BERITAALTERNATIF.COM – Upaya penyelesaian konflik antara PT Rencana Mulia Baratama (RMB) dan petani kelapa sawit di Kecamatan Kembang Janggut kembali menuai kebuntuan.
Mediasi yang digelar pada 3 Juli 2025 di Kantor BPU Desa Kembang Janggut itu tidak menghasilkan titik temu. Perusahaan tetap bertahan dengan penawaran kompensasi Rp 25 juta per hektar, yang oleh warga dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai kehidupan dan usaha mereka.
Salah satu petani yang hadir dalam mediasi tersebut, Stepanus, menyampaikan keberatan keras atas penawaran PT RMB.
Dia didampingi oleh Lahuddin, perwakilan Forum Petani Sawit Belayan (FPSB). Ia menyatakan bahwa nilai tersebut tidak sebanding dengan jerih payahnya selama bertahun-tahun.
Menurut Stepanus, kebunnya menghasilkan rata-rata 2 ton TBS per hektar setiap bulan, yang memberinya penghasilan minimal Rp 5 juta setiap bulan per hektar.
Sawit itu ditanam dan dirawatnya sendiri, dengan harapan bisa menjadi tumpuan masa depan keluarganya yang terdiri dari empat anak.
“Bayangkan, sawit yang tiap bulan memberi saya Rp 5 juta ditawar Rp 25 juta untuk selamanya. Ini bukan hanya tidak masuk akal, ini penghinaan atas hidup saya,” ucapnya di hadapan forum.
Lahuddin, yang mendampingi Stepanus, menyatakan bahwa tawaran tersebut menggambarkan ketidakpekaan perusahaan terhadap hak-hak dasar masyarakat kecil.
“Dengan nilai seperti itu, mereka sedang merendahkan seluruh kerja keras petani. Ini bukan cuma soal ganti rugi tanah. Ini tentang harga diri, tentang keadilan. Ini soal hak asasi manusia,” tegasnya.
Pihak PT RMB dalam forum menyatakan bahwa mereka akan membawa hasil diskusi ini untuk dibahas kembali secara internal, mengingat belum ada titik temu di lapangan. Mereka meminta waktu untuk mendalami masukan dari warga dan perwakilan petani sebelum mengambil keputusan berikutnya.
Menanggapi kebuntuan dalam mediasi, Camat Kembang Janggut menetapkan batas waktu satu minggu bagi perusahaan untuk menyelesaikan diskusi internal dan kembali dengan pendekatan yang lebih adil. Jika tidak ada kemajuan, maka persoalan ini akan dibawa ke tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditangani oleh forum yang lebih tinggi.
Dalam pernyataan terpisah, Ketua Forum Petani Sawit Belayan Jamaluddin menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap PT RMB.
“Pertama-tama saya minta maaf tidak bisa hadir karena sedang ada agenda di Kutai Timur. Tapi saya sangat menyayangkan sikap perusahaan yang sangat angkuh,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa beberapa bulan sebelumnya, PT RMB sempat datang ke Desa Muai dan menawarkan pembebasan lahan hanya Rp 5 juta per hektar. Tawaran itu ditolak karena bahkan harga bibit saja lebih mahal dari nilai yang ditawarkan.
“Waktu itu petani kami bilang, tolong kalian belajar lagi Pancasila. Karena tawaran seperti itu tidak punya rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Saya kira mereka sudah berubah dan akan memberi harga yang layak, tapi ternyata tetap sama saja. Saya tidak habis pikir ke mana mereka menaruh pikiran dan hati, sampai bisa sekeras itu memperlakukan masyarakat,” katanya.
FPSB menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal ganti rugi lahan, tapi soal masa depan keluarga, kelangsungan hidup, dan keadilan sosial. Petani seperti Stepanus selama ini membangun hidup tanpa dukungan negara, dan kini terancam kehilangan segalanya karena pendekatan korporasi yang kaku dan sepihak.
“Kalau sawit kami dianggap salah, ke mana negara selama ini? Ketika kami membuka kebun tidak ada pendampingan. Tapi saat sawit kami berbuah, baru kami dianggap melanggar hukum,” ujarnya.
FPSB menyerukan agar perusahaan tidak terus menggunakan legalitas untuk mengabaikan kemanusiaan. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang adil, dialog terbuka, dan solusi yang tidak mencederai masa depan rakyat kecil.
Pertemuan yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 12.30 Wita itu dihadiri oleh Camat Kembang Janggut, Kapolsek, Pj Kepala Desa Long Beleh Modang, perwakilan PT RMB, dan Forum Petani Sawit Belayan. (*)
Editor: Ufqil Mubin
