BERITAALTERNATIF.COM – Pengawasan internal yang lemah menjadi salah satu tantangan serius di banyak pondok pesantren, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan maupun para guru.
Hal ini disampaikan oleh pengamat pondok pesantren Universitas Kutai Kartanegara, Dr. Haji Mubarak, yang menilai bahwa kultur pesantren saat ini masih sangat bergantung pada figur sentral kiai.
“Pesantren itu kental dengan figur sentral kiai. Kover pesantren itu adalah figur kiainya. Ketika terjadi penyimpangan oleh individu kiai, maka dampaknya secara menyeluruh ke pesantren,” jelasnya kepada awak media Berita Alternatif pada Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, pola pengelolaan seperti ini membuat pesantren rentan mengalami masalah ketika figur pemimpinnya melakukan human error, termasuk dalam bentuk penyimpangan moral atau tindakan asusila.
Mubarak menegaskan bahwa kondisi tersebut seharusnya dapat dicegah apabila pesantren menerapkan sistem manajemen yang lebih lengkap sebagaimana dianjurkan dalam Undang-Undang Pesantren.
“Beda kalau di dalam pesantren itu ada Dewan Masyayikh, Dewan Penasehat, majelis pembina. Tapi selama ini kaver pesantren itu figur. Kalau terjadi human error di figurnya, maka pesantrennya yang terdampak,” tegasnya.
Dia mengungkapkan bahwa banyak kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pesantren di masa lalu pun berakar dari kultur ini, di mana otoritas terlalu terpusat pada satu sosok, tanpa mekanisme kontrol kelembagaan yang memadai.
Ia menegaskan, pesantren perlu bergerak ke arah sistem manajemen yang lebih modern sehingga tidak hanya bertumpu pada karisma kiai semata.
“Kalau manajemen pesantrennya modern, tidak lagi hanya figur yang terlihat, tapi manajemennya. Kalau ada human error di figur, bisa diganti dengan yang lain. Itu solusi yang cukup bagus untuk pesantren ke depan,” ujarnya.
Mubarak menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara otoritas personal kiai dan sistem manajemen kelembagaan, agar pesantren tetap dapat berjalan meskipun terjadi pergantian atau tindakan indisipliner pada satu figur pimpinan.
Ketika ditanya apakah modernitas dalam manajemen perlu diperkuat, dia menegaskan bahwa pesantren memang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan kekhasan tradisinya.
“Dulu ada tulisan Gus Dur namanya ‘pesantren sebagai subkultur’. Artinya, pesantren itu punya tradisi khusus yang tidak ditemui di tempat lain. Tapi sekarang tidak bisa lagi begitu. Pesantren harus beradaptasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa ada kaidah penting di dunia pesantren: menjaga tradisi sambil membuka ruang adaptasi terhadap perubahan zaman.
Konsep yang disebutnya sebagai “hybriditas pesantren” perlu diperkuat, yaitu perpaduan antara nilai tradisional pesantren dengan sistem modern.
“Pesantren itu kultur hibrida. Tradisi yang memodifikasi antara yang tradisional dengan yang modern. Sekarang tidak ada lagi pesantren yang hanya ngajar kitab kuning. Ada pengajian informal, ada pengajian formal. Manajerialnya diperkuat, tapi tradisi tetap dipertahankan,” jelasnya.
Mubarak menilai bahwa penguatan struktur pengawasan seperti Dewan Masyayikh, transparansi manajemen, hingga adaptasi manajemen modern merupakan langkah yang harus segera dilakukan pesantren, khususnya di Kukar.
Dengan manajemen yang tidak lagi berpusat pada satu figur, pesantren dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih aman, akuntabel, dan berkelanjutan. (*)
Penulis: Ahmad Rifai
Editor: Ufqil Mubin
