Oleh: Dr. Muhsin Labib*
Sikap PDI Perjuangan dinyatakan tegas dengan merujuk pada prinsip bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Prinsip tersebut ditegaskan sebagai fondasi politik luar negeri Indonesia, sehingga Indonesia tidak boleh mengikatkan diri pada kepentingan apa pun selain keberpihakan pada kemerdekaan sebagai hak universal. Pernyataan ini disampaikan oleh Hasto Kristiyanto di Megawati Institute, Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026.
Dengan segala kekurangannya, PDIP tetap menempati posisi yang relatif konsisten terhadap garis pemikiran Bung Karno: penolakan terhadap segala bentuk penjajahan, keberpihakan pada internasionalisme yang bermartabat, serta sikap tegas melawan hegemoni kekuatan imperialis dan neokolonial. Konsistensi ini bukan sekadar warisan simbolik, melainkan fondasi ideologis yang masih terbaca dalam sikap politiknya—baik dalam parlemen, ruang publik, maupun diplomasi kerakyatan.
Oposisi yang Berprinsip: Antara Ketegasan dan Keeleganan
Dalam konteks itu, posisi PDIP di luar pemerintahan justru membuka ruang yang tepat untuk menjalankan peran oposisi secara tegas sekaligus elegan. Oposisi semacam ini tidak bersifat reaktif atau gaduh, melainkan berangkat dari prinsip, disiplin moral, dan kejelasan arah politik. Ia tidak menunggu isu viral, tetapi mengambil sikap dari kedalaman tradisi ideologis yang telah teruji dalam sejarah panjang pergerakan nasional Indonesia.
Oposisi yang berprinsip adalah oposisi yang tidak mencari popularitas sesaat, tetapi membangun narasi alternatif berdasarkan konsistensi historis dan keberanian moral. PDIP, dalam posisi ini, memiliki peluang untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga menawarkan visi politik luar negeri yang berakar pada tradisi antikolonial dan solidaritas internasional.
Daya Representasi Sosial yang Melintasi Batas Partisan
Sikap tersebut juga memiliki daya representasi sosial yang luas, terutama bagi umat Islam di Indonesia yang secara moral dan kemanusiaan menolak segala bentuk kerja sama dengan rezim apartheid dan rasisme negara Israel. Namun, lebih dari itu, penolakan ini juga menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas: aktivis HAM, gerakan mahasiswa, kelompok kemanusiaan lintas agama, hingga masyarakat adat yang memahami arti penjajahan dari pengalaman historis mereka sendiri.
Pandangan ini bukan partisan. Penolakan ini juga bukan sektarian, melainkan sikap etis universal yang berakar pada keadilan, kemanusiaan, dan penolakan terhadap penindasan dalam bentuk apa pun. Ia melampaui identitas agama atau afiliasi politik, dan justru menjadi penanda dari sebuah bangsa yang belum kehilangan kompasnya di tengah tekanan geopolitik global.
Marhainisme sebagai Bahasa Politik Rakyat
Marhainisme, sebagaimana dirumuskan Bung Karno, adalah politik yang berpihak pada rakyat kecil—rakyat yang ditindas, rakyat yang dijajah, rakyat yang hidupnya masih bergantung pada tanah, tenaga, dan martabat mereka sendiri. Dalam konteks internasional, Marhainisme berarti solidaritas kepada bangsa-bangsa yang masih terjajah, yang masih diperas, yang masih dipinggirkan oleh tatanan dunia yang tidak adil.
PDIP, jika konsisten pada garis ini, tidak boleh berdiam diri ketika ada bangsa yang masih terjajah, tidak boleh netral ketika ada rakyat yang masih tertindas. Oposisi yang dibangun dari garis Marhainisme adalah oposisi yang tidak hanya berbicara soal kekuasaan domestik, tetapi juga soal bagaimana Indonesia menempatkan diri di hadapan dunia: apakah sebagai bangsa yang merdeka secara penuh, ataukah hanya merdeka secara prosedural?
Internasionalisme Soekarno: Dari Bandung hingga Hari Ini
Internasionalisme Soekarno bukan sekadar diplomasi formal. Ia adalah solidaritas konkret, keterlibatan moral, dan keberanian untuk berdiri di pihak yang benar meski harus berhadapan dengan kekuatan besar. Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung adalah bukti bahwa Indonesia pernah memimpin dunia dari garis antikolonialisme, bukan dari garis kepentingan ekonomi atau aliansi militer.
Hari ini, ketika banyak negara terjebak dalam pragmatisme sempit atau ketundukan pada tekanan global, PDIP memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali semangat itu—bukan dalam bentuk retorika nostalgia, tetapi dalam bentuk sikap politik nyata: penolakan terhadap normalisasi dengan rezim yang melanggengkan apartheid, dukungan pada diplomasi kerakyatan, serta dorongan bagi Indonesia untuk kembali menjadi pemimpin moral di Global South.
Tantangan dan Peluang Strategis
Tentu saja, konsistensi ideologis bukan tanpa tantangan. PDIP harus mampu menerjemahkan prinsip ini menjadi strategi politik yang tidak hanya koheren secara intelektual, tetapi juga relevan secara sosial. Oposisi yang kuat bukan hanya yang lantang, tetapi yang mampu membangun koalisi lintas kekuatan rakyat—dari serikat buruh, organisasi tani, hingga gerakan keagamaan progresif.
Lebih dari itu, PDIP perlu memastikan bahwa garis antiimperialisme dan internasionalisme ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga terwujud dalam kebijakan konkret yang diusung di parlemen, dalam pengawasan terhadap pemerintah, serta dalam kerja-kerja pendidikan politik di basis massa. Oposisi yang elegan adalah oposisi yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga membangun kesadaran.
Oposisi sebagai Penjaga Kompas Bangsa
Di tengah dinamika politik yang semakin terfragmentasi dan pragmatis, kehadiran oposisi yang berprinsip menjadi semakin penting. PDIP, dengan warisan ideologis yang dimilikinya, memiliki tanggung jawab historis untuk menjadi penjaga kompas bangsa—mengingatkan bahwa Indonesia tidak didirikan untuk menjadi pengikut, tetapi untuk menjadi pemimpin dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi semua bangsa.
Oposisi semacam ini bukan ancaman bagi stabilitas, melainkan syarat bagi demokrasi yang sehat. Ia adalah ruang di mana prinsip-prinsip universal tentang keadilan, martabat, dan kemerdekaan tetap hidup, bahkan ketika kekuasaan memilih jalan lain. Dan dalam pilihan itu, PDIP tidak hanya sedang mempertahankan warisan Soekarno—tetapi juga sedang mempertaruhkan relevansinya sebagai kekuatan politik yang masih dipercaya rakyat. (*Cendekiawan Muslim)
