BERITAALTERNATIF.COM – Pengamat Timur Tengah, Ismail Amin Pasannai, menilai bahwa gagasan Board of Peace (BoP) yang digulirkan Amerika Serikat (AS) terkait konflik Gaza mustahil dimaknai sebagai upaya tulus menuju perdamaian.
Menurutnya, berbagai fakta politik, militer, dan hukum internasional justru menunjukkan bahwa BoP lebih menyerupai instrumen penaklukan ketimbang arsitektur perdamaian.
Ismail memaparkan setidaknya enam alasan utama yang mendasari ketidakpercayaan terhadap klaim BoP sebagai solusi damai bagi Gaza.
Dia menekankan bahwa rekam jejak Washington menjadi faktor paling mendasar yang meruntuhkan kredibilitas narasi perdamaian tersebut.
“Sulit menerima narasi ‘pembawa damai’ ketika pada saat yang sama Donald Trump dan pemerintahannya menjadi pemasok utama persenjataan bagi Israel dalam operasi militer di Gaza,” katanya dikutip dari akun Facebook pribadinya pada Rabu (4/2/2026).
Di ranah hukum internasional, tegasnya, Washington juga konsisten menjadi tameng diplomatik Israel dari proses hukum di Mahkamah Internasional. Rekam jejak ini membuat klaim netralitas, apalagi komitmen damai, kehilangan kredibilitas moralnya sejak awal.
Selain itu, Ismail menilai bahwa kemunculan BoP tidak lahir dari visi damai, melainkan dari kegagalan strategi militer Israel dan sekutunya.
Ia menyebut gagasan BoP muncul justru setelah kegagalan melumpuhkan Hamas secara militer. Maka, wajar jika publik membaca BoP bukan sebagai arsitektur perdamaian, melainkan instrumen politik untuk mempersempit ruang gerak Hamas dan mendorong transisi kekuasaan di Gaza tanpa pelibatannya.
Ismail juga menyoroti absennya pengakuan atas kedaulatan Palestina sebagai persoalan mendasar yang diabaikan dalam skema BoP.
Benjamin Netanyahu, sebutnya, sudah berkali-kali menyatakan tidak mengakui kemerdekaan Palestina. “Tanpa pengakuan timbal balik atas legalitas dan kedaulatan pihak lain, istilah ‘perdamaian’ kehilangan fondasi dasarnya,” tegasnya.
Dalam pandangannya, format BoP juga bermasalah karena tidak melibatkan representasi autentik rakyat Gaza.
Kata dia, perdamaian yang tidak melibatkan aktor-aktor yang benar-benar merepresentasikan realitas politik dan sosial di Gaza berisiko menjadi kesepakatan elitis.
“Tanpa partisipasi pihak yang punya legitimasi di lapangan, BoP tampak seperti desain dari luar yang dipaksakan ke dalam,” tulisnya.
Ia menilai pendekatan BoP terlalu teknokratis dan gagal menyentuh akar konflik yang sesungguhnya.
Ismail mengungkapkan bahwa BoP menonjolkan isu rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, dan tata kelola pascaperang, tetapi menghindari isu inti: pendudukan, blokade, hak kembali, dan kedaulatan.
“Ini membuatnya tampak seperti proyek manajemen krisis, bukan resolusi konflik,” terangnya.
Dia mengingatkan bahwa perdamaian tanpa keadilan hanya akan memperpanjang siklus konflik. Selama ketimpangan kekuasaan dibiarkan dan pelanggaran masa lalu tidak disentuh, BoP berisiko hanya menjadi jeda taktis.
“Tanpa keadilan, perdamaian tidak akan berumur panjang. Ia hanya memindahkan konflik ke babak berikutnya dengan wajah yang berbeda,” bebernya.
Di akhir pandangannya, Ismail menyimpulkan bahwa tujuan utama BoP di Gaza bukanlah perdamaian.
“Jadi bukan perdamaian yang diinginkan BoP di Gaza, tapi penaklukan. Dan Indonesia akan terlibat membantu jalan ini,” tutupnya. (*)
Penulis & Editor: Ufqil Mubin
