BERITAALTERNATIF.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kukar, Senin (31/8/2026).
Aksi tersebut menjadi aksi keempat yang dilakukan HMI untuk mengawal sejumlah tuntutan sekaligus mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terhadap persoalan yang mereka soroti.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar, Zulhan, mengatakan pihaknya kembali turun ke jalan karena menilai sejumlah persoalan yang disampaikan sebelumnya belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
Salah satu yang menjadi sorotan HMI yakni penggunaan dana pinjaman daerah sebesar Rp820 miliar, serta dana dividen yang diterima Pemkab Kukar dari Bankaltimtara sebesar Rp21 miliar.
HMI juga mempertanyakan penggunaan dana dividen tersebut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, lanjut Zulhan, dana dividen tersebut disebut kembali digunakan sebagai penyertaan modal Pemkab Kukar di Bankaltimtara.
Zulhan menyebut, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, nilai penyertaan modal Pemkab Kukar di Bankaltimtara mencapai sekitar Rp600 miliar.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibuka secara transparan agar masyarakat mengetahui bagaimana uang daerah dikelola, digunakan, dan kembali diinvestasikan.
Minta Buka Aliran Dana
Zulhan menegaskan, HMI tidak hanya mempertanyakan nominal dana, tetapi juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengelolaannya.
Pihaknya ingin mengetahui sumber dana, tujuan penggunaannya, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana tersebut.
Zulhan mengatakan HMI ingin memastikan skema pinjaman dan pengelolaan keuangan daerah tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menyinggung sejumlah daerah lain yang menurutnya pernah menjalankan skema pinjaman serupa dan kemudian menghadapi persoalan hukum hingga ditangani KPK.
Menurutnya, perbandingan tersebut menjadi alasan HMI meminta agar seluruh proses pengelolaan dana di Kukar dapat dibuka secara transparan sejak awal.
Karena itu, Zulhan menegaskan aksi berjilid yang dilakukan HMI merupakan bentuk pengawasan sekaligus upaya pencegahan agar pengelolaan keuangan daerah di Kukar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami tidak ingin Kukar terjerat kasus korupsi. Karena itu, persoalan ini harus dibuka dan dijelaskan secara transparan,” tegasnya.
Alfin Soroti Respons Pemerintah
Sementara itu, Kabid PTKP HMI Cabang Kukar, Muhammad Alfin, kembali menyoroti respons pemerintah daerah dan DPRD terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa.
Menurut Alfin, aksi keempat tersebut menjadi bukti bahwa HMI serius mengawal tuntutan yang telah disampaikan sejak aksi-aksi sebelumnya.
Ia mempertanyakan keberadaan pimpinan daerah yang dinilai belum memberikan respons langsung terhadap aspirasi mahasiswa.
Bahkan, Alfin sebelumnya telah menyampaikan mosi tidak percaya di hadapan sejumlah pejabat DPRD Kukar sebagai bentuk kekecewaan terhadap respons pemerintah dan wakil rakyat.
Ia juga mengkritik anggota DPRD Kukar yang dinilai hanya segelintir menemui massa aksi ketika mahasiswa menyampaikan tuntutan.
Menurut Alfin, wakil rakyat tidak semestinya hanya hadir ketika membutuhkan dukungan masyarakat pada momentum pemilu.
Bagi HMI, DPRD memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang dialog dan memastikan setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik mendapatkan penjelasan.
HMI Kukar pun mendesak Pemkab dan DPRD Kukar tidak sekadar menerima tuntutan, tetapi memberikan data, penjelasan, dan langkah konkret atas persoalan yang mereka pertanyakan.
Alfin bahkan meminta pimpinan DPRD Kukar hadir secara langsung di hadapan massa aksi untuk memberikan respons terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Karena itu kami minta pimpinan DPRD berdiri di hadapan kami. Kalau tidak, kami akan layangkan mosi tidak percaya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Ulwan Murtadho
Editor: Ufqil Mubin
