BERITAALTERNATIF – Dalam beberapa tahun terakhir, krisis Gaza sebagai salah satu konflik regional paling kompleks di dunia, terus menjadi pusat perhatian para politisi dan lembaga internasional. Namun demikian, berbagai upaya resmi untuk menegakkan gencatan senjata dan membangun kembali wilayah ini kerap berujung pada kegagalan dan menuai kritik luas. Dalam konteks inilah pembentukan “Dewan Perdamaian Gaza” atas inisiatif Donald Trump muncul, bukan hanya sebagai alat pencipta perdamaian, tetapi juga sebagai simbol persaingan kekuatan global dan krisis legitimasi lembaga internasional. Dewan ini diperkenalkan dengan tujuan resmi membangun kembali Gaza dan mendorong perdamaian, tetapi sejak awal langsung menghadapi reaksi negatif, keraguan regional dan internasional, serta kritik tajam dari para pemangku kepentingan lokal. Kajian terhadap struktur, komposisi anggota, tujuan, dan dampak inisiatif ini menggambarkan tantangan kompleks dalam politik internasional serta keterbatasan pendekatan sepihak dalam menyelesaikan krisis regional.
Struktur dan komposisi dewan
Dewan Perdamaian Gaza yang secara resmi diperkenalkan sebagai sebuah lembaga internasional, terdiri dari tokoh-tokoh politik, ekonomi, dan diplomatik terkemuka. Ketua dewan ditetapkan seumur hidup, yakni Donald Trump, dan bersamanya hadir figur-figur seperti Marco Rubio, Jared Kushner, dan Tony Blair dalam jajaran eksekutif. Kehadiran Tony Blair, mengingat perannya dalam perang Irak tahun 2003, memicu perdebatan serius dan protes dari opini publik. Komposisi ini menunjukkan bahwa dewan tersebut secara nyata berada di bawah pengaruh langsung Amerika Serikat, dengan pengambilan keputusan yang bertumpu pada pendekatan satu negara dan segelintir tokoh dekat Trump.
Hal penting lainnya adalah absennya perwakilan Palestina dalam posisi-posisi kunci dewan. Kehadiran warga Palestina hanya dibatasi pada sebuah komite teknokrat yang mengelola pelaksanaan teknis kegiatan, tanpa peran langsung dalam pengambilan keputusan strategis dan keamanan. Struktur ini secara jelas mencerminkan pendekatan sepihak dan pemusatan kekuasaan di tangan Amerika Serikat, yang pada akhirnya mengurangi legitimasi dewan di mata rakyat Palestina dan para pengamat internasional. Selain itu, persyaratan keanggotaan permanen dengan kewajiban membayar satu miliar dolar, yang diklaim akan digunakan untuk rekonstruksi Gaza, telah memunculkan isu “komersialisasi perdamaian” dan menjadi penghalang bagi partisipasi luas negara-negara lain.
Tujuan resmi dan perbedaan dalam praktik
Secara resmi, Dewan Perdamaian Gaza ditugaskan untuk membangun kembali Gaza, menegakkan gencatan senjata, dan mendorong perdamaian. Namun, analisis terhadap proses pembentukan serta pernyataan para anggota kunci menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya melampaui kerangka tersebut. Ketua dewan secara terbuka menyatakan bahwa aktivitas dewan tidak akan terbatas pada Gaza saja, melainkan dapat diperluas ke konflik-konflik global lainnya. Pendekatan ini menandakan bahwa dewan telah bergeser dari lembaga teknis yang terbatas pada pengawasan gencatan senjata, menjadi alat politik untuk membentuk ulang hubungan internasional dan memperluas pengaruh Amerika Serikat.
Pengalihan tugas-tugas seperti pelucutan senjata Hamas, pengawasan keamanan, dan pengelolaan sementara Gaza kepada sebuah badan di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, menimbulkan kekhawatiran hukum dan politik yang serius. Langkah semacam ini berpotensi melemahkan tatanan multilateral dan mekanisme resmi internasional, serta mengurangi tingkat kepercayaan antara aktor regional dan global. Dengan kata lain, pemusatan kekuasaan dalam satu lembaga dengan komposisi terbatas dan tanpa representasi pemangku kepentingan utama, lebih menyerupai instrumen tekanan politik dan ekonomi daripada solusi nyata bagi perdamaian.
Reaksi dan kritik dari pihak Palestina
Bahkan sebelum dewan ini mulai beroperasi secara resmi, reaksi dari masyarakat Palestina dan para analis kawasan sangat negatif. Gerakan Jihad Islam menilai komposisi dewan “sejalan dengan kehendak dan kepentingan Israel” dan menganggapnya sebagai indikasi niat politik untuk memaksakan pengaturan masa depan. Dr. Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, dengan nada emosional menyatakan, “Mereka membagi-bagi perdamaian di antara mereka sendiri, sementara kami hanya mendapat tenda-tenda,” dan menggambarkan dewan ini sebagai simbol jurang antara retorika diplomatik dan realitas kemanusiaan di lapangan. Para penulis dan analis Palestina juga memperingatkan bahwa dewan ini berpotensi secara bertahap menghapus isu Palestina dari agenda internasional.
Respons Israel dan perpecahan internal
Respons Israel terhadap Dewan Perdamaian Gaza juga bersifat kompleks dan kontradiktif. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa komposisi dewan dibentuk tanpa koordinasi dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan resminya. Beberapa menteri Israel, seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, secara terbuka menyerukan perang langsung atau migrasi paksa warga Palestina, serta memperingatkan bahaya menyerahkan peran keamanan kepada lembaga eksternal. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa bahkan sekutu terdekat Amerika Serikat pun meragukan tujuan dan arah dewan tersebut, sehingga legitimasi regionalnya ikut dipertanyakan.
Isu lain yang memicu penolakan adalah kehadiran perwakilan dari Turki dan Qatar dalam jajaran eksekutif, dua negara yang dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan Israel dalam perang Gaza. Hal ini semakin menyoroti konflik internal Israel dan kompleksitas pengelolaan krisis Gaza, serta memperjelas bahwa pengambilan keputusan mengenai keamanan dan rekonstruksi tanpa keterlibatan pihak yang paling terdampak justru akan memperparah ketegangan politik.
Reaksi dan perpecahan di tingkat internasional
Di tingkat global, respons terhadap dewan ini juga beragam. Sejumlah negara, khususnya di dunia Arab dan beberapa sekutu dekat Amerika Serikat, menyetujui keanggotaan atau kerja sama dengan dewan tersebut. Namun, negara-negara Eropa seperti Prancis, Swedia, dan Norwegia menolak untuk bergabung, dengan alasan kekhawatiran terhadap pelemahan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip multilateralisme. Beberapa negara lain memilih sikap hati-hati dan menunda keputusan akhir mereka. Biaya keanggotaan yang sangat tinggi, yakni satu miliar dolar, turut memperbesar keraguan dan menghambat partisipasi yang lebih luas. Faktor ini juga memunculkan kritik terkait “komersialisasi perdamaian” serta potensi berubahnya dewan menjadi lembaga yang berorientasi ekonomi dan modal. Berbagai analisis menunjukkan bahwa tanpa transparansi, akuntabilitas, dan representasi nyata dari pihak-pihak terkait, dewan ini lebih berfungsi sebagai arena persaingan kekuatan besar dan ujian legitimasi lembaga internasional, ketimbang solusi konkret bagi krisis Gaza.
Kesimpulan
Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Donald Trump, lebih menyerupai simbol kompleksitas politik internasional, krisis legitimasi lembaga global, dan rivalitas kekuatan dunia, daripada solusi praktis bagi krisis Gaza. Komposisi dewan, struktur yang terpusat, serta ketiadaan representasi Palestina sejak awal telah melemahkan legitimasi inisiatif ini dan memicu reaksi negatif dari Palestina, Israel, dan berbagai negara. Pemusatan kekuasaan di tangan satu negara, potensi dominasi sepihak, serta penyerahan mandat keamanan dan politik kepada lembaga nonresmi mencerminkan tantangan struktural dalam tatanan internasional saat ini. Inisiatif ini bukan hanya berisiko gagal menciptakan perdamaian berkelanjutan di Gaza, tetapi juga dapat memperdalam krisis legitimasi lembaga internasional, meningkatkan ketidakpercayaan regional, dan menambah kompleksitas politik global. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
