BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Fraksi PDI-P, Akbar Haka, merespons aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar yang menyoroti persoalan pinjaman daerah dan dana dividen Bankaltimtara.
Akbar mengatakan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
Menurutnya, RDP tersebut penting dilakukan untuk mengurai sejumlah persoalan yang disampaikan HMI, terutama terkait pinjaman Rp820 miliar, dana Rp21 miliar, serta dana dividen yang diterima Pemkab Kukar.
Akbar mengaku baru mengetahui adanya angka Rp21 miliar yang turut disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
“Jujur hari ini saya sendiri baru tahu, ternyata total pinjamannya Rp841 miliar,” ujar Akbar.
Ia menjelaskan, selama ini pihaknya mengetahui adanya pinjaman sebesar Rp820 miliar. Namun, dalam aksi HMI, muncul informasi mengenai tambahan Rp21 miliar yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Akbar mengatakan DPRD tidak ingin langsung menyimpulkan persoalan tersebut sebelum mendapatkan data resmi dari pemerintah daerah.
DPRD Kumpulkan Data
Akbar menyampaikan, DPRD akan meminta data secara resmi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.
Data tersebut diperlukan untuk memastikan apakah dana Rp21 miliar tersebut memang masuk dalam bagian pinjaman atau memiliki skema berbeda.
“Kalau benar Rp41 miliar itu termasuk dalam pinjaman, setelah teman-teman juga membawa data publiknya, kami akan meminta secara resmi kepada BPKAD,” katanya.
Selain itu, DPRD akan meminta penjelasan mengenai skema pembayaran pinjaman.
Hal yang akan ditelusuri antara lain siapa yang melakukan pembayaran, siapa yang menerima manfaat dari dana tersebut, serta bagaimana mekanisme cicilan pembayarannya.
Akbar mengatakan data tersebut harus dikumpulkan secara lengkap dan komprehensif sebelum RDP dilaksanakan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembahasan bersama mahasiswa, pemerintah daerah, dan pihak terkait dapat berjalan berdasarkan data dan tidak menimbulkan bias.
Libatkan TAPD dan OPD Terkait, termasuk BPKAD
Dalam RDP nantinya, DPRD berencana mengundang sejumlah pihak terkait.
Di antaranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BPKAD, serta OPD yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Akbar juga berharap HMI hadir dalam forum tersebut untuk menyampaikan data yang menjadi dasar tuntutan mereka.
Ia meminta mahasiswa dan DPRD bersama-sama menguji data yang dimiliki masing-masing pihak.
“Kita minta teman-teman menjadi mitra pengawasan kita. Kita bawa data sama-sama,” ujarnya.
Menurut Akbar, dengan mempertemukan seluruh pihak dan membuka data dalam forum RDP, persoalan yang menjadi keresahan mahasiswa dapat dibahas secara lebih jelas.
Dividen Bankaltimtara Ikut Dipertanyakan, DPRD Siap Jabarkan Data
Selain pinjaman, HMI juga meminta klarifikasi mengenai dana dividen yang diterima Pemkab Kukar dari Bankaltimtara.
Akbar menyebut mahasiswa mempertanyakan dana dividen yang sebelumnya berada di angka sekitar Rp30 miliar lebih, kemudian turun menjadi Rp21 miliar.
“Teman-teman meminta klarifikasi terkait dividen, awalnya Rp30 miliar lebih kemudian turun menjadi Rp21 miliar,” jelasnya.
Menurut Akbar, DPRD perlu mengetahui penyebab turunnya nilai dividen tersebut.
Ia mengatakan persoalan tersebut juga akan dibawa dalam RDP untuk mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.
“Jadi apa yang menyebabkan dana dividen dari Kutai Kartanegara bisa turun di Bank Kaltimtara,” katanya.
Akbar menegaskan, sebelum RDP digelar, DPRD akan terlebih dahulu mengumpulkan bahan dan data secara lengkap.
Ia berharap seluruh pihak hadir dalam forum tersebut sehingga persoalan pinjaman, dividen, hingga mekanisme pengelolaan dan pembayarannya dapat dibahas secara terbuka.
Akbar juga mengingatkan agar semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum persoalan tersebut mendapatkan penjelasan berdasarkan data.
“Harus asas praduga tak bersalah terlebih dahulu,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
