannya deeskalasi.
Sementara itu, Atlantic Council dalam analisisnya membahas perkembangan terbaru perang Iran dan mempertanyakan apakah perubahan sikap Trump dari ancaman serangan menjadi pengumuman kesepakatan benar-benar menandai akhir perang.
Menurut laporan itu, Trump menyebut tujuan eskalasi terakhir adalah memaksa Iran menerima persyaratan Amerika. Namun para analis lembaga tersebut menyatakan bahwa “kondisi yang membawa Trump menuju gencatan senjata April tidak berubah” dan Trump pada dasarnya tidak menginginkan konflik tanpa akhir.
Analisis tersebut menyebut bahwa bahkan kesepakatan cepat kemungkinan tidak akan menyelesaikan semua masalah utama. Para ahli menilai kesepakatan itu justru memungkinkan Iran mencapai “normal baru” dalam hubungan internasional.
Selain itu, Teheran akan berhasil membangun persepsi bahwa diplomasi Iran dapat membatasi tindakan Israel terhadap Hizbullah Lebanon.
Atlantic Council juga menyoroti perpecahan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menolak tekanan Amerika untuk menghentikan serangan terhadap Lebanon.
Lembaga tersebut memperkirakan AS kemungkinan tetap mempertahankan kapal induk dan aset militernya di kawasan setidaknya hingga akhir masa pemerintahan Trump.
Media analisis The Conversation membahas alasan Trump mundur dari ancaman melanjutkan perang terhadap Iran.
Menurut laporan tersebut, keberlanjutan serangan Amerika akan membuat Washington kehilangan mitra pentingnya di kawasan Teluk.
Setiap serangan Iran terhadap fasilitas Amerika di kawasan, menurut analisis itu, memperkuat pelajaran bagi kerajaan-kerajaan Arab Teluk bahwa keberadaan pangkalan Amerika di wilayah mereka bukan memberikan keamanan, melainkan menjadikan mereka sasaran.
The Conversation menyebut Trump menghadapi tiga krisis sekaligus: penutupan Selat Hormuz, kemerosotan ekonomi global, dan potensi kekalahan Partai Republik dalam pemilu tengah periode November.
Dalam kondisi tersebut, Trump berharap dapat menekan Iran agar menerima kesepakatan. Namun laporan itu menyimpulkan bahwa “peluang keberhasilan strategi ini sangat kecil”.
Media Arab dan Regional
Al Jazeera dalam tulisan Mohammad Kamel Amr membahas alasan kegagalan Israel dalam perang melawan Iran.
Artikel itu menyebut bahwa setelah lebih dari tiga bulan sejak dimulainya serangan gabungan Amerika-Israel terhadap Iran dan setelah gencatan senjata yang dimulai 8 April, sudah waktunya mengevaluasi keberhasilan dan kerugian pihak-pihak yang terlibat.
Pada awal serangan, Amerika dan Israel mengklaim Iran berada di ambang memperoleh senjata nuklir yang dapat mengancam Israel dan AS.
Karena itu, mereka menyatakan perlu menghancurkan kemampuan nuklir Iran serta menyingkirkan para pemimpin politik, militer, dan teknis Iran.
Selain itu, mereka juga menargetkan kemampuan militer Iran seperti angkatan udara, angkatan laut, rudal, drone, fasilitas peluncuran, dan infrastruktur pertahanan.
Namun muncul faktor yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan awal: keputusan Iran menutup Selat Hormuz.
Selat ini merupakan jalur penting dunia yang membawa sekitar 20 persen kebutuhan minyak dan gas global serta berbagai komoditas penting. Akibatnya, pembukaan kembali jalur ini menjadi salah satu tujuan utama operasi.
Terkait tujuan perubahan rezim Iran, artikel itu menyatakan bahwa meskipun sejumlah pejabat tinggi Iran tewas dalam serangan awal, termasuk pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei, hal tersebut tidak menyebabkan keruntuhan struktur pemerintahan Iran.
Secara bertahap terlihat bahwa struktur kepemimpinan pengganti, terutama dari unsur Garda Revolusi, dengan cepat mengambil alih posisi penting.
Arab21 menilai penyebab utama kekacauan dan ketidakstabilan kawasan berasal dari Trump dan Netanyahu.
Menurut tulisan tersebut, keduanya dianggap bertanggung jawab atas keberlanjutan perang terhadap Iran, Lebanon, Gaza, dan Tepi Barat.
Trump disebut berada dalam dilema: melanjutkan krisis atau mundur dari sikap sebelumnya.
Sementara Netanyahu dinilai tidak memiliki pilihan selain melanjutkan perang karena masa depan politiknya bergantung pada keberlanjutan konflik.
Tulisan itu menyebut bahwa jika perang berakhir, Netanyahu akan menghadapi berbagai kasus korupsi dan kritik terkait kegagalan keamanan sebelum operasi Badai Al-Aqsa, yang dapat mengancam karier politiknya.
Sementara itu, Al Mayadeen mengutip pakar hukum internasional yang menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas penyimpanan air di selatan Iran dapat dikategorikan sebagai “kejahatan perang”.
Surat kabar Inggris The Guardian juga menilai isu tersebut penting dalam hukum internasional.
Mantan pengacara Departemen Luar Negeri AS, Brian Finucane, menyatakan bahwa target perang harus dibedakan antara militer dan sipil.
Menyerang fasilitas sipil dapat menjadi kejahatan perang.
Beberapa anggota Kongres Amerika juga menyampaikan kekhawatiran terhadap penggunaan kekuatan militer terhadap Iran, terutama serangan terhadap fasilitas vital seperti air.
Media China dan Rusia
CGTN memberitakan bahwa Trump membatalkan rencana serangan terhadap Iran dan mengklaim adanya kesepakatan yang hampir tercapai.
Trump menyatakan negosiasi telah mencapai tingkat tinggi dalam kepemimpinan Iran.
Namun Iran belum memberikan konfirmasi resmi bahwa kesepakatan telah final.
Media tersebut juga melaporkan bahwa Israel belum mengetahui adanya kesepakatan tersebut dan masih khawatir mengenai isu nuklir dan rudal Iran.
Russia Today (RT) dalam laporannya menyebut bahwa meningkatnya konflik antara Iran, AS, dan Israel menjadi ujian bagi Uni Afrika dalam mempertahankan prinsip hukum internasional.
Sejumlah analis Afrika menilai lembaga tersebut belum mengambil posisi kuat dalam membela prinsip kedaulatan negara.
Kritikus menyatakan respons Uni Afrika terhadap serangan Amerika dan Israel terhadap Iran terlalu hati-hati, sementara kritik terhadap Iran lebih terbuka.
Para ahli mengatakan Uni Afrika seharusnya secara tegas mengecam pelanggaran kedaulatan dan penggunaan kekuatan tanpa dasar hukum.
Laporan itu menyimpulkan bahwa Afrika memiliki peluang untuk menjadi pembela utama prinsip kedaulatan nasional dan penolakan terhadap penggunaan kekerasan, jika mampu mengambil sikap independen dan konsisten berdasarkan hukum internasional. (*)
Sumber: Mehr News
