BERITAALTERNATIF.COM – Doktrin ini adalah salah satu konsep tertua dalam sejarah militer dan diplomasi dunia, yang akarnya dapat ditelusuri hingga masa Kekaisaran Romawi. Prinsip dasarnya sederhana: untuk menjaga perdamaian, sebuah negara harus memiliki kekuatan militer yang begitu besar sehingga musuh enggan menyerang. Dengan kata lain, kekuatan dianggap sebagai syarat utama bagi terjaminnya perdamaian.
Dalam sejarah, Kaisar Hadrian adalah salah satu tokoh awal yang menerapkan gagasan ini secara nyata. Ia membangun Tembok Hadrian untuk melindungi Kekaisaran Romawi dari serangan suku-suku di utara dan memperkuat pasukan di sepanjang perbatasan. Berabad-abad kemudian, konsep ini diadopsi oleh banyak pemimpin dunia, termasuk George Washington, Dwight Eisenhower, dan Ronald Reagan.
Pada masa Reagan, prinsip ini mencapai puncaknya ketika Amerika Serikat memperluas program pertahanan dan meningkatkan belanja militer besar-besaran selama Perang Dingin—dengan keyakinan bahwa keunggulan senjata adalah jaminan perdamaian.
Namun dalam era modern, terutama sejak munculnya Donald Trump, doktrin ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih agresif—bisa disebut “perdamaian melalui kekuatan militer ofensif”, atau bahkan “perdamaian melalui perang.”
Trump menggunakan prinsip ini bukan sekadar sebagai alat pencegahan, tetapi sebagai sarana untuk menekan, mengancam, dan memaksakan kehendak AS kepada negara lain melalui kekuatan militer dan ekonomi.
Akar Sejarah
Ungkapan kuno “jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang” muncul pertama kali di masa Romawi, menggambarkan pentingnya kesiapan militer untuk menjaga keamanan. Hadrian percaya bahwa kehadiran militer yang kuat di perbatasan bisa menjadi faktor penangkal yang efektif terhadap musuh. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi kebijakan pertahanan kerajaan-kerajaan Eropa dan kekuatan kolonial di abad-abad berikutnya.
Pada abad ke-20, doktrin ini menjadi bagian resmi dari kebijakan luar negeri AS. Dwight Eisenhower menjadikannya strategi utama untuk menahan pengaruh Uni Soviet, sementara Ronald Reagan mempopulerkannya dengan memperluas program senjata nuklir dan sistem pertahanan strategis. Dalam pandangan mereka, kekuatan militer yang dominan dapat mencegah konflik global dan menjaga keseimbangan kekuatan.
Namun Trump menafsirkan doktrin ini secara berbeda. Ia menggunakannya bukan untuk menahan diri, melainkan untuk menyerang lebih dulu—menjadikan kekuatan militer dan tekanan ekonomi sebagai cara utama untuk memaksakan kepentingan nasional Amerika. Akibatnya, makna “perdamaian melalui kekuatan” bergeser menjadi “perdamaian melalui paksaan.”
Dari Pencegahan Menuju Agresi
Trump sering menggunakan istilah ini dalam berbagai pidatonya untuk membenarkan tindakan militer dan kebijakan luar negerinya. Dalam salah satu pidatonya di Knesset Israel, ia bahkan mengklaim bahwa serangan AS terhadap Iran merupakan alasan utama di balik tercapainya “perdamaian Gaza.” Pernyataan itu mencerminkan paradigma berpikir yang menjadikan kekuatan militer sebagai alat untuk menundukkan lawan, bukan untuk mencegah konflik.
Selama masa jabatan keduanya, Trump meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan dan menerapkan strategi tekanan maksimum terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, terutama Iran, Korea Utara, dan Tiongkok.
Ia menggabungkan sanksi ekonomi besar-besaran, ancaman militer, hingga pembunuhan tokoh penting—seperti serangan terhadap Jenderal Qassem Soleimani—sebagai bagian dari kebijakan globalnya. Akibatnya, dunia bukan menjadi lebih aman, melainkan justru terjebak dalam spiral ketegangan baru.
Dari Ilusi Keamanan ke Kenyataan Pahit
Kritik pertama terhadap doktrin Trump adalah bahwa ia telah mengubah strategi pencegahan menjadi kebijakan yang memicu perang. Alih-alih menjaga stabilitas, pendekatan militeristik justru mempercepat perlombaan senjata dan meningkatkan risiko konflik bersenjata di banyak kawasan. Bukannya menciptakan perdamaian, “perdamaian melalui kekuatan” justru melahirkan ketakutan melalui dominasi.
Kritik kedua berkaitan dengan biaya besar yang harus ditanggung rakyat Amerika. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial justru diarahkan ke industri militer. Akibatnya, kesenjangan sosial memburuk dan banyak komunitas di Amerika menghadapi krisis ekonomi yang semakin dalam.
Kritik ketiga adalah penurunan kredibilitas AS di mata dunia. Pendekatan sepihak dan penuh ancaman yang ditempuh Trump merusak hubungan dengan sekutu lama seperti Uni Eropa dan Kanada, serta melemahkan lembaga internasional seperti PBB dan NATO. Banyak negara kini memandang Amerika bukan sebagai pelindung demokrasi, tetapi sebagai kekuatan yang agresif dan sulit dipercaya.
Selain itu, kebijakan militer Trump juga menciptakan krisis kemanusiaan besar. Serangan udara di Yaman, blokade ekonomi terhadap Iran dan Suriah, serta dukungan tanpa syarat kepada Israel di Gaza mengakibatkan ribuan korban sipil dan memperburuk citra Amerika di dunia Muslim.
Terakhir, doktrin ini didorong oleh bentuk nasionalisme ekstrem dan sentimen rasial yang menonjol. Ide tentang America First sering kali diwarnai dengan pandangan bahwa Amerika adalah bangsa unggul berkulit putih dan beragama Kristen.
Pandangan ini memperdalam polarisasi sosial di dalam negeri sekaligus memperburuk citra global Amerika sebagai negara yang menolak keberagaman dan keadilan global.
Kesimpulan
Doktrin “perdamaian melalui kekuatan” versi Trump bukanlah upaya menciptakan perdamaian sejati, melainkan strategi hegemonik yang mengandalkan militerisme, ancaman, dan paksaan.
Alih-alih membawa stabilitas, kebijakan ini menimbulkan kekacauan baru, memperburuk krisis kemanusiaan, dan melemahkan sistem internasional berbasis hukum.
Dunia kini membutuhkan doktrin yang lebih manusiawi—perdamaian yang lahir dari diplomasi, kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan dari kekuatan senjata.
Sejarah telah membuktikan bahwa perdamaian sejati tidak pernah tumbuh di bawah bayang-bayang meriam, melainkan dari meja perundingan dan rasa saling percaya. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
