BERITAALTERNATIF.COM – Kegagalan terbaru Dewan Keamanan PBB dalam mengadopsi resolusi yang seharusnya memperpanjang keringanan sanksi Iran di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) menjadi sorotan.
Peristiwa ini menunjukkan rapuhnya kerangka diplomasi internasional yang selama ini sudah terkikis akibat langkah sepihak dan manuver politik negara-negara besar.
Artikel yang diterbitkan China Daily menyebut kegagalan itu sebagai sinyal bahwa lembaga multilateral semakin sulit menjaga otoritas dan kredibilitasnya.
Tiongkok, dalam pernyataannya, menyampaikan penyesalan atas hasil tersebut. Negeri Tirai Bambu itu menegaskan kembali sikap prinsipilnya: menjunjung tinggi multilateralisme, mematuhi hukum internasional, dan menolak segala bentuk tekanan koersif.
Rancangan resolusi yang diajukan bersama oleh Tiongkok dan Rusia gagal mendapat dukungan mayoritas. Hal ini dinilai sebagai gambaran nyata bagaimana perpecahan dan standar ganda telah merusak wibawa lembaga internasional.
Sebagai respons, Tiongkok kembali mengajak semua pihak untuk duduk bersama di meja perundingan, menahan diri, serta memilih penyelesaian politik dibanding konfrontasi.
Pemberlakuan kembali sanksi PBB dianggap sebagai pukulan, bukan hanya terhadap hak sah Iran, melainkan juga terhadap integritas perjanjian yang sudah dinegosiasikan.
Sanksi tersebut mencakup embargo senjata, pembatasan transfer nuklir, pembekuan aset, larangan perjalanan, hingga mandat inspeksi. Semua langkah itu dipandang akan semakin memperlemah kepercayaan publik terhadap perjanjian internasional.
Yang lebih memprihatinkan, sanksi ini diberlakukan kembali dengan mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang sudah tercantum dalam perjanjian awal.
Menurut pengamat, hal itu menunjukkan bagaimana sebagian negara bisa memanipulasi aturan prosedural demi membenarkan tindakan koersif mereka.
Beberapa analis memperingatkan bahwa menempatkan Iran kembali di bawah Bab VII Piagam PBB sama artinya memberi wewenang penegakan yang sangat luas.
Konsekuensinya, langkah tersebut berpotensi melegitimasi tekanan yang lebih besar, bahkan meningkatkan risiko konfrontasi dengan dalih legalitas internasional.
Tiongkok dengan tegas menolak pendekatan semacam itu. Mereka menegaskan bahwa hak-hak damai yang dijamin dalam Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan JCPOA harus dihormati, sementara sanksi tidak boleh dijadikan alat permainan politik.
Sikap Tiongkok selama ini jelas dan konsisten. Geng Shuang, wakil tetap Tiongkok untuk PBB, menegaskan bahwa saat ini adalah momen yang sangat krusial.
Ia menyerukan semua pihak untuk tetap tenang, menahan diri, terus berdialog, dan menghadapi situasi sulit dengan kehati-hatian agar ketegangan tidak semakin memanas.
Selain itu, Tiongkok juga mendesak Inggris, Prancis, dan Jerman—tiga negara Eropa yang masih terikat dengan kesepakatan nuklir Iran—untuk meninggalkan praktik tekanan koersif.
Mereka diharapkan benar-benar menghormati hak-hak Iran dan kembali ke meja perundingan dengan prinsip kesetaraan serta saling menghormati.
Pendekatan diplomasi Tiongkok yang berlandaskan pada multilateralisme sejalan dengan visinya tentang tatanan dunia yang adil. Menurut Beijing, dunia harus dibangun di atas asas keadilan, bukan pada dominasi kekuatan.
Di sisi lain, komunitas internasional diingatkan untuk melihat persoalan ini dalam konteks lebih luas. Ketidakstabilan di Timur Tengah, konflik yang masih berkecamuk di Gaza, serta dinamika geopolitik kawasan menjadi faktor yang bisa memperburuk dampak dari keputusan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Situasi ini, jika tidak diatasi dengan dialog, hanya akan memicu konfrontasi baru.
Tiongkok menegaskan bahwa mereka berdiri di pihak penyelesaian damai semua konflik. Negeri itu menolak langkah hukuman yang justru memperlemah diplomasi dan mendorong eskalasi.
Dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, nilai dialog, negosiasi, dan penghormatan terhadap perjanjian internasional menjadi semakin vital.
Sejarah membuktikan bahwa sanksi tidak pernah benar-benar menyelesaikan konflik yang kompleks. Justru, beberapa pihak mencoba menjadikannya senjata untuk kepentingan politik sempit mereka sendiri.
Diplomasi Tiongkok tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berprinsip. Beijing berusaha menciptakan lingkungan internasional yang lebih aman dan adil dengan menolak tindakan sepihak serta mendukung keberlangsungan JCPOA.
Memasuki periode baru setelah berakhirnya Resolusi 2231 pada Oktober, Tiongkok berjanji akan tetap memainkan peran sebagai penstabil. Mereka berusaha memastikan arsitektur perjanjian tetap terjaga dan mencegah isu Iran berubah menjadi konflik tanpa kendali.
Saat ini, semua pihak didorong untuk kembali ke jalur perundingan dengan itikad baik, membangun kembali kepercayaan, serta menghidupkan kembali diplomasi. Jika tidak, maka kawasan Timur Tengah dan dunia akan menanggung akibatnya.
Di tengah meningkatnya tekanan dan kecenderungan unilateral, suara Tiongkok hadir sebagai penyejuk. Pesan yang mereka sampaikan sederhana namun tegas: sanksi tidak boleh dijadikan senjata, perjanjian internasional tidak boleh dipermainkan, dan aturan global tidak akan bertahan jika terus dibelokkan demi kepentingan geopolitik.
Dunia sedang menyaksikan, dan Tiongkok kembali menegaskan bahwa diplomasi yang konstruktif, berlandaskan hukum serta saling menghormati, tetap menjadi jalan terbaik ke depan. (*)
Sumber: Mehr News
Penerjemah: Ali Hadi Assegaf
Editor: Ufqil Mubin
