BERITAALTERNATIF – Krisis di wilayah selatan dan timur Yaman antara kelompok-kelompok tentara bayaran koalisi agresor kini memasuki fase baru. Krisis ini bermula sejak awal bulan ini, ketika Dewan Transisi Selatan yang didukung Uni Emirat Arab menguasai provinsi Hadhramaut dan Al-Mahrah, lalu bersikeras menolak mundur sepenuhnya meski mendapat tekanan kuat dari Arab Saudi.
Perang Terbuka Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Wilayah Pendudukan Yaman
Pada Selasa pagi kemarin, Arab Saudi mengumumkan telah melancarkan serangan udara ke Pelabuhan Mukalla di Hadhramaut. Riyadh menyatakan bahwa serangan itu dilakukan setelah pada Sabtu dan Minggu sebelumnya sejumlah persenjataan dikirim ke pelabuhan tersebut untuk Dewan Transisi Selatan. Menyusul kejadian itu, Rashad al-Alimi, Ketua Dewan Kepresidenan Yaman yang merupakan pemerintah boneka pro-Saudi, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengumumkan pembatalan perjanjian pertahanan bersama dengan Uni Emirat Arab serta menegaskan bahwa Abu Dhabi harus menarik seluruh pasukannya dari Yaman dalam waktu 24 jam.
Setelah itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan keras yang menuduh Uni Emirat Arab mengancam keamanan nasional Saudi dan menuntut agar Abu Dhabi mematuhi tenggat waktu 24 jam untuk menarik pasukannya dari Yaman. Pernyataan tersebut oleh pihak Uni Emirat Arab disebut sebagai langkah yang “putus asa”.
Uni Emirat Arab kemudian terpaksa meredakan konfrontasi terbuka ini dengan mengumumkan persetujuan terhadap permintaan penarikan pasukannya dari Yaman, sambil secara bersamaan berupaya mengklaim bahwa mereka tidak memiliki keterkaitan dengan ketegangan yang sedang berlangsung.
Meski sejumlah media Saudi dan Emirat berusaha menggambarkan situasi seolah-olah telah terkendali, sumber-sumber yang memahami dinamika di wilayah pendudukan Yaman menyebutkan adanya banyak indikator yang justru menunjukkan situasi semakin rumit dan berpotensi memburuk.
Situs Qatar al-Araby al-Jadeed mengutip sumber-sumber tersebut yang menyatakan bahwa Dewan Transisi Selatan masih bersikeras menolak mundur dari Hadhramaut dan Al-Mahrah, bahkan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan konfrontasi dan bentrokan. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan pecahnya perang besar antara pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi dan Dewan Transisi Selatan.
Koalisi Saudi–UEA di Yaman Resmi Runtuh
Sumber-sumber itu juga melaporkan bahwa Arab Saudi kemungkinan akan mengambil keputusan luas untuk membatasi pengaruh Uni Emirat Arab di Yaman dan menyingkirkan figur-figur pro-Abu Dhabi dari Dewan Kepresidenan, khususnya di tingkat personel militer. Perkembangan yang terjadi pada Selasa di wilayah timur Yaman secara praktis menandai berakhirnya eksistensi koalisi Arab agresor di Yaman, koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan melibatkan beberapa negara.
Menurut laporan tersebut, meskipun koalisi itu pada praktiknya telah runtuh, pihak-pihak terkait enggan mengakuinya secara terbuka. Namun demikian, perpecahan dan konflik internal yang mendalam di dalam koalisi tersebut tidak lagi dapat disembunyikan.
Beberapa jam setelah Arab Saudi menyerang kiriman senjata Uni Emirat Arab di Pelabuhan Mukalla dan menyusul permintaan al-Alimi agar pasukan Emirat meninggalkan Yaman, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab pada Selasa sore mengumumkan berakhirnya misi militernya di Yaman. Abu Dhabi mengklaim bahwa kehadirannya selama ini semata-mata bertujuan “memerangi terorisme” dan menyatakan bahwa angkatan bersenjata UEA telah mengakhiri kehadiran militernya di Republik Yaman sejak tahun 2019, dengan sisa kehadiran terbatas pada tim-tim khusus antiterorisme yang berkoordinasi dengan mitra internasional.
Namun, sikap ini tampaknya belum memuaskan Riyadh. Dewan Menteri Arab Saudi, dalam pertemuan yang digelar Selasa sore setelah pengumuman penarikan Emirat, secara tersirat kembali menyinggung ancaman terhadap keamanan nasional Saudi. Riyadh menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi setiap pelanggaran atau ancaman terhadap keamanan nasionalnya.
Kabinet Saudi juga menegaskan kelanjutan dukungan terhadap pemerintah boneka di Aden dan menyatakan kekecewaan atas hasil upaya penyelesaian krisis di selatan dan timur Yaman. Pemerintah Saudi menyebut bahwa situasi di wilayah tersebut bertentangan dengan janji-janji yang sebelumnya disampaikan Abu Dhabi, dan berharap Uni Emirat Arab menghentikan seluruh dukungan militer maupun finansialnya kepada Dewan Transisi Selatan dan pihak-pihak lain di Yaman.
Pengumuman penarikan Uni Emirat Arab dari Yaman dilakukan setelah Rashad al-Alimi menetapkan status darurat selama 90 hari yang dapat diperpanjang. Ia juga memberlakukan blokade udara, laut, dan darat sementara selama 72 jam terhadap pelabuhan dan perlintasan perbatasan. Selain itu, setelah membatalkan perjanjian pertahanan bersama dengan Uni Emirat Arab, ia memerintahkan pasukan yang dikenal sebagai “Perisai Tanah Air” yang berafiliasi dengan Arab Saudi untuk mengambil alih kamp-kamp militer di Hadhramaut dan Al-Mahrah.
Penolakan Tentara Bayaran Pro-UEA terhadap Perintah Arab Saudi
Keputusan al-Alimi ini memicu reaksi keras dari Dewan Transisi Selatan, yang menuduh pemerintah Aden bertindak sepihak dan menggunakan kekerasan. Dewan tersebut mengeluarkan beberapa pernyataan yang menolak keputusan Arab Saudi dan menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga, baik di dalam maupun di luar Dewan Kepresidenan, yang berwenang mengusir negara mana pun dari koalisi Arab atau mengakhiri perannya. Menurut mereka, isu tersebut diatur oleh kerangka regional dan perjanjian internasional, bukan oleh keputusan sepihak.
Dewan Transisi Selatan juga menolak permintaan Arab Saudi untuk mundur dari Hadhramaut dan Al-Mahrah. Juru bicara dewan tersebut, Anwar al-Tamimi, mengatakan kepada kantor berita AFP, “Tidak ada pemikiran untuk mundur. Meminta pemilik sah tanah agar meninggalkan wilayahnya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima.” Ia menambahkan bahwa situasi menuntut mereka untuk tetap bertahan dan memperkuat kehadiran. Menurutnya, Arab Saudi telah mengerahkan sekitar 20.000 pasukan di sepanjang perbatasannya yang berdekatan dengan posisi Dewan Transisi di Hadhramaut.
Dalam wawancara dengan al-Araby al-Jadeed, al-Tamimi menyatakan bahwa situasi di selatan relatif stabil, namun terdapat kemarahan luas, khususnya di Hadhramaut, atas serangan terhadap Pelabuhan Mukalla. Ia menyebut pihaknya terkejut dan marah, serta menilai bahwa serangan tersebut seharusnya ditujukan kepada Houthi, bukan ke wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa Rashad al-Alimi bertanggung jawab secara hukum, politik, dan moral atas seluruh konsekuensi yang timbul.
Prospek Meluasnya Bentrokan antara Tentara Bayaran Saudi dan Emirat
Juru bicara Dewan Transisi Selatan menegaskan bahwa pasukan mereka siap menghadapi agresi apa pun dan telah bersiaga di perbatasan dengan Arab Saudi. Ia menyatakan bahwa mereka berharap bentrokan tidak terjadi, namun jika hal itu terjadi, mereka tidak memiliki pilihan selain melawan.
Di sisi lain, Aliansi Suku Hadhramaut yang berafiliasi dengan Arab Saudi menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan dan instruksi Rashad al-Alimi, serta menuntut agar unsur-unsur Dewan Transisi Selatan menghentikan tindakan mereka.
Namun di lapangan, sejak Selasa pagi, Provinsi Hadhramaut menyaksikan bentrokan sengit antara unsur Aliansi Suku Hadhramaut dan Dewan Transisi Selatan. Sumber-sumber lokal juga melaporkan masuknya pasukan militer besar dari Arab Saudi melalui perlintasan Al-Wadiah menuju Hadhramaut untuk mendukung pasukan “Perisai Tanah Air” di wilayah Al-Abr yang berbatasan dengan provinsi Shabwah dan Marib.
Sumber-sumber khusus mengatakan kepada al-Araby al-Jadeed bahwa bentrokan hebat terjadi di wilayah Wadi Kharad di Hadhramaut, di mana berbagai jenis senjata digunakan. Setelah itu, sekitar 45.000 pasukan “Perisai Tanah Air” yang didukung Arab Saudi dikerahkan di wilayah Al-Abr, di sepanjang jalan yang menghubungkan Hadhramaut dan Al-Mahrah.
Sumber-sumber tersebut juga melaporkan bahwa pesawat tempur Arab Saudi terus melakukan penerbangan intensif pada ketinggian rendah dan menengah di atas Kota Mukalla dan sekitarnya. Sementara itu, sirene peringatan berbunyi di dalam Bandara Internasional Riyan, yang selama bertahun-tahun berada di bawah kendali Dewan Transisi Selatan.
Beberapa sumber lain menambahkan bahwa ketegangan militer dan keamanan di Provinsi Al-Mahrah, yang berbatasan dengan Oman, juga meningkat. Provinsi ini menjadi arena persaingan sengit antara unsur Dewan Transisi Selatan dan kelompok yang berafiliasi dengan Arab Saudi. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Perisai Tanah Air mulai merekrut anggota baru di Al-Mahrah dengan imbalan uang besar, sementara Dewan Transisi Selatan juga berupaya menawarkan bayaran yang lebih tinggi untuk menarik para pemuda ke barisan mereka. (*)
Sumber: Tasnim News
Penerjemah dan Editor: Ali Hadi Assegaf
