BERITAALTERNATIF.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong sinergi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pelaksanaan program listrik desa yang direncanakan menyasar sembilan desa di Kukar pada 2027.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa rencana tersebut dibahas setelah pemerintah daerah difasilitasi Gubernur Kalimantan Timur untuk berkomunikasi dengan PLN terkait program elektrifikasi desa.
Pernyataan itu disampaikan Aulia kepada awak media di eks Gedung Wanita Tenggarong, Selasa (15/9/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan intervensi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di sejumlah desa yang masuk dalam perencanaan program PLN tersebut.
“Nah, dengan hadirnya PLN kita berharap ini bisa bersinergi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PLTS komunal yang telah dibangun pemerintah daerah saat ini memiliki kapasitas antara 40 hingga 60 kilowatt-peak (kWp). Kapasitas tersebut dinilai masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga masyarakat secara menyeluruh.
Aulia mengatakan, pasokan listrik dari PLTS komunal yang tersedia selama ini pada dasarnya lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan penerangan dan penggunaan peralatan elektronik sederhana.
“Sehingga di masyarakat itu penggunaannya ini hanya cukup untuk penerangan, hanya untuk penerangan beberapa titik, ya cukup untuk menyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah berharap kehadiran PLN dapat memperkuat pasokan listrik di desa-desa tersebut sehingga kebutuhan rumah tangga warga dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Dia menegaskan, Pemkab Kukar telah berkomunikasi dengan PLN untuk membahas proses sinergi dalam pelaksanaan program listrik desa.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin program pembangunan kelistrikan berjalan secara terpisah antara PLN dan Pemkab Kukar.
“Kami berharap PLN tidak jalan sendiri, pemerintah daerah itu berjalan sendiri,” tegasnya.
Ia juga berharap PLN dapat mempertimbangkan penguatan PLTS komunal yang telah dibangun pemerintah daerah, terutama apabila intervensi PLN juga dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
“Harapan kita PLTS yang sudah terbangun ini, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN,” ungkapnya.
Mengenai bentuk kerja sama, dia menyebut terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat dibahas lebih lanjut, termasuk kerja sama operasional (KSO) atau skema lainnya yang disepakati kedua pihak.
“Terkait dengan prosesnya nanti bisa kita KSO atau apa pun itu,” ujarnya.
Dia menyebutkan, terdapat sembilan desa yang masuk dalam perencanaan intervensi PLN untuk program listrik desa pada 2027. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kukar.
Berikut daftar desa yang disebutkan Aulia: Desa Sepatin, Kecamatan Anggana; Desa Tunjungan, Desa Menamang Kiri, Desa Menamang Kanan, Desa Kupang Baru, dan Desa Liang Buaya, Kecamatan Muara Kaman; Desa Enggelam dan Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis.
Ia menegaskan, program tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
“Bagi kami pemerintah daerah adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program ini,” pungkasnya. (*)
Penulis: Arif Rahmansyah
Editor: Ufqil Mubin
