BERITAALTERNATIF.COM – Serangan udara militer Israel terhadap pangkalan strategis Abu al-Duhur di sekitar Idlib secara resmi mengubah kesenjangan diplomatik antara Ankara dan Tel Aviv menjadi sebuah “bentrokan militer” dan konfrontasi langsung. Alasan Tel Aviv bahwa kehadiran dan pengaruh militer Turki di wilayah Suriah merupakan “ancaman nyata” terhadap keamanan nasional Israel memicu kemarahan besar dan reaksi diplomatik keras dari Ankara.
Kini pertanyaan mendasarnya adalah: apakah doktrin keamanan baru Tel Aviv, yang secara langsung menempatkan Turki di ujung tombak ancamannya, akan membawa kedua aktor regional ini menuju jalur yang tidak dapat dibalik menuju konflik militer?
Untuk mengkaji dimensi tersembunyi dari ketegangan ini, skenario yang akan datang, serta menguraikan pesan dan konsekuensi serangan terhadap Abu al-Duhur, wartawan Mehr melakukan wawancara dengan Abdullah Ağar, pakar senior masalah terorisme dan studi keamanan Turki, yang selengkapnya dapat dibaca berikut ini:
Apakah ancaman para pejabat Israel terhadap Turki setelah perang dengan Iran dan penggambaran Turki sebagai “ancaman eksistensial” di media Israel menunjukkan persiapan untuk konflik militer dengan Turki?
Menurut saya, dalam hal ini kita harus bertindak dengan sangat hati-hati. Fakta bahwa Israel tidak lagi memandang Turki sekadar sebagai pesaing regional, melainkan mendefinisikannya sebagai ancaman strategis jangka panjang, merupakan perkembangan yang sangat penting. Namun, hal itu tidak selalu berarti bahwa “Israel sedang mempersiapkan perang dengan Turki”. Saya tidak memperkirakan Tel Aviv menginginkan perang; melainkan mungkin berupaya memperoleh keuntungan bagi dirinya melalui kartu “ancaman perang”.
Ada pula pandangan bahwa “Israel sedang mempersiapkan dan membangun landasan strategis untuk kemungkinan konfrontasi dengan Turki”; tetapi ini merupakan skenario yang sangat jauh.
Perang tidak dimulai hanya dengan tank dan pesawat tempur; sebelumnya dilakukan persiapan: persepsi mengenai ancaman dibentuk, garis merah diumumkan, opini publik dipersiapkan, legitimasi pihak lawan dikikis, dan alasan-alasan yang diperlukan untuk kemungkinan konflik disiapkan.
Meningkatnya ketajaman nada dan retorika Israel terhadap Turki penting dari sudut pandang ini; tetapi sekali lagi, hal tersebut tidak berarti perang pasti terjadi dan dapat saja mengejar tujuan-tujuan geopolitik lainnya.
Semakin dekatnya wilayah operasi militer kedua negara di Suriah, keinginan Israel untuk membatasi pengaruh Turki di negara tersebut (khususnya penguasaan dan keunggulan udara), serta peran Ankara dalam membangun kembali struktur keamanan Damaskus, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar berada pada tingkat retorika dan perang kata-kata.
Hal yang sangat penting yang ingin saya tekankan adalah: apakah Israel memasuki perang dengan Turki merupakan satu persoalan, sedangkan menganggap Turki sebagai ancaman strategis merupakan persoalan yang sepenuhnya berbeda. Menurut saya, saat ini pilihan kedua yang sedang menjadi agenda mereka.
Tepat pada titik inilah “rasionalitas strategis Turki” masuk ke dalam permainan. Tanpa terseret ke medan konflik yang diinginkan Israel, Turki mengelola bidang-bidang tekanan strategis Tel Aviv satu per satu dan, jika diperlukan, dengan membebankan biaya timbal balik, mengarahkan jalannya permainan.
Sebab kekuatan Turki tidak hanya bertumpu pada kemampuan militernya; kekuatan tersebut juga terletak pada posisi geopolitiknya, keanggotaannya di NATO, pengaruhnya di Suriah, kehadirannya di Libya, posisinya di Mediterania Timur, industri pertahanan yang maju, serta jaringan hubungan regionalnya yang terus berkembang.
Apa pesan dari serangan Israel terhadap lapangan udara militer Abu al-Duhur di dekat perbatasan Turki di Suriah? Apakah Turki akan memberikan respons militer atau diplomatik?
Saya tidak menganggap serangan terhadap lapangan udara Abu al-Duhur sebagai serangan udara biasa. Ini juga bukan persoalan yang semata-mata berkaitan dengan daratan; menurut saya, hal tersebut sepenuhnya berkaitan dengan persoalan “keunggulan dan kedaulatan udara”.
Pesan Israel sebenarnya adalah: “Saya tidak dapat membiarkan kemampuan radar, pertahanan udara, dan kapabilitas militer Turki di Suriah membatasi atau menutup kebebasan bertindak Israel di langit negara ini.”
Oleh karena itu, sasarannya bukan sekadar sebuah pangkalan udara; tujuan utamanya adalah mencegah pembangunan kembali kemampuan udara Suriah, menghalangi pendalaman pengaruh militer Turki di negara tersebut, serta mencegah terbentuknya struktur keamanan antara Damaskus dan Ankara yang bergerak berlawanan dengan kepentingan Israel.
Serangan ini juga dapat membawa pesan yang sangat provokatif mengenai jangkauan operasional dan kedalaman pengaruh.
Namun, respons terhadap tindakan ini tidak harus diberikan dengan rudal atau pesawat tempur; bahkan saya berpendapat bahwa respons militer tidak seharusnya menjadi prioritas pertama Ankara. Sebab Turki memiliki seperangkat instrumen strategis yang jauh lebih luas: diplomasi, mekanisme koordinasi dengan Amerika Serikat, NATO, kehadiran militer di Suriah, kemampuan pertahanan udara dan perang elektronik, kesabaran strategis, instrumen intelijen dan ekonomi, serta jika diperlukan langkah-langkah lapangan yang menciptakan keseimbangan dan berbagai kartu nonmiliter lainnya. Kartu-kartu nonmiliter Turki jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan.
Tidak adanya respons militer segera dari Turki bukan tanda kelemahan. Terkadang respons militer yang paling kuat adalah tidak memasuki pertempuran pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pihak lawan.
Pandangan saya adalah bahwa Turki pada tahap pertama memprioritaskan respons diplomatik dan strategis. Tentu saja, ini tidak berarti opsi militer disingkirkan dari meja; sebaliknya, justru karena opsi militer selalu tersedia, opsi diplomatik memperoleh bobot dan daya tawar yang lebih besar.
Apakah Anda menganggap analisis surat kabar Hürriyet bahwa “Israel bermaksud menyeret Turki ke dalam konflik terbatas agar Kongres Amerika Serikat mencegah pengiriman jet tempur F-35” sebagai naif atau terlalu optimistis?
Saya tidak menyebut pandangan ini “naif”, tetapi saya menganggapnya sebagai pendekatan yang tidak lengkap dan memiliki perspektif yang sangat terbatas.
Bahwa Israel menentang kembalinya Turki ke program F-35 bukanlah rahasia bagi siapa pun. Namun ada pula pernyataan lain yang terdengar; dikatakan: “Turki dapat menerima F-35, tetapi model yang dikirim kepada Ankara harus memiliki tingkat kemampuan yang lebih rendah dibandingkan F-35 (versi Adir milik Israel).” Persoalan yang sangat penting seperti akses terhadap kode sumber (Source Code) dan otonomi strategis dalam penerbangan dan operasi juga muncul dalam hal ini. Oleh karena itu, persoalan F-35 merupakan front konfrontasi yang nyata.
Namun, mereduksi seluruh persoalan menjadi “Israel ingin membawa Turki ke dalam perang terbatas agar Kongres mencegah penjualan F-35” berarti memperkecil gambaran strategis secara keseluruhan. Sebab persoalannya jauh lebih besar daripada F-35; persoalannya adalah kapasitas dan kemampuan Turki sebagai kekuatan regional, sedangkan F-35 hanya merupakan salah satu bagian dari persamaan ini.
Jika Turki menerima pesawat tempur F-35 dengan akses terhadap kode sumber dan otonomi operasional, apa yang akan terjadi? Dalam kondisi tersebut, keseimbangan dan kapasitas kekuatan udara Turki akan berubah secara fundamental. Oleh karena itu, persoalannya bukan sekadar menerima sebuah badan pesawat atau sebuah platform penerbangan.
Jika kepemilikan F-35 dengan otonomi strategis ditempatkan bersama kemungkinan pembelian Eurofighter dan kemajuan proyek pesawat tempur domestik KAAN, maka gambaran yang jauh lebih penting muncul: Turki bukan lagi sekadar negara pembeli senjata, melainkan sedang membangun “ekosistem kekuatan udara independen”-nya sendiri. Ketidakpuasan dan kekhawatiran utama Israel tepatnya bersumber dari titik ini.
Karena itu, saya tidak mereduksi peristiwa Abu al-Duhur menjadi persoalan F-35. Akar persoalannya berada di tempat lain; saya memandang persoalan F-35 sebagai bagian dari pertempuran yang lebih besar di tingkat regional untuk mencapai keunggulan kualitatif (QME), kedaulatan strategis, pembatasan Turki, dan pembatasan kemampuan Ankara, yang juga menjadi kerangka untuk memahami persoalan Abu al-Duhur.
Apakah Mediterania Timur sedang berubah menjadi arena persaingan yang sangat sengit?
Tentu saja demikian. Namun, menganalisis persaingan di Mediterania Timur semata-mata dalam kerangka “persaingan Turki dan Israel” akan menjadi tidak lengkap; sebab jaringan geopolitik yang jauh lebih luas sedang terbentuk.
Di satu sisi terdapat poros Turki–Libya, dan di sisi lain poros Yunani–Siprus Selatan–Israel; di antara keduanya, posisi dan peran Mesir juga memiliki arti khusus.
Persoalan energi, delimitasi wilayah yurisdiksi maritim, pelabuhan, armada bawah laut dan kemampuan kapal selam, pangkalan udara, koridor energi, serta peran Mediterania Timur sebagai jembatan penghubung Timur Tengah dan Eropa, semuanya merupakan bagian dari persaingan ini.
Di Mediterania Timur, Turki tidak sekadar mengambil posisi defensif, melainkan berupaya memperluas ruang geopolitiknya. Israel juga mengejar tujuan yang sama. Akibatnya, Mediterania Timur semakin berubah menjadi papan catur strategis.
Menurut saya, poin yang paling penting adalah: bahkan jika Turki dan Israel tidak memasuki konfrontasi langsung, kepentingan kedua negara akan saling beririsan di berbagai bidang—mulai dari Suriah hingga Mediterania Timur, koridor energi, dan Libya.
Karena itulah pendalaman hubungan Turki dengan Libya, normalisasi hubungan dengan Mesir, pengelolaan dan pengendalian ketegangan dengan Yunani, serta mempertahankan keunggulan angkatan laut di Mediterania Timur, semuanya merupakan bagian dari satu keseluruhan strategis.
Apakah salah satu motivasi utama Turki menandatangani “Kesepakatan Mekkah” adalah untuk menetralisasi ancaman regional Israel?
Menurut saya, menggambarkan Kesepakatan Mekkah secara langsung sebagai “aliansi melawan Israel” tidaklah tepat dan benar. Namun demikian, faktor Israel juga tidak dapat diabaikan dari persamaan ini. Saya menjelaskan kesepakatan ini dalam kerangka konsep yang lebih luas: “arsitektur penangkalan regional”.
Di kawasan ini terdapat aktor-aktor seperti Iran dan Israel, sejumlah negara lain, aktor non-negara, serta kelompok-kelompok teroris; pada saat yang sama terdapat ketidakpastian mengenai masa depan payung keamanan AS di kawasan; negara-negara Teluk membutuhkan diversifikasi struktur keamanan mereka dan semua negara tersebut ingin meningkatkan bobot serta pengaruh regional mereka.
Kekuatan, pengalaman, kecakapan militer, dan industri pertahanan Turki; kapasitas militer dan daya tangkal nuklir Pakistan; kemampuan finansial dan posisi energi Arab Saudi; dan yang terpenting, jumlah penduduk yang sangat besar serta posisi geopolitik yang istimewa dari ketiga negara tersebut bertemu pada satu titik dan berpadu dalam persamaan ini.
Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Kesepakatan Mekkah memiliki landasan dan prospek strategis yang juga memperhitungkan faktor Israel.
Namun, kita harus membuat satu pembedaan penting dengan cermat: Kesepakatan Mekkah bukanlah “deklarasi perang terhadap Israel, Iran, atau kekuatan mana pun”; melainkan membawa konsep yang jauh lebih cerdas: “membuat permainan menjadi sulit bagi setiap aktor regional atau ekstraregional yang ingin menargetkan negara-negara kawasan satu per satu dan secara terpisah untuk mencapai tujuannya.”
Karena itu, membaca kesepakatan ini sebagai sebuah “aliansi penangkalan” jauh lebih tepat daripada menganggapnya sebagai sebuah “aliansi ofensif”.
Perkembangan ini memiliki makna yang jauh lebih mendalam bagi Turki: Turki bukan lagi negara yang sekadar puas dengan melindungi perbatasannya sendiri; melainkan berupaya menjadi sebuah “pusat strategis” yang dapat menciptakan hubungan antara Laut Hitam, Kaukasus, Balkan, Timur Tengah, Mediterania Timur, Teluk Persia, dan Asia Selatan. Kesepakatan Mekkah tidak diragukan lagi merupakan salah satu mata rantai fundamental dalam teka-teki strategis ini. (*)
Sumber: Mehr News
